DPRA Sahkan APBA 2020 Sebesar Rp 17,279 Triliun

Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama para pimpinan DPR Aceh usai pengesahan APBA 2020 di Gedung DPR Aceh. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020 sebesar 17,279 triliun dan menetapkannya sebagai Qanun Aceh APBA 2020, dalam sidang paripurna di Gedung Utama DPR Aceh, Rabu (25/9/2019). Pengesahan ini merupakan pengesahan anggaran tercepat selama 5 tahun terakhir masa jabatan Anggota DPR Aceh periode 2014-2019.

Dalam Qanun APBA 2020 yang disahkan tersebut tertuang anggaran Pendapatan Aceh sebesar Rp 15.457.220.461.974, dan anggaran Belanja Aceh sebesar Rp 17.279.528.340.753,- di mana terjadi Defisit sebesar Rp 1.822.307.878.779.

Pengesahan Rancangan APBA 2020 menjadi Qanun APBA 2020, sebelumnya juga telah disetujui jajaran fraksi-fraksi di DPRA. Fraksi-fraksi tersebut antara lain Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi Gerinda-PKS.

Meski menyetujui Rancangan APBA 2020 menjadi Qanun APBA 2020, mayoritas fraksi-fraksi di DPRA memiliki catatan yang menyatakan menolak usulan kenaikan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK), untuk jajaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan meminta Pemerintah Aceh untuk melakukan peninjauan kembali alokasi anggaran tersebut.

Baca juga: Belum Sesuai Aturan dan Mekanisme Anggaran, DPRA Rasionalkan Sejumlah Usulan RAPBA 2020

Selain itu dalam paripurna tersebut, sejumlah anggota DPRA yang di antaranya Anggota Fraksi Partai Aceh, Tarmizi, meminta kepada Plt Gubernur Aceh untuk merealisasikan APBA 2020 tepat waktu, serta mempercepat realisasi APBA 2019 yang saat ini masih sangat minim.

"Pengesahan anggaran sudah cepat, jangan sampai realisasi APBA 2020 seperti sekarang ini. Realisasi anggaran jangan dikebut di akhir tahun, di mana sudah masuk musim hujan, baru pembangunan fisik dikerjakan," ujarnya.

Sementara itu Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sambutannya disela-sela paripurna pengesahan APBA 2020 mengapresiasi kinerja anggota legislatif Aceh yang telah mengupayakan pengesahan anggaran lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kepentingan realisasi anggaran adalah kepentingan kita semua. Jika terjadinya keterlambatan realisasi anggaran, tentunya yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah, yang dalam hal ini adalah SKPA. Saya berharap tidak ada lagi kendala non tekhnis dan kendala lainnya yang menghambat realisasi anggaran," ujar Nova.

Dirinya juga membuka pintu untuk para anggota legislatif, baik di forum resmi maupun non resmi untuk berdiskusi untuk pembercepat proses realisasi anggaran guna mewujudkan keberhasilan pembangunan Aceh.

"Karena kesuksesan pembangunan Aceh adalah kesuksesan kita semua," pungkas Plt Gubernur Aceh. []

Komentar

Loading...