Kadis Peternakan Aceh Dimintai Keterangan di Sidang Kasus Korupsi Telur Rp2,6 Miliar

Sejumlah saksi perkara korupsi penjualan telur ayam dengan kerugian negara Rp2,6 miliar disumpah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Rabu, 24 Juni 2020. [Foto" Antara Aceh]

BANDA ACEH - Kepala Dinas Peternakan Aceh Rahmandi dimintai keterangan sebagai saksi di pengadilan terkait kasus korupsi penjualan telur ayam dengan kerugian negara mencapai Rp2,6 miliar.

Pemeriksaan tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh di Banda Aceh, Rabu (24/6/2020). Pemeriksaan dengan majelis hakim diketuai Dahlan serta didampingi dua hakim anggota Edwar dan Juandra.

Persidangan dengan terdakwa Ramli Hasan dan Muhammad Nasir turut dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ronald Reagan dan kawan-kawan. Kedua terdakwa hadir didampingi penasihat hukum Junaidi dan kawan-kawan.

Terdakwa Ramli Hasan merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia (UPTD BTNR) Saree, Aceh Besar. Sedangkan terdakwa Muhammad Nasir merupakan asisten bendahara yang juga bawahan terdakwa Ramli Hasan.

Selain Kepala Dinas Peternakan Aceh Rahmandi, majelis hakim juga memeriksa sejumlah saksi lainnya, yakni pekerja di kandang ayam Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Ternak Non Ruminansia (UPTD BTNR) milik Dinas Peternakan Aceh di Saree Aceh Besar.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim, saksi Rahmandi lebih banyak menjawab tidak tahu ketika ditanyakan. Terkadang, saksi juga sering terdiam ketika majelis hakim menanyakan persoalan pengawasan di UPTD BTNR Saree tersebut.

Ketika majelis hakim menanyakan apakah Dinas Peternakan Aceh ada menganggarkan dana untuk pembelian pakan, saksi Rahmandi menjawab ada, namun dia tidak mengingat berapa jumlahnya.

"Jadi, kebijakan siapa, sehingga terdakwa menggunakan uang penjualan telur untuk membeli pakan. Tolong saudara perlihatkan dokumen DIPA pengadaan pakan di UPTD BTNR Saree," kata majelis hakim.

Pertanyaan tersebut disampaikan majelis hakim berdasarkan keterangan saksi sebelumnya yang menyebutkan uang penjualan telur ayam di UPTD BTNR Saree digunakan untuk pembelian pakan.

"Untuk pakan ayam sudah dianggarkan. Tidak ada ada kebijakan jika anggarannya kurang, sehingga harus menggunakan uang penjualan telur. Mungkin itu kebijakan kepala dinas sebelumnya," kata Rahmandi seraya menyebutkan dirinya menjabat Kepala Dinas Peternakan Aceh sejak Juni 2018.

Saksi Rahmandi mengetahui ada persoalan hasil penjualan telur ayam di UPTD BTNR Saree, Aceh Besar, dari laporan inspektorat.

Hakim Minta Hadirkan Dua Mantan Kepala Dinas

Selain itu dalam persidangan tersebut, majelis hakim  memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) perkara korupsi penjualan telur ayam dengan kerugian negara Rp2,6 miliar menghadirkan dua bekas Kepala Dinas Peternakan Aceh ke persidangan.

"Kepada JPU, kami perintah menghadirkan dua mantan Kepala Dinas Peternakan Aceh ke persidangan. Mereka merupakan atasan langsung kedua terdakwa. Kehadiran keduanya guna diminta keterangannya," kata majelis hakim diketuai Dahlan dan didampingi Edwar dan Juandra.

Majelis hakim menyebutkan dua bekas Kepala Dinas Peternakan Aceh yang harus dihadirkan tersebut yakni Raihanah dan Zulia Zaini Yahya. Kehadiran mereka diperlukan karena keduanya atasan langsung kedua terdakwa.

"Kami minta JPU menghadirkan keduanya. Sebab, kedua mantan kepala dinas tersebut tidak ada dalam berita acara. Padahal, keduanya atasan kedua terdakwa saat tindak pidana berlangsung," kata majelis hakim.

JPU Ronald Reagan usai persidangan menyebutkan siap menghadirkan keduanya. Namun, pihaknya meminta waktu mencari keberadaan keduanya.

"Kami akan cari informasi keberadaan keduanya. Kami tidak tahu, apakah mereka masih bertugas di Dinas Peternakan atau tidak. Setelah diketahui di mana mereka, kami akan surati mereka untuk hadir ke persidangan," kata Ronald Reagan.

Junaidi, penasihat hukum terdakwa Muhammad Nasir, menyambut baik perintah majelis hakim agar dua bekas kepala Dinas Peternakan Aceh dihadirkan ke persidangan.

"Kehadiran mereka bisa mengungkap apakah klien kami terlibat atau tidak. Yang jelas, klien kami terdakwa Muhammad Nasir, hanyalah bawahan yang menjalankan perintah atasan," kata Junaidi.

Pada persidangan sebelumnya, terdakwa Ramli Hasan dan terdakwa Muhamamd Nasir didakwa korupsi telur hasil produksi peternakan telur dengan kerugian negara mencapai Rp2,6 miliar.

JPU Ronald Reagan menyebutkan tindak pidana korupsi yang dilakukan kedua terdakwa tidak menyetorkan uang hasil produksi peternakan ayam ke kas daerah dalam rentang waktu 2016 hingga 2018.

"Seharusnya, uang hasil penjualan telur masuk sebagai pendapatan daerah. Tapi ini tidak dilakukan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan mencapai Rp2,6 miliar lebih," kata JPU Ronald Reagan.

JPU Ronald Reagan menyebutkan berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, penerimaan hasil penjualan telur pada 2016 Rp846 juta. Namun, yang disetor ke kas negara Rp85 juta.

Kemudian pada 2017, uang hasil penjualan telur Rp668 juta, tetapi yang disetor ke kas negara Rp60 juta. Serta pada 2018, uang hasil penjualan telur Rp11,72 miliar dan yang disetor ke kas negara Rp9,775 miliar.

JPU mendakwa kedua terdakwa secara berlapis, yakni prima melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kemudian, dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Serta lebih subsidair melanggar Pasal 8 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.  []

Komentar

Loading...