Izin Tambang Diamblil Alih Pusat, Anggota DPRA: Jangan Usik Kekhususan Aceh

Yahdi Hasan di sidang paripurna DPRA. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Yahdi Hasan meminta Pemerintah Pusat untuk tidak mengganggu kekhususan Aceh, yang salah satunya adalah mengelola sumber daya alam (SDA).

“Kewenangan Pusat hanya enam di Aceh, yaitu pertahanan, keamamanan, moneter, hukum, agama dan bilateral luar negri, sedangkan di luar itu merupakan kewenangan dan kekhususan Aceh sesuai perjanjian MoU Helsinki,” kata Yahdi Hasan menanggapi pemberitaan Pemerintah Pusat akan menarik kewenangan seluruh provinsi setelah enam bulan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba), Jumat (11/12/2020).

Yahdi Hasan menegaskan, UU Minerba yang ditetapkan Pusat itu tidak bisa diberlakukan di Aceh. Hal itu dikarenakan sudah diatur di dalam UU-RI sendiri, yakni UU Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

“Jadi Aceh mempunyai lex specialis atau kekhususan sendiri,” ungkap Yahdi Hasan.

Yahdi Hasan menjelaskan, di dalam UUPA Pasal 156 disebutkan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota berhak untuk mengelola Sumber Daya Alam Aceh (SDA), baik di darat maupun di laut.

“Aceh sudah mengatur tentang UU Minerba melalui UUPA secara jelas. Untuk itu, kami mengimbau kepada pusat untuk tidak mengamputasi hak dan kewenangan Aceh,” tegasnya.

Selain itu, Yahdi Hasan menambahkan, pada pasal 173A UU Minerba yang baru tersebut, tidak disebutkan bahwa UU itu berlaku juga untuk daerah khusus seperti Aceh, sejauh bila tidak diatur oleh UU khusus di daerah tersebut.

“Jika pasal 173A di UUPA itu benar-benar dijalankan dengan baik, maka kebijakan (pusat) itu tidak akan terjadi atau berbenturan. Namun bila dijalankan secara tidak baik, maka akan terjadi benturan antara kewenangan Aceh dengan kebijakan pusat,” jelasnya.

Baca juga: Izin Pertambangan Diambil Alih Pemerintah Pusat

Dengan adanya UU Pemerintah Aceh atau UUPA, kata Yahdi Hasan, Aceh memiliki berbagai keistimewaan dan kekhususan, yang di antaranya ditetapkan sebagai daerah yang memberlakukan syariat Islam, adanya lembaga Wali Nanggroe, Dinas Dayah, MAA, serta kekhususan lainnya yang hanya ada di Aceh dan tidak ada di provinsi lain.

“Aceh adalah daerah bekas terjadinya konflik yang sangat panjang antara RI dan GAM. Namun pada 15 Agustus 2005, perdamaian kedua belah pihak akhirnya terwujud, yang ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan perjanjian MoU Helsinki di Finlandia,” jelas politisi Partai Aceh ini.

“Untuk itu, mari sama-sama kita merawat perdamaian di Aceh, dan semua butir-butir MoU Helsinki segera direalisasikan,” tambah Yahdi Hasan.

Selain itu, anggota DPRA asal Aceh Tenggara ini juga mengimbau agar jajaran ekskutif dan legislatif, serta ulama dan tokoh masyarakat di Aceh untuk melawan kebijakan pusat (Kementerian ESDM).

“Tolong jangan usik perdamain di Aceh, dengan melahirkan kebijakan yang merugikan rakyat Aceh. Kami akan mempertahankan dan memperjuangkan UUPA tetap terlaksana dengan baik di Aceh, sesuai dengan kesepakatan MoU Helsinki,” imbuhnya. []

Komentar

Loading...