Pertanyakan Bansos Covid-19, Warga Datangi Dinsos Aceh Timur

Warga Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Pereulak, Aceh Timur sedang saat mendatangi Kantor Dinas Sosial Aceh Timur untuk mempertanyakan bantuan sosial Covid-19. [Foto: AcehOnline/Zulkifli]

IDI - Puluhan masyarakat dari Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Pereulak, Aceh Timur, mendatangi kantor Dinas Sosial (Dinsos) setempat mempertanyakan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19, Senin (24/8/2020).

Sejumlah masyarakat tersebut mengklaim mereka layak mendapat bantuan sosial, karena kurang mampu. Namun sejauh ini, mereka belum pernah mendapat bantuan sosial apapun, baik itu Bantuan Soal Tunai (BST) maupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan berbagai jenis Bansos lainnya.

Salah seorang warga mengaku kedatangan mereka ke Dinas Sosial itu guna mempertanyakan data dirinya sebagai penerima manfaat oleh kepala desa. Karena selama ini, dia menilai banyak penerima manfaat yang dianggap tidak tepat sasaran.

"Kami mau tau secara langsung, apakah nama kami ada dimasukkan ke dalam penerima manfaat atau tidak. Karena selama ini yang dekat dengan kepala desa saja yang mendapat bantuan," teriak salah satu peserta aksi.

Kepala Desa Seumanah Jaya, Yasman, mengatakan kedatangan masyarakatnya ke Dinsos Aceh Timur untuk mempertanyakan langsung siapa penerima manfaat dana bansos dari Kabupaten itu, serta mempertanyakan kapan bantuan tersebut dicairkan.

"Warga datang kemari untuk mempertanyakan BTL dari APBK, yang pernah dijanjikan oleh Bupati Aceh Timur beberapa waktu lalu," ujar Yasman.

Di mengaku, ada sekitar 597 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diajukan dalam penerima BLT-APBK. Setelah diferivikasi pihak Pemerintah Kabupaten, yang diterima sebanyak 524 KPM. Sisanya didiskualifikasi karena tidak memiliki Kartu Keluarga (KK).

"Jumlah penduduk kami ada sekitar 1568 KK, yang mendapatkan BLT- Dana Desa (DD) ada sekitar 800-an Kepala Keluarga (KK), dan ada juga yang mendapat Bansos lainnya seperti, PKH, BST dan sebagainya, yang sisanya kita ajukan untuk BLT-APBK," jelas Yasman.

Namun, sambung Yasman, pihak Pemkab Aceh Timur mengaku belum mengetahui pasti kapan dana bantuan tersebut dicairkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Aceh Timur, Alfiandi, mengaku, pihaknya saat ini masih belum dapat memastikan kapan bantuan BLT-APBK dicairkan. Hal itu dikarenakan saat ini KPM yang diajukan oleh kepala desa mencapai dua kali lipat dari anggaran yang dipersiapkan daerah.

"Saat ini Pemerintah Aceh Timur belum bisa mencairkan anggaran tersebut, karena harus melihat juga kemampuan daerah. Berhubung, anggran yang dipersiapkan untuk BLT-APBK ini untuk kapasitas tiga ribu KMP, namun yang diajukan mencapai enam ribu KPM, sehingga melebihi kapasitas penerima yang diajukan oleh para kepala desa," jelasnya.

Yang pasti, sambung Alfiandi, Anggaran BLT APBK akan disalurkan oleh Pemkab Aceh Timur, namun tidak diketahui berapa jumlahnya.

"Kita tunggu dulu kebijakan dari Pak Bupati dan Sekda Aceh Timur, bagaimana sikap yang akan diambil nantinya. Yang pasti bantuan itu akan disalurkan, namun para pimpinan daerah butuh waktu untuk mengambil kebijakan ini agar tidak menjadi polimik baru di tengah-tengah masyarakat," kata Alfiandi.

Kepala Dinas Sosial Aceh Timur itu juga meminta agar kepala desa transparan kepada masyarakat dalam menyalurkan bantuan sosial.

"Dari pengakuan masyarakat yang datang tadi, kurangnya transparansi kepala desa dalam memilih penerima manfaat, sehingga membuat warga hilang kepercayaan terhadap kepala desa mereka sendiri. Akhirnya masyarakat mempertanyakan langsung ke pihak kabupaten," pungkas Alfiandi. []

Komentar

Loading...