Terkait Kesejahteraan Eks Kombatan GAM, Tgk Muhar: Persoalan Reintegrasi Belum Selesai

Tgk Muharuddin saat bersilaturrahmi dengan warga Idi Timur dan Idi Rayeuk. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

ACEH TIMUR - Politisi Partai Aceh Tgk. Muharuddin mengatakan persoalan kesejahteraan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat ini belum seluruhnya merata dikarenakan belum selesainya persoalan reintegrasi yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dalam hal memenuhi perjanjian damai (MoU) Helsinki.

"Pemerintah pusat belum merealisasikan hak untuk setiap kombatan GAM mendapatkan 2 hektare lahan, seperti yang tertuang dalam perjanjian damai (MoU) Helsinki," kata Tgk. Muharuddin menjawab pertanyaan salah seorang eks kombatan GAM Aceh Timur di sela-sela pertemuan silaturrahmi dengan warga Kecamatan IdI Timur dan Idi Rayeuk, di Gampong Seuneubok Teungoh, Selasa (12/3/2019).

Hal itu, Tgk. Muharuddin mejelaskan juga disebabkan lemahnya perjanjian damai yang ditantadangani pada 2005 silam, di mana saat itu GAM disebutkan berjumlah sekitar 30 ribu orang. Namun faktanya, kata Tgk. Muhar, kombatan GAM berjumlah mencapai 100 ribu lebih personel.

Tgk Muharuddin saat bersilaturrahmi dengan warga Idi Timur dan Idi Rayeuk. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Persoalan ini, Tgk. Muharuddin menambahkan, telah dilaporkan ke Presiden RI beberapa waktu lalu. "Persoalan Ini sudah kita sampaikan ke Presiden. Jika pemerintah pusat ingin merealisasikan pemberian 2 hektare lahan untuk eks kombatan GAM, tinggal presiden membuat surat intruksi kepada gubernur Aceh untuk selanjutnya diintruksikan ke pemerintah kabupaten/kota di Aceh mendata lahan-lahan HGU (Hak Guna Usaha) dan HTI (Hutan Tanaman Industri) yang terlantar. Lahan-lahan ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahtaraan eks kombatan GAM dan masyarakat, dengan mengupayakan bantuan benih atau bibit dari APBN," ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Tgk. Muharuddin berharap semua pihak di Aceh dapat kompak untuk memperjuangkan realisasi hak 2 hektare lahan untuk eks kombatan GAM, serta berbagai persoalan lainnya di Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat Aceh.

"Ini harus menjadi tugas semua pihak di Aceh, baik eksekutif, legislatif, maupun para wakil rakyat Aceh yang ada di DPR-RI, bagaimana memperjuangkan kesejahtaraan eks kombatan GAM. Untuk mewujudkan perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama ini, maka realisasi butir-butir MoU Helsinki harus sepenuhnya direalisasikan pemerintah pusat," ungkap mantan Ketua DPR Aceh periode 2014-2018 ini.

Tgk Muharuddin bersilaturrahmi dengan Abi Non saat berkunjung ke Dayah Darul Falah Gampong Seunebok Rambong, Aceh Timur. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Usai bersilaturrahmi dengan warga Idi Timur dan Idi Rayeuk, Tgk Muharuddin mengunjungi Dayah Dayah Darul Falah yang berada di Gampong Seunebok Rambong untuk bersilaturrahmi dengan pimpinan dayah tersebut, yaitu Tgk Zainal Abidin yang akrab disapa Abi Non.

Tgk Muharuddin saat bersilaturrahmi dengan warga Idi Timur dan Idi Rayeuk. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Selanjutnya, Tgk Muharuddin juga bersilaturrahmi dengan sejumlah warga di Gampong Keude Dua, Kecamatan Darul Ihsan, Aceh Timur. Silaturrahmi ini dilakukan terkait pencalonannya sebagai Caleg DPR-RI Partai NasDem nomor urut 2 daerah pemilihan Aceh 2. [Reza Gunawan]

Komentar

Loading...