MaTA Soroti Pengadaan Bibit dan Benih Rp335,48 Miliar di Aceh

Wilayah Aceh dilihat dari satelit. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH - Lembaga Antikorupsi Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyoroti dana yang dialokasikan Pemerintah Aceh Rp 335,48 miliar untuk pengadaan bibit dan benih.

"Anggaran yang dialokasikan untuk bibit dan benih ini terbilang besar, mencapai Rp335,48 miliar sejak dua tahun terakhir," kata Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan Publik MaTA Hafidh di Banda Aceh, Selasa (27/8/2019).

Anggaran pengadaan bibit dan benih tersebut dikelola empat dinas di Pemerintah Aceh, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta Dinas Kelauat Perikanan.

Hafidh menyebutkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh pada 2018 dan 2019 mengalokasikan anggaran Rp 22,67 miliar. Anggaran tersebut untuk pengadaan bibit berbagai jenis tanaman kehutanan seperti jernang, gaharu, petai, dan lainnya.

Kemudian, Dinas Peternakan Aceh ada 2018 dan 2019 mengalokasikan anggaran Rp 13,8 miliar. Anggaran tersebut untuk pengadaan bibit sapi Rp 9,7 miliar, kambing Rp 3 miliar, dan kerbau Rp 1 miliar lebih.

Berikutnya, Dinas Pertanian dan Perkebunan pada 2018 dan 2019 mengalokasikan anggaran Rp 169 miliar untuk pengadaan bibit padi, jagung, kakao, kopi, dan lainnya.

Serta anggaran pengadaan benih di Dinas Kelautan Perikanan pada 2019 mencapai Rp 129 miliar. Anggaran tersebut untuk membeli benih nila mencapai Rp 37,8 miliar.

Benih udang Rp 14,5 miliar, benih ikan mas Rp 12 miliar, benih kakap Rp 11,7 miliar, benih lele Rp 8,9 miliar, kerapu Rp 6,7 miliar, gurami Rp 5,3 miliar. Serta benih jenis ikan lainnya berkisar Rp 160 juta hingga Rp 1,6 miliar.

"Ratusan miliar rupiah anggaran pengadaan bibit dan benih tersebut dipilah dalam 1.086 paket pekerjaan. Masing-masing paket dengan pagu anggaran di bawah Rp200 juta," sebut Hafidh.

MaTA, kata Hafidh, mendesak Pemerintah Aceh mempublikasikan nama-nama penerima manfaat pengadaan bibit dan benih tersebut, sehingga masyarakat mengetahui siapa saja yang mendapat bantuan tersebut.

"Publikasi penerima bibit dan benih tersebut tujuannya untuk mengantisipasi penyimpangan. Kalau ini ditutupi, maka potensi korupsinya cukup tinggi. Apalagi pembuktiannya cukup sulit," pungkas Hafidh. []

Komentar

Loading...