MATA Desak Pemerintah Aceh Realokasi APBA untuk Covid-19

Logo LSM MaTA. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MATA) mendesak Pemerintah Aceh segera merealokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020 untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Menurut MATA, potensi realokasi anggaran APBA 2020 bisa mencapai Rp 7 triliun.

Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik MATA, Hafidh, mengatakan sejak mewabahnya Covid-19 di Indonesia, pemerintah pusat lambat menangani antisipasi pencegahan penyebaran dan penanganan dampak yang ditimbulkan akibat Covid-19. Kondisi serupa juga terjadi di Aceh. Pemerintah Aceh tidak menyiapkan langkah taktis dan strategis untuk penanganan Covid-19.

Menurut Hafidh, dari data yang disampaikan Pemerintah Aceh per 31 Maret 2020, Orang Dalam Pengawasan (ODP) di Aceh mencapai 797 kasus, Peasien Dalam Pengawasan (PDP) 44, dan yang positif Covid-19 ada 5 kasus.

Kata Hafidh, beberapa pekan terakhir, Pemerintah Aceh hanya mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk instruksi maupun keputusan gubernur. Kebijakan dimaksud belum sama sekali memutuskan langkah konkret penanganan wabah serta dampak sosial ekonomi masyarakat yang ditimbulkan secara menyeluruh.

“Pembatasan aktifitas masyarakat, baik imbauan tetap di rumah maupun pemberlakuan jam malam, secara langsung berdampak pada perekonomian masyarakat. Namun, hal ini sama sekali belum dibahas secara konkret penanganannya oleh Pemerintah Aceh,” ujar Hafidh.

Menurut dia, kesepakatan yang diambil dalam rapat terbatas antara eksekutif dan legeslatif untuk menghentikan tender APBA tahun anggaran 2020, merupakan langkah bijak untuk penanganan pandemi Covid-19 di Aceh. Karena itu, menurut MATA, Pemerintah Aceh harus segera menyiapkan rencana dan dokumen realokasi anggaran untuk mempercapat proses penanganan Covid-19 di Aceh.

Capai Rp 7 triliun

Hitungan MATA, dari total APBA 2020 sebesar Rp 17,2 triliun, terdapat potensi realokasi anggaran sebesar Rp 7 triliun. Jumlah ini setara dengan 40,96 persen dari total APBA untuk penanganan wabah ini. Angka tersebut merupakan akumulasi dari belanja tidak langsung, maupun pada belanja langsung APBA 2020. Pada belanja tidak langsung, terdapat potensi realokasi Rp 847 miliar yang merupakan akumulasi belanja hibah dan bantuan sosial, serta penggunaan belanja tidak terduga.

“Pada pos anggaran belanja langsung, terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dapat dipergunakan untuk penanganan Covid-19. Pada pos belanja pegawai, terdapat potensi realokasi anggaran Rp 240,9 miliar bersumber dari honor-honor PNS di luar gaji dan tunjangan yang pada tahun-tahun sebelumnya juga kami minta dipangkas. Angka tersebut tidak termasuk honorarium bagi honorer di Pemerintah Aceh,” tandas Hafidh.

Selanjutnya, imbuh dia, pada pos anggaran belanja barang dan jasa, terdapat potensi realokasi Rp 3,3 triliun. Angka tersebut adalah akumalasi dari sejumlah kegiatan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, uang saku peserta pelatihan, souvenir, cinderamata, biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri, pakaian dinas (termasuk pakaian olahraga dan pakaian adat), biaya konsultan-konsultan/narasumber, belanja hibah kepada pihak ketiga, serta belanja-belanja publikasi pemerintah. Angka realokasi ini tidak termasuk belanja barang uang akan diserahkan kepada kabupaten/kota di Aceh.

Hafid juga menyoroti pada pos belanja modal, terdapat potensi realokasi anggaran Rp 2,6 triliun. Akumulasi angka tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan belanja modal kendaraan dinas, pengadaan senjata api, serta proyek-proyek jalan, jembatan, bangunan yang sebagaimana kesepakatan eksekutif dan legeslatif akan dihentikan proses tendernya.

Melihat kondisi saat ini, MATA mendesak Pemerintah Aceh mempercepat proses realokasi anggaran APBA 2020 untuk penanganan covid-19. Karena itu, Pemerintah Aceh harus segera menyiapkan rencana realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBA 2020, kemudian difokuskan pada penyediaan APD untuk tenaga kesehatan dan alat uji swab bagi masyarakat. “Selain itu, juga difokuskan pada upaya pengurangan dampak sosial ekonomi masyarakat yang diakibatkan oleh pembatasan aktifitas masyarakat,” imbuhnya.

Hafidh juga mendesak Plt Gubernur dan DPRA segera menentukan program pengurangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat akibat pembatasan aktifitas warga (baik imbauan tetap di rumah maupun pemberlakuan jam malam). Menurut dia, program pengurangan dampak ekonomi ini sangat penting mengingat pembatasan aktivitas warga tersebut berdampak langsung terhadap perekonomian dan pendapatan warga.

Selain itu, MATA juga mendesak Pemerintah Aceh segera menentukan kriteria penerima manfaat, sehingga program tersebut tidak salah sasaran. “Menurut hemat kami, program tersebut seminimalnya dapat menyasar masyarakat ekonomi menengah ke bawah, seperti buruh harian, pemilik usaha kecil, dan rumah tangga berpenghasilan rendah,” imbuhnya.

Kata Hafidh, ini sangat penting mengingat pengalaman sebelumnya dalam penanganan korban tsunami dan konflik, data dan kriteria penerima manfaat amburadul. Akibatnya, program yang digulirkan tidak mendapatkan hasil maksimal.

Selain itu, Hafid juga mendesak Pemerintah Aceh segera berkoordinasi dengan para pihak untuk mencegah penyebaran dan penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat. “Mengingat banyak pihak yang sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan pengurangan dampak ekonomi masyarakat, penting kiranya pemerintah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak, baik Pemerintah kabupaten/kota, pemerintah gampong, pihak swasta, dan kelompok masyarakat yang menyalurkan bantuan, agar kegiatan tersebut tidak tumpang-tindih,” pungkasnya.[]

Komentar

Loading...