Ibnu Rusdi: Kemiskinan dan Pengangguran Dua Masalah Utama di Aceh yang Harus Diselesaikan

Ketua DPD Partai Hanura Aceh, Ibnu Rusdi. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Ketua DPD Partai Hanura Aceh Ibnu Rusdi mengatakan saat ini di Aceh terdapat dua persoalan atau masalah utama yang harus diselesaikan. Menurutnya, semua pihak di Aceh harus bekerja sama untuk mencari solusi dua persoalan tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.

“Kita harus mengubah cara berfikir kita. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, semua harus bekerjasama membangun dan mencari solusi persoalan yang ada di Aceh. Semua pihak harus berpikir bagaimana caranya pengangguran bisa berkurang dan angka kemiskinan bisa menurun,” kata Ibnu Rusdi kepada acehonline.co, Jumat (5/4/2019).

Ibnu Rusdi menilai, Provinsi Aceh, khususnya di wilayah barat selatan Aceh memiliki potensi ekonomi yang sangat bagus, seperti halnya perkebunan sawit yang dapat menopang perekonomian Aceh jika dikelola dengan baik.

“Barat selatan itu daerah sawit, kita fokus saja ke ekonomi. Dari Zaman Belanda semua sudah tahu, potensi sawit di barat selatan Aceh itu sangat bagus. Tapi sekarang masalahnya kita ada CPO (crude palm oil) sawit, tetapi hanya kita jual mentah ke luar. Ini yang harus dipikirkan bagaimana mengupayakan minimal 10 turunan dari CPO ini, seperti minyak goreng atapun turunan lainnya. Pemerintah harus membangun industri-industri untuk menciptakan produk-produk turunan dari CPO,” ungkapnya.

Di Aceh Barat Daya (Abdya), Ibnu Rusdi menambahkan, terdapat lokasi strategis yakni kawasan Teluk Surin yang layak dijadikan kawasan ekonomi utama di barat selatan Aceh.

“Di Teluk Surin ini, lokasinya paling aman dan bagus untuk dibangun pelabuhan. Di sini juga ada ada ratusan hektare tanah pemerintah yang dapat dijadikan kawasan ekonomi untuk pembangunan industri-industri turunan CPO. Jika ini dilakukan, maka wilayah ini dapat menjadi pusat ekonomi di barat selatan, di mana beberapa kabupaten/kota lainnya seperti Aceh Barat, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Subulussalam dapat bermuara ke situ. Abdya letaknya di tengah-tengah di antara lima kabupaten itu, maka sangat menguntungkan dari segi ekonomi,” ungkapnya.

Persoalan ini, Ibnu Rusdi menjelaskan telah pernah didiskusikan dengan sejumlah pihak di Aceh, namun hingga kini hal itu belum terealisasi.

“Ini sudah didiskusikan dengan beberapa pihak di Aceh. Semua sepakat, mungkin belum ada yang memulainya saja. Yang terpenting sekarang ini, kita bukan mencari kesalahan, lebih baik dasar pemikiran ini dapat dibahas kembali ke depannya yang tujuan akhirnya Aceh menjadi sejahtera dan makmur,” harapnya.

Pembangunan pelabuhan dan kawasan ekonomi di Teluk Surin, Ibnu Rusdi menambahkan, juga sangat diperlukan untuk mendukung pelabuhan besar atau pelabuhan utama Aceh yang ada di Sabang. Dengan adanya pelabuhan pendukung di barat selatan Aceh, Ibnu Rusdi juga menilai, hal itu akan mengurangi ketergantungan Aceh dengan Sumatera Utara dan membuat Aceh lebih mandiri.

“Sinergitas hubungan laut juga perlu dilakukan untuk memperkuat perekonomian Aceh. Sabang memiliki pelabuhan besar dan yang utama di Aceh, namun perlu dibangun pelabuhan pendukung, satu di barat selatan dan satu wilayah timur Aceh,” ungkap pria yang akrab disapa Bang Didi ini.

Selain itu, Ibnu Rusdi berharap kepada pemerintah dan semua pemangku kepentingan di Aceh untuk dapat merancang program jangka panjang arah perekonomian Aceh yang lebih fokus. Dia menilai, dalam hal membangun Aceh, pemerintah tidak hanya terpaku dengan program-program jangka pendek.

“Program jangka panjang Aceh juga harus dipikirkan dan dirancang dengan baik, ke mana arah utama perekonomian kita. Misalnya Aceh hari ini memiliki pelabuhan bebas dan bandara, ini harus dipikirkan bagaimana Aceh menjadi daerah transit ekonomi selain Singapura,” ungkap Ibnu Rusdi.

“Geografis Aceh sangat mendukung, untuk daerah transit (seperti halnya Singapura). Negara tetangga sudah overload (kelebihan kapasitas), kapal mau masuk harus mengantre berbulan-bulan. Tentu ke depan meeeka akan mencari ruang strategis, maka ini yang kita harus siapkan itu, tata ruang Aceh harus disiapkan untuk mendukung itu. Aceh Besar yang memiliki bandara besar paling cocok untuk itu, begitu juga Sabang yang miliki pelabuhan besar,” tambahnya.

Ibnu Rusdi sangat menyayangkan anggaran triliunan yang telah digelontorkan untuk pengembangan pelabuhan bebas Sabang, namun hingga kini tidak ada benefit (manfaat) yang diperoleh Aceh sesuai yang diharapkan untuk meningkatkan perekonomian Aceh.

“Apa memang yang sudah didapat Aceh dari benefit pelabuhan bebas Sabang? Kita tidak berbicara pariwisata, tetapi untuk sektor ekonomi lainnya apa? Kita terus terjebak dengan masalah hukum atau regulasi. Maka dari itu, saya menilai jika tidak bisa dikelola dengan baik, pelabuhan bebas Sabang di-BOT-kan (build operate transfer) saja. Kita kerjasama dengan Singapura atau Batam, setalah 75 tahun lalu dikembalikan ke Aceh. Yang perlu sekarang kan kita tenaga kerja, jika dikelola pihak ketiga dengan baik, maka akan menyerap tenaga kerja yang banyak di Aceh,” jelasnya.

Untuk itu, Ibnu Rusdi berharap kepada semua pihak khususnya para pemangku kepentingan di Aceh untuk mengubah cara berpikir, dalam hal membangun perekonomian Aceh.

“Kita tidak perlu lagi saling menyalahkan. Tapi bagiamana caranya memikirkan bersama-sama pembangunan jangka panjang Aceh dan apa arah utama perekonomian Aceh yang harus dilakukan. Pelabuhan pengumpan itu harus disiapkan, begitu juga industri pendukung untuk menghasilkan produk-produk lokal Aceh yang bisa dijual ke luar,” ungkap Ibnu Rusdi.

“Orienstasi berfikir harus diubah, jangan hanya memikirkan program jangka pendek. Kita ‘pindahkan’ Singapura itu ke Aceh bagaimana caranya. Memang secara langsung tidak bisa, tapi kita pikir sama-sama bagaimana caranya. Insya Allah jika beberapa hal ini dapat dilakukan, maka perekonomian Aceh akan lebih baik ke depannya,” tutup Ibnu Rusdi. []

Komentar

Loading...