Kapolresta Banda Aceh: Masyarakat Diperbolehkan Berdagang Malam Hari, Tapi Tetap Jaga Jarak

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Trisno Riyanto. [Foto: WaspadaAceh/Istimewa]

BANDA ACEH - Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Trisno Riyanto mengatakan masyarakat kini telah diperbolehkan kembali berdagang di malam hari, namun tetap menjaga jarak atau physical distancing bagi para pengujung sesuai kebijakan Pemerintah.

"Warung sudah boleh buka. Kebijakan Pemerintah kan tidak boleh mengganggu ekonomi masyarakat, bahkan harus diberikan jaminan pengaman sosial. Artinya tidak boleh warung masyarakat itu ditutup, kami tetap harus perhatikan," kata Trisno Riyanto kepada acehonline.co, Sabtu sore (4/4/2020).

Meski demikian, Kapolresta menjelaskan, masyarakat tetap diharuskan mematuhi imbauan Pemerintah terkait tidak boleh berkerumun dan menjaga jarak.

"Aturan-aturan itu harus dipatuhi, kebijakan pemerintah harus diikuti. Masyarakat juga jika tidak perlu keluar maka jangan berpergian. Kalau hanya nongkrong-nongkrong di warung kopi, maka kami imbau agar pulang saja," jelas Kombes Pol Trisno.

Petugas kepolisian, tambah Kapolresta, juga tetap memantau dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dan warung-warung agar tidak adanya kerumunan warga.

"Ini kan tetap harus dijaga, karena untuk kebaikan bersama," jelasnya.

"Para Pemilik warung juga perlu mengatur jarak meja dan kursi bagi pengunjungnya, ini yang juga akan kita pantau," tambahnya.

Sementara itu untuk masyarakat apa diperbolehkan keluar malam hari? Kombes Pol Trisno mengatakan jika masyarakat memiliki kepeluan penting maka pihaknya tidak mempersoalkannya.

"Jika mau ke rumah sakit atau mau membeli sesuatu masak tidak boleh keluar malam, ya silahkan saja. Yang penting, jangan berkumpul dan tetap menjaga jarak. Kan kebijakan pemerintah (pusat) seperti itu, yang sudah menetapkan batasan berskala besar," jelasnya.

Ketika ditanyai apakah kebijakan yang dilakukan Polresta Banda Aceh tersebut merupakan intruksi dari Polda Aceh, Kombes Pol Trisno mengatakan hak ini mengacu kepada keputusan presiden.

"Ini mengacu kepada (kebijakan) Presiden lah, tidak mungkin pemerintah daerah beda kebijakannya dengan pusat. Secara nasional kan sama," tegas Kapolresta Banda Aceh. []

Komentar

Loading...