Menelisik Calon Pendamping Nova

Ilustrasi Nova Iriansyah dan pendampingnya. [Kolase: Acehonline.co/Decky]

Presiden Jokowi sudah memberhentikan sementara Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh karena tersandung korupsi. Namun, putusan hukum untuk Irwandi Yusuf belum ingkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Hal itu karena Irwandi Yusuf masih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah sebelumnya kalah banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Pengadilan tinggi memvonis Irwandi 8 tahun penjara dan mencabut hak politiknya selama 5 tahun. Putusan itu lebih berat dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIpikor) Jakarta sebelumnya yang menghukum Irwandi dengan hukuman 7 tahun penjara, dan mencabut hak politiknya selama 3 tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara.

Meski belum adanya kekuatan hukum tetap, desas-desus pengusulan calon wakil gubernur penganti sudah mulai terdengar. Beberapa nama dikabarkan telah dibicarakan banyak kalangan, bahkan dari para kalangan partai politik pengusung Irwandi-Nova sendiri.

Namun, partai-partai politik pengusung Irwandi-Nova membantah hal itu. Mereka menyatakan belum melakukan pembahasan resmi terkait siapa nama yang akan diusung nantinya untuk mendampingi Nova Iriansyah, yang kini menjabat Plt Gubernur Aceh, jika nantinya ditetapkan sebagai gubernur definitif.

Partai-partai politik pengusung Irwandi-Nova yang memiliki hak untuk mengusung wagub pengganti yaitu PNA, Partai Demokrat, PDA, PKB, dan PDI-P.

Ketua Badan Pengawalan Suara Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA), Muhamamd MTA, ketika dihubungi belum lama ini menyebutkan, belum ada pembahasan di internal PNA terkait proses pengususngan wagub pengganti. “Kami masih menunggu ikrahnya putusan hukum Irwandi,” ungkapnya.

Muhammad MTA. [Facebook MTA]
Ketika ditanyai soal pengusul calon wagub pengganti apakah PNA akan mengusung kader sendiri atau membuka pintu untuk partai lain, MTA mengatakan  semua kemungkinan bisa terjadi.

“Tapi memang untuk saat ini belum ada pembahasan mengenai masalah tersebut,” ujarnya melalui pesan singkat Whatshaap.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh, Irmawan, juga mengatakan belum membahas persoalan tersebut.

“Kami duduk dulu dengan partai-partai pengusung yang lain, setelah nanti ada kesepakatan dengan partai pengusung, baru nantinya kami bahas di internal PKB,” ujarnya.

Irmawan mengakui para partai pengusung telah beberapa kali melakukan pertemuan, namun dia menegaskan pertemuan dengan partai koalisi atau pengusung Irwandi-Nova tapi tidak membahas masalah wagub pengganti.

ketika ditanyai kemungkinan adanya partai politik di luar partai pengusung menitipkan kader atau nama untuk diusulkan sebagai wagub pengganti, Irwawan menilai hal itu tidak menjadi persoalan.

“Bagi saya tidak masaalah, yang penting ada kesepakatan seluruh partai pengusung. Dan kemudian bisa diterima sama Plt gubernur (Nova Iriansyah),” jelasnya.

Ketua PKB Aceh Irmawan. [Foto: Istimewa]
Ditanyai siapa figur-figur di Aceh yang layak untuk diusulkan sebagai wagub pengganti, Irmawan mengatakan banyak figur di Aceh yang layak untuk diusulkan mendampingi Nova nantinya.

“saya kira kami belum membicarakan soal figur saat ini. Kami duduk dulu dengan partai pengusung, kalau sudah ada kesepakatan, baru nanti kita bahas figur yang kita usung,” ungkapnya.

Soal kapan hal itu akan dilakukan, Irmawan mengtakan pertemuan dengan partai pengusung Irwandi-Nova lainnya mungkin akan dilakukan setelah pelantikan anggota legislatif.

“Setelah pelantikan anggota DPR-RI dan DPRA ini lah kita akan duduk dan membahasanya,” kata Irmawan.

Partai Daerah Aceh (PDA), yang merupakan partai pengusung Irwandi-Nova lainnya juga mengatakan hal yang sama.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDA, Teungku Razuan, mengatakan PDA belum melakukan pembicaraan khusus mengenai wagub pengganti.

“Belum ada pembicaraan khusus, karena lebih kepada etika dengan gubernur nonaktif yang belum  ingkrahnya putusan hukum. Dalam internal partai belum membahas apapun soal itu. Sementara komunikasi dengan partai pengusung lainnya PDA masih baik, tapi ya sama juga, belum ada pembahasan masasalah itu,” ungkapnya.

Ditanyai jika nantinya waktu pengusulan wagub pengganti tiba apakah PDA mengusulkan kader sendiri atau menerima titipan kader dari luar partai pengusung, Razuan mengatakan semua partai politik menurutnya pasti akan mendahulukan kadernya sendiri.

“Itu bisa saya pastikan seperti itu, namun itu tahapan awal, pasti ada dinamika lainnya setalah itu. Jadi, tidak ada satu partai politik pun yang tidak menginginkan kader mereka yang diusung, pasti menginginkan kadernya. Namun dalam mengusulkan calon, tentu harus melihat kondisinya juga nanti bagiamana,” ujarnya.

Dari lima partai politik pengusung Irwandi-Nova, Razuan menambahkan, semua partai pengusung memiliki hak yang sama dalam hal mengusulkan nama calon wagub pengganti.

“Tidak akan lahir sebuah kesepakatan calon tanpa ada satu dari lima partai pengusung (jika satu partai menolak, tidak bisa diusulkan nama wagub pengganti),” jelasnya.

Ketika ditanyai siapa sosok di PDA yang memungkinkan untuk diusung nantinya, Razuan mentakan, setiap partai politik memiliki kader yang layak untuk diusulkan sebagai wagub pengganti.

“Namun dari yang layak pasti akan ada yang lebih layak. Tapi jika menggunakan sistem paksaan, maka pengusulan (wagub pengganti) tidak akan pernah terjadi. Di mana satu saja partai politik tidak setuju, maka pengusungan tidak bisa dilakukan. jadi musyawarah adalah alternatif paling tepat dalam mengusung wagub pengganti,” imbuhnya.

Sekretaris Jenderal PD Aceh Teungku Razuan. [Foto: AcehOnline.co/Reza Gunawan]
Ketika ditanyai apa yang harus dilakukan partai pengusung dalam mengusulkan nama agar tidak terjadinya kisruh dalam memperebutkan wagub pengganti, Razuan mengatakan dirinya tidak bisa memberi saran atau mengimbau karena masing-masing partai pengusung memiliki hak yang sama.

“Namun dalam hal politik ini, yang paling dibutuhkan adalah komunikasi. Bagaimana ke depan? maka itu kita komunikasikan nantinya.  Komunikasi antar parpol ini pasti akan terjadi dengan sendirinya, yang akhirnya mencapai sebuah kesepakatan,” kata Razuan.

“Tapi dinamikanya, yang namanya politik kalau untuk adanya tarik ukur itu bisa saja terjadi,” tambahnya.

Terkait jika adanya rumor partai di luar pengusung yang ingin menitip kader, Razuan menilai partai politik tidak harus mengusung kader, tetapi partai politik pasti ingin mengusung kader.

“Untuk partai politik lain kami tidak punya kapasitas untuk mewakili, tapi bagi PDA, tetap mengutamakan kader sendiri. Namun untuk lanjutannya, kita lihat bagiamana dinamika yang berkembang,” ungkapnya.

Berbeda halnya dengan PDI-P, meski juga mengaku belum membahas secara resmi soal nama wagub pengganti, namun Ketua DPD PDI-P Aceh, Muslahuddin Daud, sedikit membeberkan perkembangan desas-desus pengusulan wagub pengganti.

“PDI-P belum (melakukan pembahasan), karena kepengurusan baru ini baru berjalan dua bulan, kami masih fokus memperbaiki internal partai. Meskipun demikian tidak bisa dipungkiri, dalam beberapa rapat internal PDI-P Aceh, hal tersebut mencul. terutama rapat di pengurus provinsi, yang Ikut sedikit menyinggung persoalan ini,” ungkap Muslahuddin.

“Tapi kami tetap tidak ingin mendahului hukum. Kalau belum ada putusan hukum ingkrah, ngapain kita sibuk-sibuk soal itu,” tambahnya.

Namun soal pengusungan calon atau figur dari PDI-P Aceh, muslahuddin menyatakan mereka akan memprioritaskan kader PDI-P.

“Kalau kami memiliki figur sendiri, ngapain mencalonkan dari luar, kami akan mengusung kader kami sendiri. Masalah tidak menang (diterima) itu kita lihat nanti,” ujarnya.

Meski demikian, Muslahuddin menambahkan, ada beberapa partai politik pengusung melakukan beberapa kali pertemuan dengan PDI-P Aceh.

“Ya misalnya dengan PDA, saya sudah duduk dengan Abi Muhib, beliau juga berkeinginan naik. Karena kami partai pengusung Irwandi-Nova, kami ikut dimintakan pendapat. Apa pendapat PDI-P dan siapa yang kita usung dan segala macam lah,” kata dia.

“Kalau menurut saya, jangan ini kali (ambisius), karena menurut saya nggak enak kalau kita diskusikan, seolah-olah kita mendoakan orang. UU KPK sudah direvisi, tidak tahu kita celah hukum apa yang memungkinkan irwandi dilepaskan. Jadi kami tidak terlalu ambisius membicarakan hal ini,” tambah Muslahuddin.

Meski demikian, Muslahuddin mempersilakan partai politik pengusung lainnya yang ingin mengusulkan nama-nama wagub pengganti.

“Kalau di kalangan teman-teman (partai pengusung) ada kesempatan, ya calonkan saja. Ya kita lihat nanti komunikasi politiknya seperti apa. Bahkan ada beberapa kader partai Aceh, yang berkeinginan diusung dari partai kami. Saya bilang, kita lihat saja dinamika politiknya seperti apa, lagi-lagi kami tidak ingin mendahului hukum,” ujar Muslahuddin.

“Biarkan saja proses ini berjalan, toh begitu ada keputusan (hukum tetap untuk Irwandi) juga nantinya tidak serta merta (bisa diganti). Contohnya Seperti halnya DKI Jakarta, yang tidak memiliki persoalan apapun, namun hingga saat ini belum ada wagub pengganti. Apalagi Aceh, yang kita menanti keputusan hukum tetap dari aparat penegak hukum,” tambahnya.

Menurutnya, seluruh partai politik pengusung Irwandi-Nova memiliki hak masing-masing untuk mengusulkan pengganti. Namun, kata dia, hanya dua nama yang akan dikirim ke DPRA untuk dipilih nantinya.

“Usul boleh saja beberapa nama, tapi nanti akan tinggal dua nama. Di situ nanti baru ada diskusi lagi,” ujar Muslahuddin.

Ketua PDI-P Aceh, Muslahuddin Daud. [Foto: AcehOnline.co/Reza Gunawan]
Soal pembicaraan dengan partai politik lain, Muslahuddin mengatakan PDI-P hingga kini belum membicarakan secara resmi terkait wagub pengganti.

“Belum ada. Tapi saya tidak tahu ada komunikasi dengan ketua lama. Kalau saya belum,” tegasnya.

Sementara itu jika melihat kondisi politik saat ini, Muslahuddin menjelaskan, PNA sudah bergabung dengan Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), di mana hal itu membuat partai pengusung Irwandi-Nova tidak solid, karena tidak lagi dalam gerbong partai pengusasa.

“Maknanya akan jauh dari posisi itu. Kalau utuh, bisa saja sudah ada beberapa kali pertemuan,” ungkapnya.

Soal tokoh-tokoh di Aceh yang layak dicalonkan, Muslahuddin mengatakan banyak nama yang bisa diusulkan, namun hal itu tergantung komunikasi politik.

“Kami tidak berhak mengatakan layak atau tidak layak. Tapi yang sudah membangun komunikasi dengan kami baru Abi Muhib, itu yang baru ada. Kemudian, dari PKB belum saya dengar, kalau dengar warung kopi ada beberapa. Kalau kita sebut nama, seperti kak Darwati, Abi Muhib, Tiyong, Muksalmina, Zaini Yusuf, itu yang berkembang,” papar Muslahuddin.

“Sedangkan kalau di kalangan PDI-P itu saya, tapi kita tahu diri, yang diusungkan kecil (pengusung Irwandi-Nova pada Pilkada 2017), PDIP waktu mengusung hanya pakai suara, bukan pakai kursi. Tapi pengaruh PDI-P itu besar dalam pemilihan kemarin. Jadi lagi-lagi, kami bicara sesuai proporsional saja. Jika memungkinkan kami mengusung ya kita usung, namun dalam komunikasi politik ternyata mengerucut, ya kita ikut saja. Yang jelas saya tidak terlalu ambisi soal ini. Saya tidak melihat yang menarik dan menantang bagi saya. Untuk berada dalam kotestasi itu, ya kita ikut saja,” ujarnya.

Sementara itu soal kemungkinan adanya kandidat di luar partai pengusung, Muslahuddin mengatakan hal itu bisa saja terjadi.

“Namun, otomatis orang yang bergabung harus punya KTA (kartu tanda anggota) partai pengusung. Kalau tidak ada KTA tidak bisa, di PDIP seperti itu. Bisa diusung tapi harus menjadi kader partai kami,” ungkapnya.

“Saya tidak tahu juga nanti kalau calon wagub tidak boleh pakai kartu anggota, tapi setahu saya harus ada kartu anggota (partai pengusung). Yang berkembang kan misalnya Sarjani, Abu Razak, Tgk Sulaiman atau kader-kader PA lainnya katakanlah, boleh-boleh saja, bisa saja diusung PDA atau PNA. Tapi yang saya tahu itu ada aturan, kan tidak mungkin masih kartu PA, tetapi diusung PNA misalnya,” jelas Muslahuddin.

Terkait jika seandainya partai pengusung Irwandi-Nova ternyata mengusung nama calon wagub pengganti di luar kader sendiri yang akan membuat ‘marwah’ partai pengusung hilang, Muslahuddin mengatakan hal bisa saja itu terjadi.

“Tapi pue hana awak droe? Kepue talake awak gob (Tapi apa kami tidak ada kader sendiri? Untuk apa kita mengusung orang lain). Saya secara pribadi tidak ada urusan sebenarnya, silahkan saja,” kata Muslahuddin.

“Toh kalau misalnya Partai Aceh banyak kursi (di DPRA), kalau tidak ada yang bisa diusung dari kader mereka, katakanlah mereka abstain (tidak memilih), tinggal 18 dewan yang memilih, maka itu jadi juga (pemilihan wagub pengganti tetap bisa dilakukan). Bahwa mereka punya partai yang kursi banyak (Koalisi Aceh Bermartabat) itu iya, tetapi kemudian mereka punya bergaining yang sangat kuat, kemudian menggagalkan ini, belum tentu juga menurut saya,” terang Muslahuddin.

“Kursi wagub itu bukan perebutan, tapi bagaimana menempatkan orang yang layak yang memiliki kapasitas dan integritas. Saya tidak masalah dipimpin siapapun, tapi yang jelas integritas dan kapasitannya, bukan hanya ngomong tapi direalisasikan,” tambahnya.

Namun sejauh ini, Muslahuddin mengaku belum berdiskusi secara serius dengan nama-nama yang dirinya sebutkan tersebut (yang kemungkinan diusulkan sebagai wagub pengganti).

“Jika bicara serius, maka saya akan menitik beratkan persoalan integritas. Jujur saja kalau sampai saat ini saya belum mampu memberikan nama. Yang mendekati seperti keinginan saya saja belum ada. Karena bayangan saya, dengan kondisi yang terjadi di Aceh saat ini, Aceh sangat memutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan administrasi, tekhnotrasi, birokrasi harus beltul-betul mantap. Kemudian dia harus berani membuat keputusan singkronisasi dan harmonisasi pembangunan, sehingga efektif dalam penganggaran dan pembangunan. Serta berani membuat kebijakan yang tidak populis demi kesejahtaraan masyarakat,” ujar Muslahuddin.

Dalam proses mempersiapan nama-nama calon wagub pengganti, Muslahuddin menyarankan kepada partai politik pengusung Irwandi-Nova lainnya untuk memperketat kriteria calon.

“Masing-masing partai punya cara untuk membuat key performance indicator (KPI)-nya. KPI seorang kandidat itu harus ada setiap partai. Kriteria yang layak itu harus ada,” imbuhnya.

Sementara dari partai demokrat belum dapat dimintai keterangan. Sekretaris Demokrat Aceh, Iqbal Faraby ketika dihubungi belum merespon terkait hal tersebut. []

Komentar

Loading...