Usulan Bantuan Rumah Layak Huni dan Pembangunan Masjid Melalui Anggota DPRA Terancam Tak Bisa Direalisasikan

Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh Yahdi Hasan. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Yahdi Hasan, mengatakan usulan bantuan rumah layak huni, serta pembangunan masjid dan meunasah yang diusulkan masyarakat melalui para anggota DPRA untuk diperjuangkan ke dinas terkait, terancam tidak bisa direalisasikan pada tahun 2021 mendatang. Hal itu disebabkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tidak mengatur nomenklatur program-progam tersebut dan bisa dilakukan di tingkat pemerintahan provinsi.

“Selain program-program itu, untuk pembukaan jalan produksi untuk pertanian dan perkebunan juga tidak bisa dilakukan. Seharusnya Aceh yang merupakan daerah dan memiliki kewenangan, harus dikecualikan. Apalagi, Aceh saat ini merupakan daerah termiskin di Sumatera, bagaimana mau menurunkan angka kemiskinan jika program-program yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti itu tidak bisa dijalankan di tingkat pemerintahan provinsi,” kata Yahdi Hasan kepada acehonline.co, usai rapat Fraksi Partai Aceh bersama jajaran Bappeda Aceh, Senin (17/2/2020).

Dalam Permendagri itu, Yahdi Hasan menjelaskan, kewenangan untuk melakukan program tersebut, hanya bisa dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk tingakat provinsi, kewenangan tersebut telah diambil atau tidak bisa lagi dilakukan pada 2021 nantinya.

“Jadi, selain usulan masyarakat melalui dewan, di SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) pun tidak bisa memprogramkan kegian-kegiatan tesebut, karena kewenangannya sudah dialihkan. Pemerintah Provinsi, hanya bisa mensuport (mentransfer) keuangan untuk pemerintah kabuten/kota yang ingin melakukan program tersebut. Ini perlu mekanisme yang panjang, karena harus memenuhi dulu aturan yang ada seperti 20 persen bantuan pendidikan dan syarat lainnya,” jelas Yahdi Hasan.

Yang menjadi persoalan, kata Yahdi Hasan, kalangan masyarakat Aceh kerap menyerahkan sejumlah proposal kepada anggota DPRA, baik itu untuk bantuan rumah layak huni maupun bantuan pembangunan masjid dan meunasah.

“Jika Pemerintah Provinsi tidak bisa melakukan program-program itu dan kami tidak bisa memperjuangkan usulan atau proposal masyarakat yang diserahkan kepada kami, maka masyarakat akan marah dan kecewa, karena mereka sudah memberikan kepercayaannya kepada kami dengan harapan dapat memperjuangkan usulan-usulan tersebut, khususnya bantuan rumah layak huni,” ungkap politisi Partai Aceh ini.

Dalam pertemuan dengan jajaran Bappeda Aceh, Yahdi Hasan menambahkan, pihak Bappeda berjanji akan memperjuangkan agar program-program tersebut dapat dicantumkan dalam nomenklatur di Permendagri tersebut, agar usulan-usulan masyarakat terkait bantuan rumah, pembangunan masjid dan meunasah, serta pembangunan jalan produksi untuk pertanian bisa terakomodir.

“Ada sekitar 67 hiingga 70 item lagi termasuk kewenangan Aceh yang belum masuk dan mereka berjanji akan mengupayakan agar menjadi nomenklatur tambahan dari yang sudah ada. Apalagi pembangunan masjid dan meunasah ini kan menyangkut keagamaan, jika tidak masuk ke tempat lain, maka harus masuk di nomenklatur kewenagan Aceh. Kita kan punya kewenangan sendiri dan Aceh juga daerah yang menjalankan syarait Islam,” jelas Yahdi Hasan.

Terkait hal itu, Yahdi Hasan menambahkan, jajaran Faksi Partai Aceh akan melaporkan persoalan itu ke pimpinan DPRA agar untuk mencari solusi agar program-program yang dirasakan manfaatnya tersebut masuk ke dalam nomenklatur di Permendagri Nomo6 90 atau Aceh menjadi daerah yang dikecualikan terkait aturan itu.

“Kami akan meminta untuk difasilitasi agar dapat menanyakan langsung kepada pihak Kemendagri terkait hal ini, karena banyak sekali item-item program yang dibutuhkan rakyat Aceh tetapi nomenklaturnya tidak ada,” kata anggota DPRA Daerah Pemilihan Aceh Tenggara-Gayo Lues ini.

Selain itu, Yahdi Hasan mengimbau eksekutif dan legislatif di Aceh dapat bersinergi untuk bersama-sama mengupayakan agar nomenklatur tersebut, khususnya bantuan rumah layak huni untuk masyarakat Aceh tetap dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh pada 2021.

“Inilah mungkin salah satu program pemerintahan Aceh ke depan untuk mengangkat Aceh dari daerah termiskin di Sumatera. Data BPS, masyarakat Aceh membutuhkan sekitar 17 ribu rumah dhuafa dan layak huni yang harus dibangun ke depan. Namun, jika program bantuan rumah yang sangat didambakan masyarakat Aceh tidak bisa dijalankan di 2021, bagaimana mengangkat Aceh dari daerah termiskin, salah-salah ke depannya masyarakat Aceh akan terus miskin,” imbuhnya. []

Komentar

Loading...