Klarifikasi Surat Pembatalan ke Kemendagri, Azhari Cage: Qanun Bendera Aceh Masih Sah Secara Hukum

Bendera Bulan Bintang yang telah ditetapkan sebagai Bendera Aceh. [Foto: Acehonline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH - Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cage, menegaskan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh hingga saat ini masih sah secara hukum dan belum dicabut dalam lembaran daerah.

Hal itu ditegaskan Azhari Cage karena pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak dapat memperlihatkan bukti fisik surat resmi terkait pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh (sebelumnya beredar di media sosial) saat jajaran Komisi I DPRA mengklarifikasi hal tersebut langsung ke Kantor Kemendagri di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

“Selama ini kami di DPRA maupun Pemerintah Aceh belum pernah menerima surat resmi terkait pembatalan Qanun Bendera Aceh. Karena ada beredarnya foto surat pembatalan Qanun Bendera Aceh di grup-grup whatshaap dan media sosial, maka kami langsung mengklarifikasi ke Kemendagri setelah sebelumnya kami juga menggelar pertemuan dengan Plt gubernur Aceh yang menegaskan tidak pernah menerima surat dari Kemendagri terkait pembatalan Qanun Bendera Aceh,” kata Azhari Cage kepada wartawan, Rabu (18/9/2019).

Saat mengklarifikasi ke Kemendagri kemarin, Azhari menambahkan, jajaran Komisi I DPRA yang mewakili kelembagaan DPRA diterima Kasi Otsus Aceh Kuswanto dan Kasubbid Hukum Kemendagri Wilayah I Aceh, Roni Saragih.

“Dalam pertemuan itu, secara lisan mereka membenarkan iya benar surat yang beredar di medsos itu diterbitkan pada tahun 2016 lalu, namun ketika kami meminta bukti suratnya, tetapi tidak bisa diperlihatkan secara fisik dan administrasi. Masak lembaga besar seperti itu tidak bisa membuktikannya, ini kan lembaga pemerintah secara resmi, ada proses dan prosedurnya dalam pembatalan, apalagi di dalam pasal 8 UUPA ayat 2 dijelaskan segala kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan Aceh itu harus dikonsultasikan dengan DPRA,” jelas Azhari Cage.

“Maka dari itu sampai hari ini, setelah kami telusuri ke Kementerian Dalam Negeri tidak ada bukti fisik yang bisa dibuktikan bawa Qanun Bendera Aceh telah batal. Maka, Qanun Bendera dan Lambang Aceh hingga kini masih sah secara hukum, karena kami di DPRA maupun Pemerintah Aceh tidak pernah menerima surat resmi apapun,” tegasnya.

Untuk itu, Azhari Cage mengingatkan kepada pihak manapun yang menanggap Qanun Bendera Aceh tersebut telah dibatalkan oleh Kemendagri maka harus bisa membuktikan secara hukum, bukan hanya pernyataan.

“Mereka harus menghargai proses-proses kekhususan dan aturan-aturan yang sedang diselesaikan oleh DPR Aceh dan Pemerintah Aceh,” jelasnya.

Sementara itu mengenai bentuk Bendera Aceh, Azhari Cage juga menegaskan hingga kini masih sama seperti yang telah ditetapkan sesuai dengan Qanun Nomor 3 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

“Qanun Bendera Aceh sudah resmi menjadi produk hukum di Aceh, maka apabila ada perubahan, harus melalui mekanisme hukum yang berlaku. Jika ada perubahan (bentuk bendera) maka qanun itu harus diubah dan dicabut, baru bisa dilakukan perubahan. Jadi sampai saat ini bentuk Bendera Aceh masih sama seperti yang disahkan dalam qanun,” ungkapnya.

Ketika ditanyai soal pengibaran bendera Aceh apakah bisa diperjuangkan dengan sisa masa jabatan anggota DPRA periode ini yang tingga 12 hari lagi, Azhari Cage mengatakan DPRA hanya memiliki fungsi dan wewenang dalam hal legislasi atau membuat produk hukum. Sedangkan mengenai eksekusi, dia mengatakan hal itu berada di ranah Pemerintah Aceh.

“Dalam hal ini untuk melaksanakan aturan hukum itu ada di tangan gubernur Aceh. Bisa jadi jika gubernur mengeluarkan Pergub (peraturan gubernur) atau Irgub (intruksi gubernur) dalam jangka waktu 12 hari ini maka Qanun Bendera Aceh bisa berjalan (berkibar),” imbuh Azhari Cage.

“Seperti qanun-qanun lainnya juga yang pembuatannya di DPRA  namun ranah eksekusinya ada pada gubernur. Maka dari itu saya tidak bisa memastikan apakah dalam 12 hari ini atau lebih Bendera Aceh akan berkibar, karena ranah eksekusinya ada pada gubernur,” tambah Cage.

Dalam waktu dekat, Azhari Cage menambahkan, DPRA akan mengagendakan kembali pertemuan dengan Plt gubernur Aceh untuk membahas tindaklanjut hasil dari pertemuan dengan pihak Kemendagri tersebut.

“Untuk kapan pastinya belum bisa kami sampaikan, mengingat masih ada agenda paripurna di DPRA. Yang jelas dalam 12 hari ini lah sebelum pelantikan dewan baru yang rencana pelantikannya akan dilakukan pada 30 Oktober 2019 mendatang,” pungkasnya.[]

Komentar

Loading...