Lanjutkan Kasus Penggelapan Pajak Bireuen, Kejati Aceh Didesak Ungkap ‘Aktor’ Lain

Ilustrasi korupsi. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH - Koordinator LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh yang kembali melanjutkan kasus penggelapan pajak Bireuen untuk menuntaskan kasus tersebut dengan mengungkap 'aktor-aktor' lain yang diduga ikut bersama-sama melakukan dugaan korupsi dalam perkara tersebut.

"Kami mendukung Kejati Aceh untuk menuntaskan perkara dengan persamaan di muka hukum, di mana para pihak yang lain dan diduga ikut bersama-sama melakukan dugaan potensi korupsi dalam perkara tersebut untuk diproses hukum. Ini bertujuan untuk persamaan keadilan di muka hukum," kata Akshalani kepada acehonline.co, Kamis (16/5/2019), menanggapi pemberitaan Kejati Aceh melanjutkan kasus penggelapan pajak Bireuen.

Selain para pihak yang sudah ditahan, Askahalani menambahkan, aktor-aktor lain yang juga terbukti secara sah melakukan perbuatan hukum harus ditindaklanjuti karena menyangkut soal penegakan hukum.

"Dari cacatan GeRAK Aceh, diketahui banyak pihak-pihak yang ikut menerima aliran dana itu, di mana mereka meminjam uang pajak tersebut tanpa menggembalikannya. Untuk itu, Kejati harus mengungkap kasus ini sampai tuntas, apalagi kasus ini sempat dihentikan dan para pihak yang diduga terlibat tidak tersentuh hukum," ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengapresiasi langkah Kejati Aceh dan Kejari Bireuen melanjutkan kasus penggelapan pajak tersebut.

Alfian mengatakan, desakan terhadap kasus tersebut sudah sangat lama di suarakan oleh masyarakat sipil di aceh agar Kejati dan Polda Aceh melanjutkan dan mengembangkan penyidikan kasus tersebut setelah pengadilan menjatuhkan hukuman kepada BUD Bireuen, Muslem Syamaun. Hal itu dikarenakan banyak pihak-pihak lainnya yang diduga ikut menerima aliran dana penggelapan pajak tersebut.

"Sebelumnya kasus itu sempat dihentikan penyidikannya, karena berdasarkan petunjuk Kejati Aceh kasus ditutup dengan alasan tidak ada bukti kuat dan diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh untuk penyelesaiannya. Namun jika saat ini kasus itu dilakutkan, diharapkan Kejati Aceh dapat mengusut semua pihak yang menikmati aliran dana pajak itu," ujar Alfian.

Alfian menjelaskan, kasus penggelapan pajak itu diketahui berdasarkan laporan dari Kanwil DPJ Aceh pada 20 April 2010 lalu. Dalam laporan tersebut dinyatakan adanya dugaan penggelapan uang pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang sudah dipungut di Kabupaten Bireuen.

"Tapi uang itu tidak disetorkan ke kas negara, melainkan dipinjamkan ke orang lain oleh Muslem Syamaun yang saat itu menjabat Bendaharawan Umum Daerah Bireuen," jelasnya.

Saat kasus itu ditangani Polda Aceh, Alfian menambahkan, diketehui ada 14 orang yang meminjam uang pajak tersebut kepada Muslem Syamaun.

"Untuk itu kami berharap Kejati Aceh dapat memanggil dan memeriksa para peminjam dana ini, karena berdasarakan audit yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, potensi kerugian dalam kasus tersebut mencapai Rp 28 milliar. Kerugian ini berbeda dengan potensi kerugian negara yang ditetapkan pejabat Kantor Wilayah Pajak Provinsi Aceh yang mencapai Rp 50 milliar lebih," ungkap Alfian. []

Komentar

Loading...