DPRA Batalkan MoU Proyek Multiyears, Fraksi Demokrat Tinggalkan Ruang Paripurna

Sidang Paripurna DPRA terkait persetujuan pembatalan MoU Proyek Multiyears 2020-2022, Rabu (22/7/2020). [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyetujui pembatalan MoU Proyek Multiyears 2020-2022 dalam sidang paripurna yang digelar, Rabu siang (22/7/2020).

Selain itu, dalam sidang paripurna tersebut, DPRA juga memutuskan membentuk Pansus Pembangunan Gedung Oncology RSUD Zainoel Abidin, Pansus PT Bank Aceh Syariah, dan Pansus Pengadaan Barang dan Jasa APBA-P 2019.

Pantauan acehonline.co, sebelum pimpinan DPRA memutuskan persetujuan pembatalan MoU Proyek Multiyears tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat beserta anggotanya termasuk unsur pimpinan DPRA dari Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang paripurna, setelah beberapa anggota Fraksi Demokrat melayangkan interupsi atas pembatalan MoU Proyek Multiyears 2020-2020. Mereka keberatan atas pembatalan MoU Multiyears tersebut yang dilakukan sepihak dan menilai pembentukan pansus DPRA tidak relevan dibentuk.

“Saat ini seluruh elemen masyarakat dan seluruh tokoh masyarakat menolak pembatalan proyek tersebut. Kami dari Fraksi Partai Demokrat juga sangat menyayangkan MoU proyek itu dibatalkan. Maka dengan ini kami dengan berat hati, menolak semua pembentukan pansus dan pembatalan proyek multiyears tersebut. Dan kami akan meninggalkan ruang sidang yang terhormat ini,” kata Ketua Fraksi Demokrat HT Ibrahim yang selanjutnya langsung meninggalkan ruang sidang paripurna DPRA bersama anggota Fraksi Demokrat lainnya.

Anggota Fraksi Demokrat saat meninggalkan ruang sidang paripurna DPRA setelah keberatan atas pembatalan MoU Proyek Multiyears. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Sementara itu Ketua Fraksi PPP, Ihsanuddin, dalam sidang paripurna tersebut mengatakan penganggaran terhadap sejumlah pembangunan jalan dalam tahun jamak tersebut telah melalui proses perencanaan, prosedur, dan mekanisme perencanaan anggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Sehingga secara yuridis, sejumlah dana tersebut dalam APBA telah memenuhi ketentuan legalitas penganggaran, sebagaimana yang diamatkan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Pembangunan sejumlah ruas jalan proyek multiyears tersebut, Ihsanuddin menambahkan, juga merupakan dambaan bagi masyarakat di wilayah tengah, pesisir timur, dan pesisir barat selatan, dan kepualauan simeulue yang merasa terisolir sejak puluhan tahun.

“Maka, pembangunan sejumlah ruas jalan tersebut sangat diharapkan guna kemajuan sosial, ekonomi, politik, kemananan dan budaya masyarakat setempat,” ujarnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, kata Ihsanuddin, Fraksi PPP menolak pembatalan MoU Proyek Multiyears dibawa ke sidang paripurna dan tetap mendukung pembangunan sejumlah ruas jalan tahun jamak tersebut.

Sementara itu perwakilan Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan pembatalan MoU Proyek Multiyers tersebut bukan berarti DPRA anti pembangunan dan tidak ingin membuka keterisoliran sejumlah wilayah di Aceh.

“Kita tetap mendukung pembangunan sejumlah ruas jalan, baik itu di bawah PUPR maupun di bawah pengairan Aceh, akan tetapi dengan mekanisme peruntukannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Iskandar menjelaskan, Komisi IV DPRA periode sebelumnya, yang merupakan mitra Dinas PUPR dan Pengairan tidak pernah melakukan pembahasan bersama terkait pengusulan proyek multiyears. Komisi IV DPRA dua periode (periode lama dan baru) juga telah menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRA dan mengingatkan agar tidak “masuk ke lubang yang salah” terkait dengan regulasi dan tertimpa cacat hukum di kemudian hari.

”Maka dari itu perlu oleh kita bersama, proyek multiyeras ini dibatalkan, meski nanti setelah proses pembatalan ini dilakukan upaya sesuai peraturan yang berlaku untuk dianggarkan kembali, termasuk menurunkan tim pansus DPRA guna melihat yang mana menjadi prioritas rakyat dan yang mana yang tidak menjadi prioritas rakyat,” ungkapnya.

Selain itu, Iskandar dalam sidang peripurna juga menyampaikan Pemerintah Aceh sebelumnya tidak pernah menyampaikannya ke Badan Anggaran DPRA, termasuk tidak pernah dibawa oleh pimpinan DPRA ke sidang paripurna.

“Padahal undang-undang menyebutkan itu merupakan persetujuan lembaga DPRA, bukan persetujuan oknum-oknum pimpinan dan wakil pimpinan DPR Aceh. Di dalam RKA (rencana acuan kerja) juga tidak pernah dicantumkan multiyears, tetapi one years. Yang kami dukung untuk single years, bukan multiyears, karena pagu Rp2,7 triliun itu jika tidak dimultiyearskan, kita juga bisa membangun sejumlah rumah sakit regional di Aceh, yang itu juga berada di barat selatan dan tengah,” ungkap Iskandar.

“Proyek pembangunan rumah sakit regional ini juga dibutuhkan oleh rakyat, termasuk masyarakat Aceh wilayah tengah, termasuk Meulaboh, Aceh Tenggara dan lain sebagainya. Kita harus pikirkan dampak yang diterima masyarakat, tidak hanya infrastruktur jalan yang ujung-ujungnya memperkaya kontraktor tertentu,” tambahnya.

Dukungan pembatalan proyek multiyeras itu juga disampaikan Anggota DPRA dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtara (PKS), Bardan Sahidi.

“Tidak ada sedikitpun keinginan dari 81 anggota DPR Aceh yang berasal dari 23 kabupaten/kota yang antipati terhadap proyek pembangunan Aceh, ketika itu termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),” ujarnya.

“Tidak ada sedikitpun keinginan kami membatalkan kegiatan proyek, tapi mekanismenya harus melalui tata kelola pemerintahaan yang tertib administrasi, taat azas dan taat aturan sesuai peruntukan,” tambahnya.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin saat menggelar Konferensi pers pembatalan MoU Proyek Multiyears 2020-2022. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Sementara itu Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin usai sidang paripurna dalam konferensi pers kepada wartawan mengatakan, keputusan DPRA terkait persetujuan pembatalan MoU Proyek Multiyers tersebut akan disampaikan kepada sejumlah pihak atau stakeholder terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Terkait sikap yang sudah kami putuskan tadi, karena itu telah menjadi keputusan lembaga DPR Aceh dan paripurna merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi, kami akan segera menyurati Pak Plt Gubernur untuk menyampaikan keputusan DPR Aceh terkait pembatalan MoU Proyek Multiyears 2020-2022,” ujarnya.

Sementara itu terkait pemahaman proyek multiyears yang merupakan satu kesatuan dengan Qanun APBA yang telah disetujui Mendagri, Dahlan mengatakan DPRA secara kelembagaan tidak mempersoalkan Qanun APBA 2020.

“Tapi yang kami persoalkan adalah ketentuan prosedur mekanisme penganggaran tahun jamak, yang melahirkan 12 ruas jalan di Aceh. Ada mekanisme yang terlanggar,” ungkapnya.

Mekanisme yang terlanggar tersebut, Dahlan menjelaskan, dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pasal 54a Ayat (3), disebutkan bahwa kesepakatan proyek tahun jamak tersebut harus ditandatangani bersamaan dengan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS setiap tahunnya.

“Dalam kasus proyek tahun jamak, itu tidak dilakukan. Sehingga dia (proyek multiyears) tidak ada sejak dari awal. Dia adalah penumpang gelap,” ungkap Dahlan.

“Tidak ada di dalam Musrenbang, tidak ada di dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) maupun RKPA (Rencana Kerja Pemerintah Aceh), dan juga tidak disepakati saat disepakati KUA-PPAS, serta tidak pernah dibawa ke dalam sidang paripurna sebagai sebuah kesepakatan lembaga DPR Aceh. Tetapi kebijakan itu lahir dari MoU pimpinan DPR Aceh (periode sebelumnya) dengan Plt Gubernur Aceh. Maka dari itu, pada paripurna hari ini, kami membatalkan MoU tersebut sebagai sikap politik kami dan bentuk pengawasan kami, yang nantinya akan kami sampaikan ke Pak Plt gubernur,” tambah Dahlan.

Terkait kelanjutan setelah DPRA mengambil sikap pembatalan MoU Multiyears tersebut, Dahlan mengatakan pihaknya hanya ingin menegakkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Aceh sesuai aturan perundang-undangan yang berlalu, untuk taat azas dan taat hukum.

“Kalaupun itu dianggap penting dan strategis, serta programnya juga belum dilaksanakan, tinggal dipenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku. Kemungkinan besar akan ada APBA-P untuk 2020 ini, atau sebentar lagi Pemerintah Aceh akan mengajukan KUA-PPAS (2021) ke DPR Aceh, kita akan bawa di Banggar untuk dibahas dan didiskusikan apa urgensi dan prioritasnya untuk berbagai kebijakan proyek tersebut,” ungkap politisi Partai Aceh ini.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin didampingi Wakil Ketua Sadaruddin dan sejumlah anggota DPRA lainnya saat menggelar Konferensi pers pembatalan MoU Proyek Multiyears 2020-2022. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Sementara itu ketika ditanyai jika program multiyears tersebut tetap dilaksanakan Pemerintah Aceh, Dahlan mengatakan jika ada ketentuan mekanisme yang dilanggar, tentu proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan.

”Karena prasyarat ketentuan perundang-undangan tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya batal demi hukum,” tegas Dahlan.

Ditanya soal konsekuensi hukum jika multiyears itu tetap dilaksanakan, Dahlan mengatakan ranah itu tidak ada pada DPR Aceh.

“Ranah hukumnya tidak ada di kami, tapi ada di ranah penegak hukum. Jika ada pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan atau ada pelanggaran hukum, tentu aparat penegak hukum yang akan bersikap terhadap pelanggaran perundang-undangan dimaksud,” imbuh Dahlan.

Sementara itu ketika ditanya soal jumlah proyek dengan total anggaran Rp2,7 triliun tersebut apakah berjumlah 12 atau 15 paket, Anggota DPRA dari Fraksi PNA Samsul Bahri, yang juga hadir dalam konferensi pers itu menjelaskan, berdasarkan MoU, jumlah program multiyears berjumlah 12 paket, namun ternyata diketahui paket tersebut dipecah tiga paket dan bertambah menjadi 15 paket.

“Ada segmen-segmennya (pembangunan ruas jalan). Sekarang jadi 15 paket, 14 pembangunan ruas dalan dan 1 bendungan,”ungkapnya. []

Komentar

Loading...