Putuskan Mata Rantai Penularan Covid-19, Pemerintah Aceh Didesak Siapkan Fasilitas Karantina Khusus

Anggota DPRA Fraksi PNA, M Rizal Falevi Kirani. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]

BANDA ACEH - Guna memutuskan mata rantai penularan virus Corona atau Covid-19, Pemerintah Aceh didesak mempersiapkan fasilitas karantina khusus. Kemudian, warga diminta jujur agar mempermudah penanggulangan Covid-19 di Aceh.

"Salah satu faktor yang menyebabkan penanganan Covid19 semakin sulit adalah ketidakjujuran. Ya, ketika ada seseorang yang diperiksa oleh pihak medis untuk mendiagnosa apakah dia terindikasi terjangkit Covid19 atau tidak dengan menanyakan keluhan, riwayat sakit dan riwayat perjalanan masih ada yang tidak jujur dan menyembunyikan informasi yang sebenarnya," ujar Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani, kepada acehonline.co, Minggu (29/3/2020).

Faktor tersebut, kata Falevi Kirani, menyebabkan potensi penularan Covid19 akan berjalan semakin cepat dan sulit diatasi, bahkan petugas kesehatan merupakan orang yang paling terancam dalam kondisi ini. Sebab, mereka menutup informasi yang sebenarnya, paramedis yang tidak menangani pasien sesuai SOP COVID19, akan sangat berpotensi terjangkit.

"Mari kita sama-sama saling melindungi, jujurlah, terbukalah sehingga kita bisa ditangani dengan benar dan orang lain tidak terancam," pintanya.

Dia juga menambahkan, setelah semuanya saling terbuka dan jujur, untuk mempercepat upaya pemutusan rantai penularan Covid19 Pemerintah juga diharapkan sesegera mungkin mempersiapkan fasilitas karantina untuk memisahkan antara orang yang digolongkan sebagai ODP agar mereka tidak lagi berbaur dengan keluarga yang masih steril. Setidaknya, untuk dikarantina selama masa rentan yaitu 14 hari, jika kemudian mereka menunjukkan gejala terjangkit Covid19 maka mereka harus dipindahkan ke tempat yang terpisah lagi dengan yang ODP karena statusnya telah meningkat jadi PDP.

"Belajar dari apa yang telah diterapkan pada eks mahasiswa Wuhan yang telah terlebih dahulu dikarantina selama 14 hari sebelum dipastikan tidak terjangkit, kemudian ketika mereka baik-baik saja semasa karantina baru dibolehkan pulang ke keluaraga dan beraktifitas kembali secara normal, maka pemerintah harus menfasilitasi mereka yang baru pulang dari daerah suspect untuk dikarantina terlebih dahulu selama 14 hari sebelum diputuskan apakah akan jadi PDP atau bebas dari Covid19," sebutnya.

Selain bagi ODP dan PDP fasilitas di tempat karantina, Falevi Kirani menambahkan, juga harus disiapkan untuk paramedis yang bertugas> Paramedis menurutnya harus didukung penuh untuk segala kebutuhannya, mulai dari APD, tempat penginapan yang nyaman, makanan dan tunjangan nutrisi lebih agar mereka bisa bekerja dengan optimal.

"Fasilitas bagai para medis ini penting agar selama bertugas tidak harus kembali ke keluarga mereka masing-masing yang sangat berpotensin tertular jika memang mereka tidak benar-banar steril," pungkas politisi Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini. []

Komentar

Loading...