Delapan Pemuda Aceh Besar Karantina Mandiri di Pinggir Sungai

Ilustrasi orang terpapar virus corona. [Foto: Istimewa]

JANTHO – Delapan pemuda berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) Corona Vidus Desease 2019  (Covid-19) menjalani karantina mandiri di pinggir Krueng Inong, Jalin, Kota Jantho, Aceh Besar. Mereka mendirikan tenda seadanya lantaran mendapat penolakan dari warga yang khawatir dengan keberadaan mereka di kampungnya. Akibatnya, kedelapan pemuda tersebut tidak bisa karantina di rumah keluarganya sendiri.

Warga setempat menolak lantaran kedelapan pemuda dimaksud baru tiba dari Jakarta pada Senin (30/3/2020). Mereka terpaksa pulang ke kampung halamannya karena sudah tidak bisa bekerja lagi di Jakarta akibat merebaknya virus corona. Parahnya, sejak menjalani karantina diri, kedelapan pemuda dimaksud tetap menerima kunjungan orang lain dan keluarganya yang mengantarkan bekal.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Teuku Irwan Djohan merasa miris melihat apa yang dialami kedelapan pemuda dimaksud. Dia berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar segera memindahkan delapan pemuda ODP Covid-19 ke lokasi lebih layak.

Menurut Irwan, setiap warga berstatus ODP, tidak boleh bertemu siapapun, kecuali tenaga medis. Kemudian harus menjaga jarak, memakai masker, dan menempati kamar yang terpisah selama 14 hari.

“Selama terjadinya wabah Covid-19 ini, bukan hanya ODP, siapapun harus selalu jaga jarak dengan orang lain dan tetap memakai masker. Tapi hal itu tidak diperhatikan oleh Dinas Kesehatan Aceh Besar. Malah, para pemuda tersebut tetap menerima kunjungan orang lain dan keluarganya yang harus mengantarkan bekal,” ujar Irwan.

Kata dia, penolakan warga yang dialami delapan ODP di Aceh Besar tersebut karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap status ODP. Masyarakat yang terlalu panik langsung memvonis, semua orang baru tiba dari luar Aceh sebagai pembawa virus corona.

“Apabila pemerintah tidak melakukan upaya sosialisasi dan edukasi, saya khawatir bisa menimbulkan gejolak sosial bahkan konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Irwan memohon kepada seluruh jajaran pemerintah, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota, agar terus meningkatkan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tentang Covid-19 ini.

Fasilitas karantina

Irwan menyatakan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh, saat ini terdapat lebih dari 70 warga Aceh Besar berstatus ODP. Puluhan ODP di Aceh Besar itu hanya diimbau untuk karantina mandiri. Para ODP dimaksud ada yang karantina di rumah dan di luar rumah tanpa pengawasan ketat.

Karena itu, Irwan memohon kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Besar untuk segera berkoordinasi menyiapkan fasilitas karantina yang layak bagi warganya berstatus ODP. “Begitu juga pemerintah kabupaten dan kota lainnya di seluruh Aceh, agar menyiapkan fasilitas karantina terpusat yang sifatnya massal, dilindungi oleh aparat keamanan, dan dipantau tenaga medis,” sarannya.

Irwan mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam yang menyewa hotel khusus bagi warganya berstatus ODP. Selain itu, kebijakan lainnya yang dianggap sangat tepat oleh Irwan seperti yang dilakukan Pemko Lhokseumawe, memberikan biaya hidup Rp 200 ribu per hari untuk semua ODP.

“Memang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas karantina. Karena tidak boleh lagi ada ODP yang karantina mandiri, apalagi jika tidak diberikan biaya hidup,” imbuhnya.

Irwan mengatakan, sekalipun akan ada puluhan ribu ODP masuk ke Aceh, pemerintah wajib menyediakan fasilitas karantina dan menanggung segala kebutuhannya.

Gelombang mudik

Menurut Irwan, saat ini Aceh sedang menghadapi gelombang mudik ribuan warga dari luar provinsi ini. Jumlahnya pun kian meningkat menjelang Ramadhan. Peningkatan grafik mudik tersebut disebabkan Pemerintah Aceh belum mampu menghentikan penerbangan komersial yang masih masuk ke Aceh setiap hari. Begitu juga bus antarprovinsi yang masih masuk ke Aceh.

“Satu-satunya kebijakan yang bisa diandalkan untuk mencegah penularan virus corona adalah membangun pusat-pusat karantina massal di setiap kabupaten dan kota,” anjurnya.

Kata dia, jika arus manusia masih masuk ke Aceh setiap hari, sementara mereka tidak difasilitasi karantina secara ketat, dampaknya akan berbahaya. Bukan saja membuka peluang penularan virus yang tidak terkendali, tapi juga menjadi sumber konflik sosial antarmasyarakat.[]

Komentar

Loading...