Rangkap Jabatan Pada Posisi Strategis, MaTA Ragukan Produktivitas Kinerja SKPA

Koordinator MaTA, Alfian. [Foto: AcehOnline/Reza Guunawan]

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai rangkap jabatan pada 11 posisi strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) akan berdampak pada pengambilan keputusan penting. Karena itu, MaTA meragukan produktifitas kinerja SKPA.

Hal itu disampaikan Koordinator MaTA, Alfian dalam keterangan tertulisnya kepada acehonline.co, Selasa (5/1/2021), menanggapi pemberitaan adanya rotasi eselon II yang dilakukan Gubernur Aceh Nova Iriansyah di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Alfian mengatakan, dengan ditempatkannya pejabat sementara yang diganti, maka pengambilan keputusan bisa saja cepat. Namun, kata dia, hal itu akan berdampak pada efektivitasnya kinerja.

“Pengambil keputusan bisa saja cepat, tetapi besar kemungkinan efektifitasnya menjadi tanda tanya. Hal tersebut terjadi karena pejabat yang ditunjuk pada bidang kerja baru ini tidak didukung dengan kemampuan menguasai isu dan kebijakan yang ada," ujarnya.

Menurut Alfian, pergantian pejabat yang dilakukan gubernur Aceh tersebut tanpa pertimbangan yang matang. Apalagi, tambah Alfian, pergantian itu dilakukan dengan pola rangkap jabatan, yang menurutnya tidak akan membangun managerial di internal SKPA secara lebih baik.

“Bagaimana pimpinan yang rangkap jabatan itu, sebagai top leader mampu memimpin perubahan dan mengawal seluruh program yang telah direncanakan dengan kesibukan dirinya, yang harus menjaga keseimbangan antara dua institusi yang berbeda?. Padahal kinerja organisasi seperti SKPA membutuhkan pimpinan yang definitif sekaligus menguasai tupoksi dengan baik. Jika terus rangkap jabatan, bagaimana tupoksi itu dipahami?," ungkap Alfian.

Selain itu, lanjut Alfian, rangkap jabatan pada akhirnya bukan hanya akan menggangu kinerja organisasi, tetapi juga akan mempengaruhi budaya organisasi itu sendiri.

Ketika pimpinan rangkap jabatan, kata Alfian, maka bagaimana kontrol atas kinerja organisasi juga bisa dijalankan dengan optimal, khususnya dalam mengesekusi program-program anggaran tahun 2021.

"Bagaimana penerimaan stakeholder atas kepemimpinan yang rangkap jabatan?, misalnya ketika rapat kerja dengan DPRA tentu tidak akan maksimal sebab dalam pengambilan keputusan penting, dalam posisi rangkap jabatan demikian, menjadi lebih sulit dilakukan. Apalagi jika motivasi pergartian pejabat rangkap jabatan itu terindikasi karena adanya target lain dalam pengelolaan anggaran yang berpontensi melanggar ketentuan. Kalau ini benar, akan menjadi awal preseden buruk dalam permasalahan hukum di kemuadian hari," sebut Alfian.

Lebih lanjut Alfian juga mengatakan, publik saat ini tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang direncanakan.

"Jadi jangan dikira orang kecil tidak tau apa apa," pungkasnya Alfian.

“MaTA juga sangat prihatin dengan kondisi 81 anggota DPRA yang saat ini mengalami ‘demam tinggi’ akibat musim hujan, yang tidak dapat melakukan fungsi pengawasannya secara benar. Padahal kehadiran DPRA untuk mengfungsikan perannya sebagai pengawasan sangat mendesak,” tambahnya. []

Komentar

Loading...