Belum Sesuai Aturan dan Mekanisme Anggaran, DPRA Rasionalkan Sejumlah Usulan RAPBA 2020

Juru Bicara Banggar DPRA Tgk. Anwar Ramli saat menyampaikan Laporan Pendapat Banggar DPRA terhadap Rancangan APBA 2020. [Foto: AcehOnline.co/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Juru Bicara Badan Anggaran DPRA, Tgk Anwar Ramli, mengatakan Banggar DPRA masih banyak menemukan usulan anggaran di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2020 yang diusulkan Pemerintah Aceh belum sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku dalam sistem perencanaan dan penganggaran sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Tgk. Anwar Ramli dalam sidang paripurna APBA 2020 dengan agenda penyampaian laporan pendapat Banggar DPRA terkait RAPBA 2020, Selasa malam, (24/9/2019), di Gedung Utama DPR Aceh.

Berdasarkan temuan tersebut, Tgk. Ramli menjelaskan, Banggar DPRA berpendapat semua hasil penyesuaian yang dilakukan oleh Komisi-Komisi DPR Aceh dengan SKPA mitra kerjanya masing-masing wajib dilakukan penyesuaian kembali ke dalam sistem e-Budgeting, setelah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga, kata dia, program dan kegiatan yang tidak sesuai tersebut dapat dilaksanakan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020.

Dalam laporan Banggar di paripurna, Tgk. Ramli menyampaikan hasil pembahasan yang telah dilakukan penyesuaian (dirasionalkan) terhadap Anggaran Pendapatan Aceh yang direncanakan sebesar Rp 15.457.220.461.974,- dan Belanja Aceh sebesar Rp 17.279.528.340.753,-.

Penyesuaian yang dilakukan Banggar DPRA tersebut antara lain:

Dinas Pendidikan Aceh, Pagu awal sebesar Rp3.278.064.982.232,- setelah pembahasan menjadi sebesar Rp3.283.646.198.532,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp5.581.216.300,- pada kegiatan Pengadaan Tanah SMA Negeri 2 Peudada Kabupaten Bireuen.

Dinas Kesehatan Aceh, mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp843.148.770.964,- setelah pembahasan disepakati terjadi rasionalisasi dan pergeseran pada Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan kemitraan asuransi kesehatan masyarakat pada pos belanja premi asuransi kesehatan iuran peserta JKA yang anggarannya sebesar Rp478.391.352.000,-, dikurangi atau dirasionalkan sebesar Rp69.000.000.000,- diperuntukan untuk tambahan anggaran pada kegiatan lanjutan pembangunan RS Rujukan Regional Cut Nyak Dhien Meulaboh sebesar Rp54.000.000.000,- sehingga untuk Tahun Anggaran 2020 total anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp90.341.861.611,- dan pada kegiatan lanjutan pembangunan Gedung Asrama dan kelas baru Bapelkes Aceh sebesarRp 15.000.000.000,- sehingga untuk Tahun Anggaran 2020 total anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp30.002.999.350.

BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, mendapat pagu anggaran sebesar Rp786.905.959.988,- setelah pembahasan bersama Pendapat Banggar DPRA terhadap Nota Keuangan R-APBA 2020 tidak terjadi penambahan dan pengurangan tetapi ada persoalan yang sangat krusial pada RSUZA dimana pada tahun 2020 ada kewajiban yang sudah terikat dengan pihak ketiga untuk pembayaran pekerjaan tahun jamak (multi years) sebesar Rp102.568.620.000,-. Sebagaimana yang tertuang dalam MoU antara Pemerintah Aceh dengan DPR Aceh Nomor: yang baru mendapatkan alokasi anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp55.143.140.000,- sehingga terjadi kekurangan dana dari kesepakatan sebesar Rp47.425.480.000,-.

BLUD Rumah Sakit Jiwa, Pagu sebesar Rp93.086.927.577,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak, Pagu sebesar Rp97.279.706.239,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Pagu awal sebesar Rp897.219.826.794,- setelah pembahasan tidak ada penambahan dan pengurangan Pagu, tetapi terjadi pergeseran pada program/kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang bukan kewenangan Pemerintah Aceh dan yang bukan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebesar Rp198.781.966.220,- ke program/kegiatan yang sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan tupoksi Dinas ini.

Dinas Pengairan Aceh, Pagu awal sebesar Rp480.346.509.445,- setelah pembahasan bersama disepakati tidak ada penambahan dan pengurangan Pagu, atas kesepakatan bersama terjadi pergeseran pada program/kegiatan non kewenangan dan non tupoksi Dinas ini sebesar Rp84.536.508.213,- dan dialokasikan kembali pada Dinas ini kepada program/kegiatan yang sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Pagu awal sebesar Rp1.244.277.354.531,- sesudah pembahasan bersama terjadi pengurangan sebesar Rp9.492.082.777,- pada program kegiatan yang bukan tupoksi SKPA ini. Sehingga Pagu akhir Dinas ini menjadi sebesar Rp1.234.785.271.754,-.Badan Anggaran DPR Aceh meminta kepada Plt. Gubernur Aceh atau TAPA untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9.492.082.777,- kepada program/kegiatan skala prioritas Pemerintah Aceh Tahun 2020 yang belum tersedia anggaran atau tercukupi.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, Pagu sebesar Rp47.492.353.802,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Pagu sebesar Rp99.217.943.109,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Dinas Sosial Aceh, Pagu sebesar Rp176.471.212.077,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Pagu sebesar Rp132.298.819.693,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Pagu sebesar Rp22.927.620.058,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Dinas Pangan Aceh, Pagu sebesar Rp53.990.625.215,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan kecuali pergeseran yang wajib dilakukan dari rekening Belanja Modal menjadi rekening Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga.

Dinas Pertanahan Aceh, Pagu sebesar Rp15.175.364.899,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, Pagu sebesar Rp22.747.848.984,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, Pagu sebesar Rp 50.240.032.812,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Dinas Perhubungan Aceh, Pagu awal sebesar Rp278.020.990.879,- setelah pembahasan bersama tidak ada penambahan dan pengurangan, hanya terjadi pergeseran yang bukan tupoksi Dinas ini sebesar Rp 501.363.923,- sehingga dianggarkan kembali pada kegiatan yang sesuai pada tupoksi dinas ini.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Pagu awal sebesar Rp 74.590.559.006,- dalam proses pembahasan dengan Dinas terkait terjadi pengurangan pada program/kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp 1.309.869.000,- dialihkan ke Dinas Pendidikan Dayah pada program/kegiatan Hari Santri sehingga pagu akhir menjadi sebesar Rp73.280.690.006,-

Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Pagu sebesar Rp88.326.793.323,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Pagu awal sebesar Rp59.313.356.993,- setelah pembahasan bersama terjadi pergeseran dari Program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp 1.000.000.000,- dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp 1000.000.000,- kepada kegiatan Perencanaan pengembangan penanaman modal KEK Arun Lhokseumawe sebesar Rp 2.000.000.000,-. Sehingga, Pagu akhir pada dinas ini tetap sebesar Rp. 59.313.356.993,-.

Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Pagu sebesar Rp. 157.287.360.385,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada tahun 2020 direncanakan mendapat plafon anggaran sebesar Rp 161.137.152.142,- setelah pembahasan bersama terjadi penambahan sebesar Rp 4.000.000.000,- pada Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Museum Tsunami. Sehingga, total anggaran setelah pembahasan sebesar Rp. 165.137.152.142,-.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Pagu sebesar Rp 122.481.210.232,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Pagu awal sebesar Rp516.944.194.662,- setelah pembahasan bersama penambahan sebesar Rp 2.604.609.000,- masing-masing dari hasil rasionalisasi pada Badan Kepegawaian Aceh sebesar Rp. 1.294.740.000,- dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp. 1.309.869.000,-. Sehingga total anggaran pada Dinas ini menjadi sebesar Rp 519.548.803.662,-.

Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, Pagu sebesar Rp. 14.267.946.810,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Pagu awal sebesar Rp 30.349.087.100,- setelah pembahasan terdapat penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Keurukon Katibul Wali/Perangkat Lembaga Wali sebesar Rp 1.800.000.000,- Sehingga, total anggaran pada Dinas ini sebesar Rp 32.149.087.100,-.

Sekretariat Majelis Adat Aceh, Pagu awal sebesar Rp. 12.998.037.169,- Dalam pembahasan bersama terjadi penambahan anggaran pada beberapa program/kegiatan, antara lain; Kegiatan Pelatihan Peradilan Adat sebesar Rp 256.060.245,-; Kegiatan Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat sebesar Rp 163.950.695,-; Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Adat sebesar Rp 209.876.512,-. sehingga pagu akhir pada Dinas ini sebesar Rp13.627.924.621,-

Dinas Syariat Islam Aceh, Pagu awal sebesar Rp79.717.095.864,- Dalam pembahasan bersama terjadi penambahan pada Kegiatan Pembinaan Da’i Perbatasan dan Daerah Terpencil sebesar Rp4.800.000.000,-. Sehingga, Pagu akhir pada Dinas ini sebesar Rp84.517.095.864,-

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Pagu awal sebesar Rp38.799.941.450,- Dalam pembahasan bersama terjadi penambahan pada Kegiatan Pendidikan Kader Ulama sebesar Rp1.225.288.307,- Sehingga Pagu akhir pada Dinas ini adalah berjumlah sebesar Rp40.025.229.757,-.

Sekretariat Baitul Mal Aceh, Pagu sebesar Rp103.335.232.209,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp19.617.836.279,- dari anggaran yang dialokasikan tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan gaji, tunjangan, honorarium, dan biaya rutin kantor. Sehingga Badan Reintegrasi Aceh pada tahun 2020 tidak ada program/kegiatan satupun yang menjadi tupoksi Badan ini.

Setelah pembahasan bersama kami sepakat supaya Badan ini jangan dianggap hanya tempat menerima gaji, tunjangan dan honorarium saja melakukan penambahan anggaran untuk program/kegiatan yang sangat urgent dan berdampak luas terhadap keberlanjutan perdamaian Aceh sebagaimana menjadi salah satu program skala prioritas Pemerintah Aceh dari enam (6) program skala prioritas pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp30.000.000.000,- Peringatan Hari Damai Aceh sebesar Rp5.000.000.000,-; Mensertifikasi dan Menggarap Lahan untuk para eks kombatan, korban konflik Aceh dan Tapol/Napol Aceh sebesar Rp25.000.000.000,- sehingga pagu akhir Dinas ini menjadi sebesar Rp. 49.733.176.279,-.

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Pagu sebesar Rp299.034.411.831,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, pagu awal sebesar Rp426.514.778.868,- setelah pembahasan bersama terjadi pergeseran antar program/kegiatan sebesar Rp10.500.000.000,- dan terjadi penambahan sebesar Rp14.831.684.220,- untuk mengantisipasi langkanya pupuk sebagai akibat pengurangan subsidi oleh Pemerintah Pusat. Sehingga pagu akhir Dinas ini menjadi Rp441.346.463.088,-

Dinas Peternakan Aceh, Pagu awal sebesar Rp181.758.845.206,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan kecuali pergeseran yang wajib dilakukan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Pagu awal sebesar Rp295.373.034.713,- Setelah pembahasan bersama terjadi pengurangan anggaran pada beberapa kegiatan, antara lain: Penanganan sampah regional; Pengembangan hasil hutan non kayu; Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan sasaran: hutan dan lahan; Pengembangan Taman Hutan Raya pocut Meurah Intan; Pengadaan kendaraan roda 4 (empat); Pengadaan kendaraan operasional untuk pejabat eselon III; sebesar Rp14.831.684.220,-. Sehingga Pagu akhir pada Dinas ini sebesar Rp280.541.350.493,-.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Pagu sebesar Rp68.991.113.810,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Pagu awal sebesar Rp146.428.576.465,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan kecuali catatan wajib terhadap pembebasan lahan untuk Kawasan Industri Aceh (KIA) yaitu pembebasan harus dimulai dari lokasi di pinggir jalan KM. Malahayati untuk menghindari berdirinya bangunan masyarakat di kawasan yang sudah ditetapkan.

Inspektorat Aceh, Pagu sebesar Rp39.054.209.963,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Pagu sebesar Rp76.919.440.497,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Badan Pengelolaaan Keuangan Aceh, Pagu awal sebesar Rp4.945.793.868.818,- disepakati saving pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp5.581.216.300,- dengan kegiatan pengadaan kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 2 (dua) unit spesifikasi kapasitas mesin 4461 cc tenaga 232 hp torsi 616 Nm jenis bahan bakar diesel, yang dimana kegiatan tersebut sudah dianggarkan pada APBA-P Tahun Anggaran 2019 sehingga terjadi tumpang tindih anggaran, maka Pagu sebesar Rp 5.581.216.300,- dialihkan pada kegiatan Pengadaan Tanah SMA Negeri 2 Peudada Kabupaten Bireuen di Dinas Pendidikan Aceh. Sehingga, Pagu akhir dinas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menjadi sebesar Rp4.940.212.652.518,-.

Badan Kepegawaian Aceh, Pagu awal sebesar Rp39.271.201.994,- setelah pembahasan bersama telah dilakukan rasionalisasi sebesar Rp1.294.740.000,- pada program/kegiatan rehabilitasi sedang, berat rumah gedung kantor sebesar Rp500.000.000,-, pelaksanaan manajemen kinerja ASN sebesar Rp200.000.000,- proses penanganan pelanggaran disiplin ASN sebesar Rp100.000.000,- persiapan dan pembinaan purna tugas ASN sebesar Rp100.000.000,- pembangunan gedung kantor sebesar Rp194.000.000,- pembangunan/pengembangan system informatika manajemen ASN terintegrasi Rp100.000.000,- Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian Rp100.000.000,- dan dialihkan rasionalisasi tersebut ke Dinas Pendidikan Dayah pada program/kegiatan Peringatan Hari Santri. Sehingga pagu akhir Dinas ini menjadi sebesar: Rp37.976.461.994,-.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pagu sebesar Rp153.671.026.047,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Pagu awal sebesar Rp29.927.773.391,- telah dilakukan rasionalisasi pada program/kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional sebesar Rp 440.000.000, pelayanan administrasi perkantoran Rp 200.000.000,-, program peningkatan pelayanan masyarakat diluar daerah Rp. 76.000.000,- digeser untuk penambahan program/kegiatan e-toll dalam kota sebesar Rp200.000.000,-, biaya parkir VVIP dan tamu undangan sebesar Rp 50.000.000,- Toll Luar Kota Rp 120.000.000 dan biaya sewa lounge bandara Rp200.000.000,-. Sehingga Pagu akhir menjadi tetap Rp29.927.773.391,-.

Sekretariat Daerah Aceh, Pagu awal sebesar Rp300.182.391.211,- setelah pembahasan terjadi pengurangan pada Biro Keistimewaan dan Kesra Setda. Aceh sebesar Rp1.000.000.000, pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokoler terjadi penambahan sebesar Rp2.000.000.000,-. Sehingga Pagu akhir menjadi Rp301.182.391.211,-

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pagu sebesar Rp4.182.330.484,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Pagu awal sebesar Rp138.637.520.012,- setelah pembahasan bersama terjadi penambahan sebesar Rp15.810.057.000,- untuk program/kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPR Aceh, kegiatan Reses dan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPR Aceh selama tiga Bulan serta pengurangan di kegiatan pengadaan mobil jabatan digeser pada program/kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas sebesar Rp295.000.000,- dan Pengadaan Perlengkapan rumah Jabatan/Dinas Rp198.000.000 dan Pengadaan perlengkapan gedung kantor sebesar Rp2.822.000.000,- sehingga pagu akhir menjadi Rp154.447.577.012,-.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Pagu sebesar Rp10.164.223.075,- setelah pembahasan bersama tidak terjadi penambahan dan pengurangan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, Pagu awal sebesar Rp25.539.397.447,- setelah pembahasan bersama terjadi pengurangan sebesar Rp518.000.000,-. Pada program/kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja sebesar Rp98.000.000,-; Forum dialog di Daerah dalam rangka Kewaspadaan Nasional sebesar Rp300,000,000,-; Pemantauan Situasi Politik sebesar Rp20,000,000,-; Konferensi/Seminar/Lokakarya/Dialog Capaian Penanganan Konflik Aceh sebesar Rp50,000,000 dan rasionalisasi Rp50,000,000,-. Anggaran rasionalisasi tersebut dialihkan ke Biro Humas dan Protokoler Pemerintah Aceh untuk kegiatan kerjasama media massa dan Pers Sehingga pagu akhir Dinas ini menjadi sebesar Rp25.021.397.447,-.

Sementara itu Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam tanggapannya yang disampaikan Sekda Aceh Taqwallah mengatakan pihaknya akan memperhatikan pendapat, usul dan saran Badan Anggaran DPR Aceh dalam menyusun dokumen R-APBA Tahun Anggaran 2020, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. []

Komentar

Loading...