Bea Cukai Langsa Sita 100 Karung Bawang Merah Ilegal

Bawang Merah Ilegal yang diamankan hasil penidakan Bea Cukai Langsa pada Sabtu (20/2/2021). [Foto: Dok. Bea Cukai]

LANGSA - Petugas Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC-TMP) C Kuala Langsa menyita lebih kurang 100 Karung bawang merah ilegal yang diangkut mengunakan Mobil L-300 Pick-up di Kecamatan Suruwai, Kabupaten Aceh Tamiang pada Sabtu (20/2/2021).

Bawang merah ilegal yang sudah berbungkus karung itu diduga berasal dari Thailand yang diseludupkan ke Aceh menggunakan kapal. Diperkirakan, berat masing-masing karung bawang tersebut lebih kurang 20 Kilogram.

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Kuala Langsa dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/2/2021), mengatakan penindakan itu berawal informasi adanya kapal yang melakukan kegiatan bongkar-muat barang impor bawang merah ilegal dari thailland di wilayah Sungai Keruk, Aceh Tamiang.

"Selanjutnya, tim melakukan pendalaman informasi dan akhirnya didapat laporan adanya satu mobil jenis pick-up merk Mitsubishi L-300 yang terparkir di salah satu rumah yg dicurigai sebagai tempat penimbunan bawang tersebut," ujar Tri Hartana.

Lebih lanjut, Tri menambahkan, setelah memastikan bawang seludupan itu berada dalam mobil dan akan disebar ke sekitar kota langsa. Tim langsung melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut di sekitar daerah Tanah Merah, Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruwai.

"Sopirnya kami amankan dan dari hasil pemeriksaan bawang merah seludupan itu tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan," jelas Tri.

Selanjutnya, kata dia, sopir mobil L-300 Pick Up yang diduga sebagai pelaku beserta barang bukti, dibawa ke kantor Bea Cukai Langsa untuk menggali informasi dan penanganan lebih lanjut.

"Terduga pelaku dijerat dengan Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan," jelas Tri Hartana.

Untuk diketahui, Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, berbunyi “Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana enjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah).

"Penindakan seperti ini tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya barang-barang ilegal yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, melainkan upaya nyata Bea Cukai dalam mengamankan penerimaan negara," pungkas Tri Hartana. []

Komentar

Loading...