Kemendagri Minta Pemerintah Aceh Bahas Kembali Qanun Pertanggungjawaban APBA 2019

Sekda Aceh, Taqwallah, saat menyerahkan LKPJ nGubernur Aceh tahun anggaran 2019 kepada Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, dalam Sidang Paripurna DPRA, Senin, (15/6/2020). [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah menyurati Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk membahas kembali Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun 2019 bersama DPRA.

Surat Kemendagri yang bernomor 903/3810/keuda tersebut dikirimkan kepada Plt Gubernur Aceh pada tanggal 13 September 2020 dan ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Komedi. Selain ditujukan kepada Plt Gubernur, surat itu juga ditembuskan kepada Ketua DPRA.

Surat tersebut merupakan balasan surat dari Kemendagri atas surat Plt Gubernur Aceh Nomor 180/12977 tanggal 2 September 2020 perihal Laporan Perkembangan Proses Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA TA 2019.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima tembusan surat tersebut dan pemberitahuan apapun dari Pemerintah Aceh terkait rencana pembahasan kembali Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019.

“Sejak surat itu dikirimkan oleh Kemendagri tanggal 13 September sampai hari ini kami belum menerima pemberitahuan apapun. Sudah sebulan lebih,” kata Dahlan Jamaluddin, Jumat (23/10/2020).

Dahlan juga mengaku baru mengetahui adanya surat itu ketika bertemu dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, pekan lalu.

“Pejabat Kemendagri yang memberikan surat tersebut kepada saya,” kata Dahlan Jamaluddin.

Setelah menerimanya, Dahlan kemudian membawa surat tersebut dalam rapat pimpinan DPRA pada Kamis, 22 Oktober 2020, yang dihadiri oleh dua pimpinan DPRA dan seluruh ketua fraksi yang ada di DPRA.

Sebelumnya, DPRA telah menjadwalkan dua kali paripurna tentang Penyampaian dan Pembahasan Qanun Aceh terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2020. Pertama pada 31 Agustus 2020, saat itu Plt Gubernur tidak hadir dan hanya diwakili Sekda Aceh Taqwallah. Saat itu, DPRA menunda sidang paripurna untuk memastikan kehadiran Plt Gubernur Aceh.

Sidang kedua dilaksanakan pada 1 September 2020. Namun, lagi-lagi Plt Gubernur tidak hadir. Saat itu, Nova Iriansyah beralasan tidak bisa menghadiri rapat tersebut karena para pejabat di Pemerintah Aceh sedang melaksanakan program Gebrak Masker, program bagi-bagi masker kepada masyarakat di seluruh daerah Aceh.

Karena telah dua kali melaksanakan paripurna tanpa kehadiran Plt Gubernur DPRA, akhirnya DPRA menutup rapat paripurna pembahasan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019. []

Komentar

Loading...