DPRA Rencanakan Paripurna Pengesahan APBA 2020 Digelar 24-25 September

Anggota DPRA T. Irwan Djohan. [AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Wakil Ketua DPRA, T. Irwan Djohan, mengatakan sidang paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (DPRA) tahun anggaran 2020 rencananya akan dilakukan pada 24-25 September 2019. Hal itu menurutnya sesuai jadwal yang telah disusun DPRA guna menyelesaikan pembahasan APBA 2020.

“Niatnya memang APBA 2020 disahkan sebelum 30 September 2019. Dari jadwal yang telah disusun, 24-25 September kami paripurnakan APBA 2020, kemudian 26-27 September paripurna 11 rancangan qanun prolega 2019, sedangkan 28-29 September gladi resik persiapan pelantikan anggota dewan baru dan 30 September pelantikan,” kata Irwan Djohan saat dihubungi acehonline.co, Senin (23/9/2019).

Ditanyai soal apakah benar para komisi di DPRA telah menyerahkan laporan pembahasan Rancangan APBA 2020, Irwan Djohan mengaku belum dapat memastikannya dan mengetahui informasi lebih lanjut terkait hal tersebut.

“Tadi malam memang ada undangan di tingkat banggar untuk menindaklajuti pembahasan di komisi. Seharusnya ada penyerahan laporan dari komisi-komisi ke banggar. Tapi rapat tadi malam nggak jadi, tertunda karena komisi IV belum selesai, apakah kemudian hari ini sudah selesai dan dilaporkan, saya belum dapat informasi lanjutan,” jelasnya.

Irwan Djohan mengatakan dirinya sempat mendapat undangan kembali dari Ketua DPRA yang agendanya berlangsung pagi tadi Pukul 10.00 WIB. Namun dia mengku berhalangan hadir.

“Tadi padi, ada diagendakan rapat lagi, tapi saya tidak hadir karena sedang pegi ke tempat orang meninggal, jadi belum tahu lebih lanjut apakah sudah dilaporkan atau belum oleh para ketua komisi. Saya konfirmasi ke Sekwan, belum ada jawaban. Bisa saja sudah dilaporkan ke ketua DPRA langsung, karena rapatnya bisa digelar tanpa harus ada saya,” jelasnya.

Ditanya jika telah laporan telah diserahkan para komisi apakah akan dilanjutkan pembahasan di Banggar? Irwan Djohan mengatakan jika terdapat laporan dari komisi yang dianggap krusial atau bermasalah, maka akan dilanjutkan pembahasan dengan TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh).

“Namun jika laporan komisi aman-aman dan baik-baik saja, tidak perlu dilanjutkan pembahasan, langsung diparipurna,” jelasnya.

Terkait setelah pengesahan nantinya ada revisi dari Kemendagri apakah akan dilanjutkan oleh DPR baru? Irwwan Djohan mengatakan hal itu tidak menjadi persoalan.

“Tidak selalu hasil evaluasi mendagri harus dilanjutkan dengan Banggar dan TAPA lagi. Kadang-kadang, apa yang diintruksikan dari evaluasi itu langsung direvisi dan disempurkan oleh eksekutif,” ungkapnya.

Irwan Djohan berharap, APBA 2020 nantinya dapat mendukung visi-misi pemerintahan Aceh saat ini.

“Ada beberapa program prioritas pemerintahan Irwandi-Nova yang tujuannya di situ (APBA 2020). Yang paling penting dan urgent untuk Aceh adalah sektor perekonomian dan pengentasan kemiskinan,” imbuhnya.

Sebelumnya di sidang paripurna, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui Sekda Aceh Taqwallah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBA 2020. Dalam rancangan itu, anggaran Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp 15,457 triliun dan anggaran Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp 17,279 triliun. []

Komentar

Loading...