Jadi Tim Hukum Jokowi, Yusril Siap Hadapi Gugatan Pilpres Prabowo-Sandi

Yusril Ihza Mahendra. [Foto: Antara]

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menunjuk Yusril Ihza Mahendra menjadi ketua tim hukum menghadapi gugatan Pilpres 2019. Yusril siap berhadapan dengan Bambang Widjojanto (BW) yang mengetuai tim hukum capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kesiapan Yusril disampaikan setelah kubu Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan Pilpres yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini, Jokowi-Ma'ruf akan menjadi pihak terkait.

Ketua Tim Advokasi Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menjamin tidak akan ada lobi-lobi yang dilakukan oleh pihaknya dalam menghadapi permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Yusril mengatakan pihaknya bakal bersikap fair, jujur, adil dalam menghadapi proses persidangan tersebut.

"Tidak akan ada 'lobi-lobi dari pihak kami kepada para hakim MK, apalagi suap menyuap dalam perkara ini," kata Yusril, Sabtu (25/2/2019).

Ia pun mengimbau kepada seluruh pihak untuk menghormati dan menerima apapun keputusan yang dikeluarkan oleh MK atas gugatan sengketa pemilu itu. Kata Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Tidak ada upaya hukum atas putusan MK," ujarnya.

Jika masih ada yang tidak puas terhadap putusan MK soal sengketa pemilu, Yusril meminta hendaknya diungkapkan dalam batas-batas kewajaran dengan menjunjung tinggi etika dan sopan santun sebagai bangsa yang beradab dan berbudi luhur.

Yusril menyebut permohonan sengketa PHPU ke MK merupakan langkah tepat. Terlepas dari kekurangannya, menurutnya MK tetap merupakan lembaga yang tepercaya untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang menjadi kewenangannya.

Lebih lanjut, ia pun meminta kepada masyarakat untuk tenang dan tidak lagi melakukan aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan.

"Unjuk rasa secara damai tentu boleh karena hal itu merupakan hak warganegara yang dijamin konstitusi, namun tuntutan dalam unjuk rasa oleh sebagian orang tidak bisa diklaim sebagai pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat," ujar Yusril.

Sebelumnya, BW melayangkan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). BW mengatakan langkah ini sebagai bagian dari mewujudkan demokrasi. Ia pun percaya MK mampu mewujudkannya.

"Saya akan serahkan secara resmi permohonan resmi beserta alat buktinya. Dan mudah-mudah ini bisa jadi bagian penting dari upaya kami mewujudkan harapan dan merebut optimisme. Ini kami ajukan sebagai bagian penting untuk sengketa sidang ini," ujar BW di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (24/5) malam.

BW dkk menggugat hasil Pilpres karena menilai ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, BW berharap MK tidak sekedar berfungsi sebagai 'Mahkamah Kalkulator'.

"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW. []

Komentar

Loading...