Gerak Desak Pemerintah Aceh Segera Sediakan Tempat Karantina Khusus

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Gerakan Rakyat Antikorupsi (Gerak) Aceh mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota segera menyediakan tempat karantina khusus bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Anggaran karantina terpusat itu bisa diambil dari dana Otonomi khusus (Otsus) sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020.

Koordinator Gerak Aceh, Askhalani mengatakan, dalam Perppu dimaksud, pemerintah daerah telah memiliki legalitas mengunakan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Kata dia, legalitas dimaksud tertuang dalam Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19. Menurut Koordinator  Gerak tersebut, ini menjadi payung hukum bagi para pengelola keuangan dan pemerintahan daerah untuk dapat mengalokasikan anggaran dan refocussing kegiatan sebagai cara pendanaan penanganan virus corona di Indonesia.

Selain sumber anggaran tersebut, imbuh Askhalani, realokasi juga dapat dilakukan dari program dana Otsus yang tidak terlalu prioritas. Apalagi, dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) penggunaan dana Otsus bidang kesehatan, menjadi salah satu prioritas dan menjadi kewajiban untuk dipenuhi.

“Bidang kesehatan bukan hanya didorong untuk insfrastruktur, tapi juga mencegah termasuk menjadikan sumber anggaran untuk isolasi masyarakat, baik yang ODP maupun PDP (Pasien Dalam Pengawasan),” kata Askhalani kepada Aceh Online, Senin (6/4/2020).

Dia mengungkapkan, berdasar itu, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan karantina terpusat bagi para ODP. Menurut Askhalani, karantina terpusat ini perlu diterapkan karena kebijakan isolasi mandiri yang sekarang sedang dianjurkan pemerintah, malah meningkatkan jumlah warga terpapar Corona. Sebab, sebagian yang kena tidak patuh dan tidak punya tempat yang baik untuk mengisolasi diri. Apalagi di rumah masing-masing.

Askhalani menilai, sekarang kasus ODP dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 kian meningkat. Karena itu, cara memutus mata rantai harus ada ruang isolasi khusus dan dibiayai oleh pemerintah.

Dia menganjurkan, program ini bisa dikerjasamakan dengan instansi vertikal baik Tentara Nasional indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menurut Askhalani, program ini jauh lebih efektif dari pada pembatasan jam malam.

“Logikanya begini, sekarang kita dipaksa karantina, tapi lupa yang sakit akan terus bertambah karena bercampur antara yang sehat dan sakit. Apa kebijakan ini nggak gila namanya,” ungkap Askhalani.

Sementara untuk anggarannya, kata Askhalani, pemerintah bisa mengalihkan dari dana Otsus yang ditransfer ke kabupaten/kota atau bahkan uang otsus yang tidak terpakai.

Padahal, menurut dia, saat ada anggota dewan yang setuju mengalihkan dana pokok pikirannya Rp 6 miliar untuk penanggulangan bencana Covid-19, sejak itu Pemda harusnya langsung bisa mengalihkan semua uang tersebut dipergunakan untuk belanja karantina atau isolasi khusus.

“Kalau dengan kebijakan seperti saat ini, Covid-19 bukannya berkurang, tapi akan terus bertambah karena pola penanganan tidak sesuai dengan protokol yang ada. Ditambah lagi para ODP yang bandel. Jadi, solusinya adalah karantina khusus dan isolasi yang dibiayai pemerintah,” ungkapnya.

Askhalani khawatir, bila tidak ada langkah cepat dari pemerintah, prediksi Badan Intelijen Negara (BIN) tentang angka peningkatan Covid-19 akan terus membesar, akan benar terjadi. Faktor-faktornya karena masyarakat bandel dan tidak patuh pada anjuran yang dikeluarkan pemerintah.

“Maka untuk memutuskan mata rantai Covid-19, kita harus memaksa Pemda membuat tempat isolasi khusus. Karena orang akan malu kalau sampai kena isolasi, jadi harus ada kebijakan semacam pemaksaan dan kerja sama dengan militer,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teuku Irwan Djohan, juga telah mengusulkan pemerintah menerapkan isolasi terpusat di fasilitas militer kepada Pemerintah Aceh. Bahkan, usulan dimaksud telah disampaikan berulang-ulang melalui pemberitaan di media massa dan juga melalui laman media sosialnya. Namun, hingga saat ini, Pemerintah Aceh belum juga melaksanakan kebijakan karantina mandiri.

Hingga sekarang, yang telah menerapkan karantinas terpusat kepada ODP baru Pemeritah Kota Subulussalam. “Saya mengapresiasi kebijakan Pemko Subulussalam yang menyewa hotel khusus bagi warganya berstatus ODP. Selain itu, kebijakan lainnya yang saya anggap sangat tepat seperti yang dilakukan Pemko Lhokseumawe, memberikan biaya hidup Rp 200 ribu per hari untuk semua ODP,” ujar Irwan.

Irwan mengatakan, memang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas karantina. Karena tidak boleh lagi ada ODP yang karantina mandiri, apalagi jika tidak diberikan biaya hidup.

Irwan mengatakan, sekalipun akan ada puluhan ribu ODP masuk ke Aceh, pemerintah wajib menyediakan fasilitas karantina dan menanggung segala kebutuhannya.[]

Komentar

Loading...