Di Paripurna, Anggota DPRA Ini Ungkap RAPBA 2020 Belum Dibahas di Komisi

Sidang Paripurna Penyerahan Nota Keuangan Rancangan APBA 2020 di DPR Aceh. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh, Tgk. Muhammad Harun, mengungkap fakta terkait proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020 yang hari ini mulai diparipurnakan di Gedung Utama DPR Aceh, Kamis (19/9/2019). Di dalam sidang paripurna, dirinya mengungkapkan bahwa Rancangan APBA 2020 belum dibahas sekalipun di komisi-komisi DPRA, namun telah langsung diparipurnakan.

"APBA 2020 yang kita bahas ini adalah uang rakyat, untuk itu saya mengharapkan pimpinan (DPRA) dalam proses pengesahan APBA ini harus mempertimbangkan segara aturan yang ada, dengan tidak melewatkan atau melangkahi aturan yang telah ditetapkan. Menurut saya, APBA ini belum dibahas, tetapi kita sudah mengajak rakan-rakan untuk paripurna. Setahu saya, rancangan APBA ini baru hanya sebatas pemaparan, belum ada pembahasan, khususnya di komisi-komisi," kata Tgk. Harun dalam sidang paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBA 2020, di DPRA.

Selaku anggota Komisi I dan anggota Badan Legislasi DPRA, Tgk. Harun menegaskan dirinya belum pernah mengetahui apapun terkait adanya pembahasan di komisi DPRA yang menyangkut APBA 2020, dikarenakan hal itu merupakan ranah Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRA. Namun sepengetahuan dirinya, terkait RAPBA 2020, pihak eksekutif baru hanya sebatas melakukan pemaparan, bukan pembahasan.

"Kita harus dapat membedakan mana pemaparan dan mana pembahasan. Jadi dalam hal ini, saya ingin menanyakan apakah sudah sah rancangan APBA ini belum kita bahas tapi sudah di paripurnakan?," ungkap Tgk Harun dalam sidang paripurna.

Sementara itu Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda yang memimpin paripurna tersebut didampingi Ketua DPRA Sulaiman dan para wakil ketua DPRA lainnya menyatakan akan membawa usulan Tgk Harun tersebut nantinya untuk dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPRA guna memutuskan apa langkah selanjutnya terkait RAPBA 2020.

Kepada wartawan usai skorsing paripurna tersebut, Tgk. Harun menjelaskan dalam proses pengesahan APBA 2020 memiliki tahapan-tahapan, yang salah satunya adalah membahas program-program di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atau dinas-dinas secara detail di komisi-komisi DPRA. Hal itu bertujuan agar program-program yang dianggarkan anggaran nantinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Dia juga menilai, jika Rancangan APBA 2020 hanya sebatas pemaparan atau dibahas di tingkat badan anggaran, maka tidak akan maksimal untuk melihat secara detail program-program yang diusulkan SKPA. Hal itu menurutnya karena terbatasnya jumlah anggota di badan anggaran DPRA, sehingga harus melibatkan komisi-komisi DPRA untuk membahas secara detail program-program yang diusulkan SKPA.

"Kami kan harus melihat item-itemnya dalam Rancangan APBA apa-apa saja di komisi, program-programnya harus dibedah. Seperti misalnya peternakan, kan ada peternakan yang harus disesuaikan atau tidak boleh kita lakukan di Aceh, kita kan nggak tau dinas itu mau ternak apa, jangan-jangan nanti begitu sudah disahkan ternyata mau ternak tikus," ujar Tgk. Harun.

"Makanya dewan itu harus sangat hati-hati membahas anggaran, bukan menerima begitu saja apa yang diusulkan, apalagi anggaran yang dibahas bukan sedikit. Memang tidak masalah juga jika tidak dibahas di komisi, karena legalitasnya ada di badan anggaran, namun jika ada permasalahan nantinya, saya secara pribadi dan keanggotaan DPR Aceh lepas tangan, saya tidak mau terlibat dalam hal pengesahan anggaran itu (APBA 2020)," tegasnya.

Sekretaris Komisi I DPRA ini juga menegaskan dirinya tidak tahu sama sekali baik secara komisi maupun fraksi terkait rancangan APBA tersebut.

"Kalau KUA-PPAS saya ada, tapi kalau RAPBA ini saya tidak pernah dilibatkan sama sekali, bahkan tidak pernah dibahas item per item," kata Tgk Harun.

Sementara itu Ketua DPRA, Muhammad Sulaiman, ketika ditanyai terkait persoalan hal tersebut mengatakan pihaknya akan menggelar rapat badan anggaran DPRA untuk mendelegasikan Rancangan APBA 2020 tersebut untuk dibahas nantinya di komisi.

"Ini sekarang kami mau rapat banggar dan ini (RAPBA 2020) akan didelegasikan ke komisi-komisi untuk dibahas siang dan malam sampai selesai, untuk kepentingan masyarakat Aceh dan kelancaran pembangunan Aceh," ungkapnya.

Ketika ditanyai soal waktu masa jabatan anggota DPR Aceh periode 2014-2019 ini yang tinggal 11 hari lagi apakah memungkinkan untuk menyelesaikan pembahasan RAPBA 2020, Ketua DPRA mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin membahas RAPBA hingga selesai.

"Kita berusaha, kita berusaha Insya Allah siang dan malam untuk kepentingan masyarakat Aceh," ujarnya.

Soal kapan pengesahan APBA 2020 dilakukan, Sulaiman mengatakan akan diupayakan sebelum 30 September masa berakhirnya tugas anggota DPRA periode ini," imbuhnya.

Sebelumnya di sidang paripurna, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui Sekda Aceh Taqwallah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBA 2020. Dalam rancangan itu, anggaran Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp 15,457 triliun dan anggaran Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp 17,279 triliun. []

Komentar

Loading...