Desak Realisasi MoU Helsinki dan Pilkada 2022, KPA/PA Nyatakan Sikap Terhadap Presiden RI

Pembacaan pernyataan sikap KPA-PA terhadap Presiden RI terkait realisasi MoU Helsinki dan pelaksanaan Pilkada Aceh 2022. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]

TAKENGON – Komite Peuralihan Atjeh (KPA) Pusat dan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) beserta jajarannya se-Aceh serta sejumlah organisasi sayap partai menyatakan sikap terhadap Presiden RI Joko Widodo. Mereka mendesak Presiden RI merealisasikan sejumlah butir-butir MoU Helsinki yang belum terealisasi serta mendesak agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh tetap dilaksanakan pada 2022.

Pernyataan sikap itu dibacakan Juru Bicara KPA Pusat Azhari Cage, didampingi sejumlah pengurus KPA/PA se-Aceh, di kawasan objek wisata Putri Pukes, Takengon, Aceh Tengah, Senin (29/3/2021). Dalam pembacaan sikap itu turut dihadiri Ketua KPA/PA Pusat Muzakir Manaf didampingi sejumlah pengurus KPA/PA lainnya.

Ketua KPA/PA Pusat Muzakir Manaf kepada wartawan usai pembacaan pernyataan sikap itu mengatakan pihaknya akan terus mendesak pemerintah pusat agar tuntutan yang tertuang dalam poin-poin pernyataan sikap itu direalisasikan.

“Kita usahakan semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Mengenai batas waktu, pria yang akrab disapa Mualem ini mengatakan tidak menetapkan batas waktu tertentu.

“Kita tunggu saja kapan waktunya. Waktunya mungkin akan bergeser (lebih dari satu atau dua bulan), bisa jadi enam bulan atau lebih,” ujarnya.

Ketika ditanyai  jika realisasi MoU itu tidak dikabulkan apakah akan kembali ke meja runding (membahas ulang kesepatan damai RI-GAM), Mualem mengatakan belum ke ramah itu, dikarenakan saat ini pihaknya masih menempuh langkah-langkah politik. Pihaknya juga akan meneruskan pernyaaan sikap itu hingga ke Uni Eropa (UN).

“Hal itu nanti wali (Tgk Malik Mahmud Al-Haythar) yang akan menyampaikannya. Ada masing-masing tupoksinya,” ungkap Mualem.

Sementara itu Ketua Panitia Rapat Kerja Partai Aceh Tahun 2021 Yahdi Hasan mengatakan pernyataan sikap tersebut merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan yang dilakukan tersebut selama dua hari terakhir.

“Dari kesepatan ini terdapat beberapa pon, yang intinya kami telah menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk menghargai dan melaksanakan apa yang telah disepakati di perundingan damai (MoU Helsinki),” ujarnya.

Setelah pernyataan sikap ini dan disampaikan nantinya ke pemerintah pusat, pria yang juga anggota DPRA ini mengatakan pihaknya akan mengawal secara politik.

“Jangan lagi lah kita mengarah kepada hal-hal seperti dulu. GAM sekarang sudah berubah, dimana kini mereka berjuang secara politik, yang mana perjuangnya itu untuk memenuhi hak-hak rakyat.

Ditanya apakah pihaknya akan membentuk tim khusus untuk mengawal pernyataan sikap itu, yahdi Hasan mengatakan untuk mengawal poin-poin pernyataan sikap itu agar direalisasikan tidak hanya bisa dilakukan oleh satu partai politik. Menurutnya untuk membangun Aceh harus melibatkan seluruh partai politik dan elemen-elemen masyarakat yang ada di Aceh.

“Insya Allah, kami akan membangun komunikasi dengan seluruh partai politik yang ada di Aceh, tapi bukan hanya elit-elit politik, melainkan termasuk dengan tokok-tokok masyarakat dan ulama,” pungkas Yahdi Hasan.

Berikut salinan pernyataan sikap KPA/PA terhadap Presiden RI terkait realisasi butir-butir kesepahaman MoU Helsinki:

Kepada Yth.

Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo

di-

Jakarta

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA

Kami Pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA) yang merupakan wadah tempat berkumpulnya mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pimpinan pasukan Inoeng Bale yang merupakan tempat berkumpulnya mantan kombatan perempuan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyatakan sikap terhadap situasi dan kondisi politik terkini Aceh.

Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk komit berdamai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan bagian dari butir-butir MoU Helsinki yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Republik Indonesia.

Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk patuh kepada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkhusus Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi “Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil”.

Apabila ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak diakui atau tidak dijalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka kami meminta agar pihak Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk melaksanakan poin 6 (enam) nota kesepahaman (MoU) Helsinki tentang mekanisme penyelesaian perselisihan (dispute selttlement) dan meminta pihak Cricis Menagement Initiative (CMI) serta Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa untuk

Demikian pernyataan sikap ini kami perbuat.

Tembusan:

Pimpinan Politik Aceh Merdeka DPR-RI

Cricis Menagement Initiatif (CMI) Komite Keamanan dan Politik Uni Eropa Arsip

Takengon, Aceh Tengah, Tanggal 29 Maret 2021

Yang membuat pernyataan :

Ketua dan Wakil Ketua KPA Pusat
Ketua dan Wakil Ketua KPA se-Aceh
Ketua dan Wakil Ketua KPA Langkat, Asahan dan Deli

Kepada Yth.

Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo

di- Jakarta

PERNYATAAN SIKAP

Kami Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) dan organisasi sayap Partai Aceh (Putroe Aceh dan Muda Seudang Partai Aceh) menyatakan sikap terhadap situasi dan kondisi politik nasional Aceh dalam rangka melaksanakan konstitusi negara Republik Indonesia tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh tahun 2022.

DASAR HUKUM:

Nota Kesepahaman perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah ditandatangani dalam MoU Helsinki Tanggal 15 Agustus 2005

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua yaitu pemerintahan sendiri (sefl government)

Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini merinci persetujuan-persetujuan yang dicapai dan prinsip prinsip yang akan memandu proses transformasi.

Pada Tanggal 1 Agustus 2006, Presiden dan DPR RI telah mensahkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjadi salah satu Undang-Undang sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan atau sistem tata cara menjalankan Pemerintahan di Aceh yang sudah diatur dalam pasal perpasal.

Pernyataan Sikap :

  1. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera menyelesaikan butir-butir MoU Helsinki 15 Agustus 2005.
  2. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk konsisten dalam penyelanggaraan pemerintahan di Aceh, tetap berpedoman kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
  3. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk menyikapi persoalan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh agar dapat terlaksana pada tahun 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi “Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil”.

Demikian pernyataan sikap ini kami perbuat.

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri RI Menteri Keungan (Menkeu) RI Menkopolhukam RI

Ketua KPU RI DPR-RI

Wali Nanggroe Aceh Gubernur Aceh

DPR Aceh KIP Aceh Arsip

Takengon, Aceh Tengah, Tanggal 29 Maret 2021

Yang membuat pernyataan :

DPA PA

DPW PA se-Aceh

Komentar

Loading...