Kasus Penggelapan Pajak Bireuen Dilanjutkan, Kejati Aceh Tahan Mantan Bendahara PSSB

Ilustrasi tersangka. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH - Kasus penggelapan Pajak Bireuen senilai Rp 27,6 miliar yang terjadi selama kurun waktu 2007-2010, yang sempat dihentikan penyelidikannya, kembali dilanjutkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen. Kejaksaan Tinggi Aceh pada Selasa, 14 Mei 2019, menahan mantan Bendahara PSSB Bireuen Aziz Fandila terkait kasus penggelapan pajak tersebut di LP Kajhu, Aceh Besar.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Aceh, Munawal, kepada acehonline.co, Kamis (16/5/2019), membenarkan penahanan seorang tersangka baru terkait kasus penggelapan pajak Bireuen tersebut.

"Penyidik telah menyerahkan tersangka atas nama Aziz Fandila beserta barang bukti ke Kejati Aceh. Tersangka dan barang bukti diterima oleh jaksa dari kejari Bireuen pada 14 Mei 2019 lalu dan sekarang tsk ditahan di LP Kajhu," jelas Munawal ketika dikonfirmasi terkait penahanan tersangka baru kasus penggelapan pajak Bireuen.

Selanjutnya, Munawal menambahkan, Kejaksaan Tinggi Aceh akan melanjutkan kasus tersebut ke tahap penuntutan di pengadilan.

Sebelumnya pada 2017 lalu, Pengadilan Tipikor Banda Aceh menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Bireuen Muslem Syamaun, atas kasus penggelapan pajaK Bireuen tersebut. Namun setelah dilakukan banding, Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh mengurangi masa tahanan BUD Bireuen tersebut menjadi 6,5 tahun.

Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengapresiasi langkah Kejati Aceh dan Kejari Bireuen melanjutkan kasus penggelapan pajak tersebut.

Alfian mengatakan, desakan terhadap kasus tersebut sudah sangat lama disuarakan oleh masyarakat sipil di Aceh agar Kejati dan Polda Aceh melanjutkan dan mengembangkan penyidikan kasus tersebut setelah pengadilan menjatuhkan hukuman kepada BUD Bireuen, Muslem Syamaun. Hal itu dikarenakan banyak pihak-pihak lainnya yang diduga ikut menerima aliran dana penggelapan pajak tersebut.

"Sebelumnya kasus itu sempat dihentikan penyidikannya, karena berdasarkan petunjuk Kejati Aceh kasus ditutup dengan alasan tidak ada bukti kuat dan diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh untuk penyelesaiannya. Namun jika saat ini kasus itu dilakutkan, diharapkan Kejati Aceh dapat mengusut semua pihak yang menikmati aliran dana pajak itu," ujar Alfian.

Alfian menjelaskan, kasus penggelapan pajak itu diketahui berdasarkan laporan dari Kanwil DPJ Aceh pada 20 April 2010 lalu. Dalam laporan tersebut dinyatakan adanya dugaan penggelapan uang pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang sudah dipungut di Kabupaten Bireuen.

"Tapi uang itu tidak disetorkan ke kas negara, melainkan dipinjamkan ke orang lain oleh Muslem Syamaun yang saat itu menjabat Bendaharawan Umum Daerah Bireuen," jelasnya.

Saat kasus itu ditangani Polda Aceh, Alfian menambahkan, diketehui ada 14 orang yang meminjam uang pajak tersebut kepada Muslem Syamaun.

"Untuk itu kami berharap Kejati Aceh dapat memanggil dan memeriksa para peminjam dana ini, karena berdasarakan audit yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, potensi kerugian dalam kasus tersebut mencapai Rp 28 milliar. Kerugian ini berbeda dengan potensi kerugian negara yang ditetapkan pejabat Kantor Wilayah Pajak Provinsi Aceh yang mencapai Rp 50 milliar lebih," ungkap Alfian. []

Komentar

Loading...