Demo Berakhir, Ini Tuntutan Mahasiswa ke DPRA Terkait UU KPK dan RKUHP

Pernyataan sikap yang diserahkan mahasiswa kepada anggota DPRA untuk ditandatangani. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH - Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Banda Aceh dan Aceh Besar serta perwakilan BEM se-Aceh yang menggelar aksi di DPRA sejak Kamis pagi (26/9/2019), akhirnya sore tadi membubarkan diri setelah mereka menyampaikan tuntutan kepada anggota DPRA.

Sebelum membubarkan diri, para mahasiswa sempat memasuki Gedung Utama DPR Aceh, tempat digelarnya sidang paripurna DPRA.

Saat bertemu dengan beberapa anggota DPRA yang dipimpin Wakil Ketua DPRA , T. Irwan Djohan, para mahasiswa peserta aksi tersebut juga meminta para anggota DPRA untuk menandatangani pernyataan sikap untuk memenuhi tuntutan mereka.

Para mahasiswa meminta, DPRA menyampaikan tuntutan mereka untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat. Para perwakilan mahasiswa menegaskan, mereka akan kembali menggelar aksi nantinya jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Aksi para mahsiswa Aceh di DPRA terkait penolakan terhadap UU KPK yang baru dan revisi RKUHP. [Foto: Istimewa]
Berikut tuntutan para mahasiwa Aceh yang menggelar aksi di DPRA, Kamis (26/9/2019), tersebut:

1. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan PERPU pembatalan Undang-Undang KPK, serta menolak segala betuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Pemerintah Pusat agar menghentikan kriminalisasi aktivis (HAM), rasisme Papua, dan militerisme.

3. Pemerintah Pusat agar menghentikan kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

4. DPR RI membatalkan RUU KUHP yang bermasalah, di antaranya Pasal 218, Pasal 220, Pasal 241, dan Pasal 340 pada RUU KUHP tersebut.

5. DPR RI membatalkan RUU Pemasyarakatan.

6. DPR RI merevisi RUU Pertanahan agar lebih berpihak kepada rakyat.

7. DPR RI mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU.

Atas tuntutan mahasiswa tersebut, DPRA langsung membuat surat bernomor 120/2275 tertanggal 26 September 2019, yang berisikan seluruh tuntan mahasiswa dan ditujukan kepada Presiden RI dan Ketua DPR-RI. Surat tersebut telah ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, dan akan  dilayangkan ke Jakarta. []

Komentar

Loading...