Pemerintah Aceh dan DPRA Sepakat Addendum 14 Paket Proyek Multiyears

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah didampingi Bupati Aceh Timur, Hasballah M Thaib dan Kadis PUPR Aceh, Fajri, saat meninjau rencana segmen 1 Multiyears ruas jalan Puereulak-Lokop di Aceh Timur, Sabtu (12/9/2020). [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto, mengatakan Pemerintah Aceh dan DPRA sepakat melakukan addendum pelaksanaan pembangunan 14 (paket proyek) ruas jalan yang menggunakan skema anggaran tahun jamak (multiyears).

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelang kepulangan Mendagri ke Jakarta, di Ruang VVIP Bandara Sultan Iskandar Muda, Kamis (5/11/2020).

Menurut Ardian, Diantara 14 paket proyek jalan multiyears tersebut dipelajari kembali dan memastikan telah sesuai dengan tertib administrasi dan menghindari polemik. Addendum diperlukan melalui pembahasan ulang bersama terhadap sejumlah paket proyek multiyears tersebut.

Sedangkan untuk proyek yang sudah sesuai tertib administrasi dan mekanisme perundang-undangan, kata Ardian, maka proyek tersebut dapat dilanjutkan terus tanpa perlu pembahasan kembali, katanya.

Selain itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah itu juga meminta agar kontrak pengerjaan ke 14 ruas jalan proyek multiyears itu dilakukan mulai tahun 2021 hingga tahun 2022. Proses lelang yang sedang berlangsung dapat terus berjalan tahun 2020. Pelaksanaan pembangunan proyek tahun jamak itu nanti hingga akhir tahun 2022, bukan hingga masa jabatan gubernur berakhir, tegasnya.

Paket-paket kegiatan yang sudah sejalan dengan regulasi, lelang yang sudah ada tetap dilanjutkan. Sementara kontraknya dilakukan mulai tahun anggaran 2021 supaya pelaksanaanya efektif.

“Pelaksanaan anggaran tahun 2020 tinggal beberapa hari lagi. Jadi kami menilai teman-teman TAPA dan DPRA bisa lebih fokus mempersiapkan di tahun 2021,” kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri itu.

Minta APBA 2021 Ditetapkan dengan Qanun Aceh

Kementerian Dalam Negeri RI meminta Pemerintah Aceh dan DPRA dapat menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2021 dengan Qanun Aceh tepat waktu sesuai Pedoman Penyusunan APBD 2021.

“Pemerintah Aceh dan DPRA dapat menetapkan APBA 2021 tepat waktu,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto, menjelang kepulangan Mendagri ke Jakarta, di Ruang VVIP Bandara Sultan Iskandar Muda, Kamis, (5/11/2020).

Ikut mendampingi Dirjen Keuda Kemendagri itu, Sekretaris Daerah Aceh, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) Taqwallah, serta Wakil Ketua DPRA Safaruddin, yang didampingi Ketua Fraksi Partai Golkar Ali Basrah dan Ketua Fraksi PPP Ikhsanuddin Marzuki.

"Pada pertemuan antara pihaknya, dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan tim DPRA di Kantor Kemendagri Senin lalu, telah disepakati jadwal Penyusunan APBA Tahun Anggaran 2021," pungkas Ardian []

Komentar

Loading...