MaTA: Anggota DPRA Baru Harus Mampu Lepas Dari Oligarki Partai

Logo LSM MaTA. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH - 81 Anggota DPRA periode 2019-2024 akan dilantik besok, Senin (30/9/2019). Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) berharap anggota DPRA baru ini harus mampu melepas diri dari oligarki partai.

"Tanpa itu, jangankan perubahan besar yang dijanjikan saat kampanye dulu, perubahan kecil pun takkan mampu dilakukan. Selama ini MaTA melihat, DPRA bukanlah orang yang bebas dalam pengambilan keputusan tapi sudah diatur sedemikian rupa oleh partai," kata
Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi, dalam siaran pers yang diterima acehonline.co, Minggu (29/9/2019)

Selain itu, Baihaqi menilai, dengan dilantiknya para wakil rakyat Aceh yang baru, hal itu merupakan langkah awal bagi anggota DPRA terpilih untuk bekerja memperjuangkan aspirasi konstituennya dan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

"Anggota DPRA terpilih harus memiliki dan menanamkan komitmen antikorupsi dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dan harus harus mampu melahirkan solusi melalui kebijakan-kebijakan yang tidak diskriminatif untuk menjawab setiap kegelisahan masyarakat. Dan yang paling penting adalah peka terhadap kondisi ril di lapangan," ujarnya.

Berdasarkan daftar anggota DPRA terpilih yang telah dirilis oleh KIP Aceh, Baihaqi menambahkan, peta dominasi partai politik sudah berubah. Perubahan itu menurrutnya hal yang lazim dalam demokrasi.

"Karena hal terpenting adalah bagaimana anggota dewan baru ini melakukan konsolidasi bersama untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan benar-benar menjadi lembaga yang mengawasi kerja-kerja pemerintah," ungkapnya.

Selama ini, kata Baihaqi, MaTA melihat keberadaan DPRA secara kelembagaan telah menjalankan tiga fungsi yang melekat padanya, fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi budgeting (anggaran).

"Namun, itu semua belum dilakukan secara optimal. Kesannya selama ini, DPRA menjadi 'stempel' pemerintah tanpa dibarengi kekuatan opisisi yang kuat," jelas Baihaqi.

Sebagai contoh, Baihaqi juga menambahkan, yakni usulan anggaran untuk tahun 2020 yang diajukan pemerintah yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020.

"Pengesahannya tanpa ada mekanisme pembahasan yang ketat oleh DPRA sehingga memberi kesan DPRA 'meng-iya-kan' semua usulan yang disampaikan oleh pemerintah," paparnya.

Perwakilan Perempuan

Berdasarkan catatan MaTA, Baihaqi juga menjelaskan, jumlah anggota DPRA dari kalangan perempuan yang terpilih pada periode ini mengalami penurunan dibandingkan pada periode sebelumnya. Pada periode sebelumnya, kata dia, kalangan perempuan yang terpilih menjadi anggota perlemen berjumlah 12 orang, sedang periode ini hanya 9 orang.

"Ini menjadi tantangan sendiri bagi anggota DPRA dari kalangan perempuan. Meski jumlahnya menurun dibandingkan periode sebelumnya, namun MaTA berharap kehadirannya dapat memberi warna untuk mendorong perubahan. Anggota DPRA periode ini harus lebih terasa kehadirannya dibandingkan pada periode sebelumnya," imbuhnya. []

Komentar

Loading...