Sempat Dikritik, Rancangan APBA 2020 Akhirnya Dibahas di Komisi-Komisi DPRA

Anggota DPRA, Yahdi Hasan. [Foto: AcehOnline.co/Reza Gunawan]

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya memutuskan untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran 2020 di komisi-komisi DPRA. Hal itu dilakukan setelah sebelumnya RAPBA 2020 mendapat kritikan dari salah seorang anggota dewan karena berbagai program yang diusulkan di RAPBA belum dibahas di jajaran komisi guna mengetahui detail program yang diusulkan eksekutif.

Informasi yang diterima acehonline.co, pembahasan di tingkat komisi-komisi DPRA mulai dilakukan pada Jumat siang, (20/9/2019), usai shalat Jumat. Para anggota di masing-masing komisi mulai membedah berbagai usulan anggaran sesuai dengan bidang-bidang dan mitra masing-masing komisi DPRA.

"Ya (RAPBA 2020) dibahas di komisi-komisi. Sabtu dan Minggu pun kami akan jalan terus pembahasannya," kata Anggota Komisi II DPRA, Yahdi Hasan, ketika ditanyai soal pembahasan RAPBA 2020, Sabtu dinihari (21/9/2019).

Hal senada juga dikatakan anggota DPRA lainnya Asrizal H. Asnawi. Dirinya menyebutkan proses pengesahan RAPBA 2020 telah dilakukan perubahan jadwal dan mengikuti mekanisme (aturan yang ada).

"Banggar (badan anggaran DPRA) telah mendelegasikan ke komisi-komisi pembahasannya. Karena karena kalau di banggar tidak mungkin selesai untuk 60 SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh)," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh, Tgk. Muhammad Harun, mengungkap fakta terkait proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020 yang hari ini mulai diparipurnakan di Gedung Utama DPR Aceh, Kamis (19/9/2019). Di dalam sidang paripurna, dirinya mengungkapkan bahwa Rancangan APBA 2020 belum dibahas sekalipun di komisi-komisi DPRA, namun telah langsung diparipurnakan.

Kepada wartawan, Tgk. Harun menjelaskan dalam proses pengesahan APBA 2020 memiliki tahapan-tahapan, yang salah satunya adalah membahas program-program di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atau dinas-dinas secara detail di komisi-komisi DPRA. Hal itu bertujuan agar program-program yang dianggarkan anggaran nantinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Dia juga menilai, jika Rancangan APBA 2020 hanya sebatas pemaparan atau dibahas di tingkat badan anggaran, maka tidak akan maksimal untuk melihat secara detail program-program yang diusulkan SKPA. Hal itu menurutnya karena terbatasnya jumlah anggota di badan anggaran DPRA, sehingga harus melibatkan komisi-komisi DPRA untuk membahas secara detail program-program yang diusulkan SKPA.

"Kami kan harus melihat item-itemnya dalam Rancangan APBA apa-apa saja di komisi, program-programnya harus dibedah. Seperti misalnya peternakan, kan ada peternakan yang harus disesuaikan atau tidak boleh kita lakukan di Aceh, kita kan nggak tau dinas itu mau ternak apa, jangan-jangan nanti begitu sudah disahkan ternyata mau ternak tikus," ujar Tgk. Harun.

"Makanya dewan itu harus sangat hati-hati membahas anggaran, bukan menerima begitu saja apa yang diusulkan, apalagi anggaran yang dibahas bukan sedikit. Memang tidak masalah juga jika tidak dibahas di komisi, karena legalitasnya ada di badan anggaran, namun jika ada permasalahan nantinya, saya secara pribadi dan keanggotaan DPR Aceh lepas tangan, saya tidak mau terlibat dalam hal pengesahan anggaran itu (APBA 2020)," tegasnya.

Sementara itu Ketua DPRA, Muhammad Sulaiman, ketika ditanyai terkait persoalan tersebut mengatakan pihaknya akan menggelar rapat badan anggaran DPRA untuk mendelegasikan Rancangan APBA 2020 tersebut untuk dibahas nantinya di komisi.

"Ini sekarang kami mau rapat banggar dan ini (RAPBA 2020) akan didelegasikan ke komisi-komisi untuk dibahas siang dan malam sampai selesai, untuk kepentingan masyarakat Aceh dan kelancaran pembangunan Aceh," ungkapnya.

Ketika ditanyai soal waktu masa jabatan anggota DPR Aceh periode 2014-2019 ini yang tinggal 11 hari lagi apakah memungkinkan untuk menyelesaikan pembahasan RAPBA 2020, Ketua DPRA mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin membahas RAPBA hingga selesai.

"Kita berusaha, kita berusaha Insya Allah siang dan malam untuk kepentingan masyarakat Aceh," ujarnya.

Soal kapan pengesahan APBA 2020 dilakukan, Sulaiman mengatakan akan diupayakan sebelum 30 September masa berakhirnya tugas anggota DPRA periode ini," imbuhnya.

Sebelumnya di sidang paripurna, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui Sekda Aceh Taqwallah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBA 2020. Dalam rancangan itu, anggaran Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp 15,457 triliun dan anggaran Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp 17,279 triliun. []

Komentar

Loading...