Sejumlah LSM di Aceh Timur Desak Kegiatan Bimtek Aparatur Desa Dihentikan

Perwakilan LSM di Aceh Timur saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait pembubaran Bimtek Aparatur desa. [Foto: AcehOnline/Zulkifli]

IDI - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh Timur, mendatangi tempat dilaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) peningkatan kapasitas Aparatur Desa atau Gampong, di Hotel The Royal Idi, Aceh Timur, pada Senin (23/8/2020).

Bimtek ini diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Aparatur Negara (LEMPANA) selaku pihak ketiga. Kegiatan itu berlangsung 22 hing 30 Agustus 2020, yang dibagi empat gelombang. Bimtek tersebut diikuti oleh para keuchik atau kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan dan ketua lembaga tuha peut gampong (TPG), dari sejumlah desa di Aceh Timur.

Para LSM yang mendatangi tempat pelaksanaan Bimtek tersebut meminta agar kegiatan dihentikan, selain di tengah pandemi Covid-19, Bimtek yang dilaksanakan oleh lembaga asal Medan ini terkesan dipaksakan, bahkan dalam kegiatan tersebut menghabiskan anggaran sampai Rp20 juta per desa.

"Kegiatan tersebut tidak pantas dilaksanakan di tengah pandemi seperti ini. Kegiatan prioritas lainnya saja, baik tingkat desa maupun daerah, sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19, sementara kegiatan ini tetap dilaksanakan. Ini menimbulkan kecurigaan siapa yang bermain dibalik semua ini," Kata Darwin, salah seorang pemerhati sosial yang ikut hadir dalam aksi penolakan Bimtek tersebut.

Selain itu, LSM di Aceh Timur juga menganggap kegiatan Bimtek itu ilegal karena tidak mengantongi izin apapun, seperti aturan yang dikeluarkan oleh Mendagri kepada setiap Lembaga pelatihan yang telah ditetapkan.

"Sesuai Surat Edaran Kemendagri Nomor 140/8120/SJ, tanggal 19 Agustus 2019 itu berisi tentang Prioritas Pelaksanaan Bimbingan Teknis Khusus Percepatan Penataan Kewenangan Desa/Gampong,” kata Khaidir, yang juga salah satu LSM yang hadir dilokasi.

Selain lembaga yang telah ditetapkan, sambungnya, yang lainnya adalah ilegal. Selain itu, mereka juga mengaku tidak mengantongi izin apapun dari instansi terkait di Aceh Timur.

"Maka kami minta kegiatan itu dihentikan, dan kami yakin pak Bupati pasti akan menghentikan kegiatan itu agar uang milik masyarakat desa dapat dikembalikan, mengingat ada program yang lebih penting lainnya yang harus didahulukan ditengah pandemi seperti ini," pungkas Khaidir.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana, Rahmat Prayuda, mengaku kegiatan tersebut merupakan hasil kesepakatan langsung dengan pihaknya desa yang mengikuti pelatihan. Biaya bimtek dipatok sebesar Rp5 juga untuk satu peserta yang diambil dari Anggaran Dana Gampong (ADG).

"Untuk keuchik yang mengikuti bimtek ini dari ada 90 desa dari empat kecamatan, sementara sekdes yang sudah mendaftar ada 57 desa, kaur keuangan 44 desa, dan Ketua Tuha Peut Gampong ada 17-18 Desa,” katanya.

Rahmat mengaku, mereka tidak mendapat rekomendasi dari siapapun dan juga surat apapun dari Tim Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Aceh Timur.

"Untuk surat kita tidak ada, namun pelaksanaan kegiatan diminta untuk tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19," katanya.

Usai menyampaikan aspirasinya kepada penyelenggara Bimtek itu, para LSM dan peserta lainnya langsung membubarkan diri. []

Komentar

Loading...