Hadapi Virus Corona, Ketua DPRA: Pemerintah Aceh Harus Siap di Situasi Tersulit Sekalipun

Pimpinan dan anggota DPRA saat menggelar konferensi pers terkait kesiapan Pemerintah Aceh mengantisipasi dan menangani bencana virus corona. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin meminta Pemerintah Aceh memastikan dan menjamin keselamatan seluruh masyarakat Aceh, dengan mempersiapkan segala sumber daya yang ada, baik dalam hal pencegahan maupun penanganan medis dalam menghadapi bencana virus corona atau Covid-19.

“Kita tidak tahu dan prediksi ke depannya bagaimana, tapi jajaran Pemerintah Aceh harus siap menghadapi di situasi tersulit sekalipun, guna memastikan masyarakat Aceh terlindungi dan dapat tertangani jika seandainya ada yang terinfeksi atau suspect nantinya,” kata Dahlan Jamaluddin didampingi para ketua komisi dan fraksi DPRA saat menggelar konferensi pers usai sidak ke RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh dan Gudang Bulog Aceh Besar terkait pengawasan DPRA terhadap kesiapan Pemerintah Aceh menghadapi virus corona, Kamis (19/3/2020), di Media Center DPR Aceh.

Dalam menangani bencana virus corona, Dahlan menilai, koordinasi dan komunikasi Pemerintah Aceh saat ini belum efektif, untuk memanfaatkan segala resource (sumber) yang ada, guna mengantisipasi dan melakukan pencegahan maupun dalam konteks penanganan medis. Termasuk mempersiapkan segala hal di tingkat kabupaten/kota, serta kurangnya koordinasi antar instansi pemerintahan dalam penanganan Covid-19.

“Satgas bersama yang telah didorong untuk dibentuk oleh Pemerintah Aceh seharusnya dilakukan pembagian peran dan fungsi yang lebih kongkrit. Misalnya kepala dinas kesehatan dan kepala rumah sakit Zainoel Abidin yang telah mempersiapkan penangan medis, namun dalam hal sosialisasi, seharusnya bisa dilakukan dengan memanfaat Kominfo, namun itu belum dilakukan. Termasuk juga informasi yang ter-update terkait perkembangan penanganan Covid-19 juga belum terpadu (satu pintu). Serta penyajian informasi dalam hal perkembangan penanganan virus corona juga tidak maksimal dilakukan, untuk memastikan semua warga Aceh terlayani dengan baik, serta masyarakat mengetahui peran dan hadirnya pemerintah dalam melindungi masyarakat,” jelas Dahlan.

Selain itu, Dahlan menjelaskan, dari hasil sidak yang dilakukan DPRA ke RSUD Zainoel Abidin dan berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan Aceh, diketahui segala persiapan dan alat untuk penanganan medis di Aceh sangat minim. Seperti halnya jumlah tempat tidur pasien khusus corona di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, serta menipisnya stok masker dan kurangnya alat pelindung diri (pakaian khusus) untuk petugas medis yang menangani pasien corona.

“Namun mereka (RSUDZA) sudah mempersiapkan 8 bed (tempat tidur) dan sekarang RS Zainoel Abidin juga terus berbenah dan mempersiapkan ruang isolasi tambahan, serta mempersiapkan 24 bed tambahan,” ujarnya.

Ketua dan anggota DPRA saat mengecek persiapan ruang isolasi tambahan di RSUDZA Banda Aceh untuk pasien corona. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]
Dalam hal melengkapi berbagai kebutuhan pencegahan dan penanganan virus corona di Aceh, Dahlan mengatakan telah menyampaikan ke Pemerintah Aceh agar mencairkan anggaran di pos belanja tak terduga dalam APBA 2020 yang besarannya mencapai Rp181 miliar.

“Kami berharap anggaran ini dapat digunakan Pemerintah Aceh untuk berbagai kebutuhan penanganan virus corona di Aceh, baik dalam konteks pencegahan maupun mempersiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan, agar para tenaga medis dapat bekerja dengan nyaman sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, baik secara nasional maupun standar WHO (Badan Kesehatan Dunia),” ujar Dahlan.

Selain mempersiapkan peralatan dan kebutuhan medis, Dahlan menambahkan, DPRA juga mendorong Pemerintah Aceh untuk mempersiapkan satgas medis khusus yang menangani pasien corona yang memiliki standar operasional prosedur (SOP), mulai tingkat provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan, yang diberikan insentif (gaji) khusus.

“Ini diperlukan agar ada petugas khusus dari segi pelayanan medis yang bertanggung jawab sesuai standar dalam menangani pasien yang diduga terinfeksi corona, serta dapat memastikan pasien itu apakah butuh dirujuk ke rumah sakit rujukan atau hanya ditangani di kabupaten atau kecamatan. Semua kabupaten/kota harus ada (satgas khusus) seperti itu, karena di setiap kabupaten/kota memiliki dokter ahli. Memaksimalkan penanganan medis di daerah diperlukan agar jangan sampai semuanya dirujuk ke Banda Aceh yang akhirnya penanganan pasien corona tidak tertangani dengan baik,” jelasnya.

“Jadi yang sangat perlu dipastikan adalah semua kabupaten/kota di Aceh dapat seluruhnya siap dari sisi penanganan medis. Sampai situasi ekstrim sekalipun, Pemerintah Aceh juga harus memastikan agar semuanya siap,” tambah Dahlan.

Sementara itu terkait pencegahan, Dahlan mengatakan DPRA juga mendorong Pemerintah Aceh memastikan penanganan di pintu masuk Aceh, baik melalui udara (bandara), laut (pelabuhan) maupun darat yakni kendaraan yang masuk lewat perbatasan di Aceh Tamiang.

“Semuanya harus ada antisipasi serius yang dilakukan pemerintah Aceh, sehingga tidak ada interaksi yang diperlukan baik dari orang Aceh maupun orang luar yang akan masuk ke Aceh. Semua harus dipastikan diperiksa suhu badannya. Jika ada orang yang diduga terinfeksi diharapkan ada SOP yang bisa dilakukan agar itu tertangani dan harus dipastikan ada pemeriksaan atau masuk ke ruang isolasi. Termasuk di perbatasan Aceh kami harap juga dapat dibentuk posko pemeriksaan,” harapnya.

Pimpinan dan anggota DPRA saat mengecek kesiapan penambahan ruang isolasi penanganan pasien corona. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]
Sementara itu ketika ditanyai bagaimana penilaian DPRA terkait kesiapan Aceh dalam menghadapi corona jika sewaktu-waktu hal terburuk terjadi (virus corona merebak di Aceh), Dahlan mengatakan Pemerintah Aceh berkewajiban mempersiapkan segala hal dalam melindungi masyarakat Aceh. Termasuk DPRA yang memiliki kewajiban mengawasi segala kesiapan yang dilakukan Pemerintah Aceh.

“Pemerintah Aceh mau tidak mau harus siap menangani bencana covid-19 ini. Kami akan update setiap detik, menit dan jam untuk memastikan Pemerintah Aceh siap menghadapi ini, dengan segala sumber daya yang ada yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak dan lembaga, termasuk kerjasama dengan masyarakat agar semua siap menangani dan menghadapi virus ini,” ungkap politisi Partai Aceh ini.

Pemerintah Aceh, kata Dahlan, juga harus memastikan masyarakat Aceh siap menghadapi bencana Covid-19, serta masyarakat terlindungi dalam konteks pencegahan maupun ketika kasus itu ditemukan nantinya.

“Namun kesiapan ini, hanya bisa dipastikan oleh Pemerintah Aceh itu sendiri,” jelas Dahlan.

Jajaran DPRA saat meninjau Gudang Bulog di Aceh Besar untuk mengecek stok beras untuk masyarakat Aceh. [Foto: Istimewa]
Selain itu dalam konferensi pers tersebut, Dahlan Jamaluddin mengatakan DPRA setelah menyidak Gudang Bulog di Aceh Besar, dimana dari informasi yang diperoleh DPRA, dipastikan stok beras untuk masyarakat Aceh aman dalam beberapa bulan ke depan, termasuk jika seandainya situasi emergency (darurat) terjadi di Aceh.

Sementara itu ketika ditanyai stok bahan pokok selain beras, serta kebutuhan masyarakat lainnya apakah dapat tercukupi jika sewaktu-waktu terjadinya lockdown (isolasi wilayah), mengingat Aceh bergantung kepada Sumut dalam suplai bahan pokok, Dahlan mengatakan DPRA akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Aceh apa langkah-langkah yang akan diambil jika situasi ekstrim terjadi di Aceh, termasuk jika Sumatera Utara melakukan lockdown.

“Kami akan berkoordinasi agar Dipesrindag memastikan kesiapan logistik yang ada, baik di pasar, distributor, serta pedagang, jika situasi ekstrim (darurat) terjadi di Aceh. Seberapa lama Aceh bisa bertahan, itu juga Pemerintah Aceh yang bisa memastikan. Itu yang nantinya juga akan kami dorong agar semuanya siap,” kata Dahlan.

Stok beras di Gudang Bulog Aceh Besar. [Foto: Istimewa]
Yang terpenting, Dahlan menambahkan, Pemerintah Aceh bisa mempersiapkan segala hal dalam pencegahan dan penangan Covid-19 di Aceh. Serta berkomunikasi dengan semua instansi dan masing-masing bekerja sesuai tupoksinya dalam mengantisipasi dan menangani bencana virus corona.

“Yang saya ingin tegaskan adalah, Pemerintah Aceh jangan main-main terkait dengan nyawa orang banyak. Karena menjadi kewajiban konstitusional Pemerintah Aceh untuk melindungi setiap warga Aceh agar bisa hidup sehat dan selamat dari bencana ini. Dan menjadi kewajiban bagi pemerintah Aceh agar semuanya tertangani, baik pencegahan maupun penanganan medisnya,” tegas Dahlan. [Parlementaria]

Komentar

Loading...