Yahdi Hasan: Ekonomi Rakyat Wajib Diperjuangkan, Bendera Aceh Juga Penting

Bendera Bulan Bintang yang telah ditetapkan sebagai Bendera Aceh. [Foto: Acehonline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Yahdi Hasan menilai para wakil rakyat Aceh periode 2019-2024 yang telah diberikan amanah oleh masyarakat wajib memperjuangkan persoalan-persoalan ekonomi rakyat. Namun politisi Partai Aceh ini juga menilai, polemik Bendera dan Lambang Aceh yang belum selesai meski telah disahkan dalam qanun, serta Himne Aceh juga tetap harus diperjuangkan untuk mendapat persetujuan pemerintah pusat serta memiliki legalitas hukum yang kuat.

“Bendera dan Lambang Aceh serta Himne juga penting untuk diperjuangkan karena hal itu merupakan bagian dari salah satu butir MoU Helsinki atau perjanjian damai Aceh,” kata Yahdi Hasan di Banda Aceh, kepada acehonline.co Sabtu (5/10/2019).

Yahdi Hasan menjelaskan, dirinya sepakat perbaikan dan kesejahteraan masyarakat menjadi hal utama yang harus diperjuangkan di Parlemen Aceh. Namun, mengupayakan agar Bendera dan Lambang Aceh, termasuk Himne juga harus memiliki legalitas hukum yang sah dan kuat, agar Bendera, Lambang, dan Himne Aceh dapat berkibar dan dinyanyikan di seluruh Aceh secara sah, demi berlangsungnya perdamaian Aceh di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (NKRI).

Yahdi Hasan usai dilantik sebagai Anggota DPRA periode 2019-2024 beberapa waktu lalu. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]
“Kita tidak ingin, hanya gara-gara persoalan bendera, hal itu akan menganggu stabilitas keamanan Aceh. Bendera ini juga keinginan rakyat Aceh. Kita tidak ingin, Bendera Aceh yang sudah sah secara qanun saat dikibarkan masyarakat, akhirnya ditangkap aparat keamanan, atau menimbulkan korban jiwa, karena status legalitas hukumnya belum jelas atau menggantung di pusat,” ungkapnya.

Kewenangan Aceh memiliki bendera, lambang, dan himne sendiri, Yahdi Hasan menambahkan, selain tertuang dalam butir-butir MoU Helsinki, juga telah diatur dalam regulasi kewenangan pemerintahan Aceh sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan Aceh yaitu di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UPPA) pasal 246 - pasal 248.

“Maka dari itu, kita juga wajib menjalankan perintah UUPA ini. Dan, dalam hal menjaga perdamaian di Aceh, maka bendera, lambang dan Himne sangat lah penting diperjuangkan sebagai simbol dan keistimewaan serta kekhususan bagi rakyat Aceh,” ungkap Yahdi Hasan.

Pasal di UUPA yang mengatur tentang kewenangan Bendera, Lambang, dan Himne Aceh [Foto: Istimewa]
Pada saat pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh pada 2013 lalu, Yahdi Hasan menambahkan, seluruh fraksi-fraksi di DPRA dari berbagai partai politik lokal dan nasional telah sepakat dan menyetujui pengesahan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

“Simbol dan keistimewaan serta kekhususan Aceh ini tidak dimiliki daerah lain di Indonesia. Ini tentunya menjadi kebanggaan masyarakat Aceh. Untuk itu, semua pihak di Aceh harus melakukan upaya-upaya pendekatan politik yang baik dengan pusat, agar bendera dan lambang, serta himne Aceh bisa memiliki legalitas dan kekuatan hukum yang kuat,” ujarnya.

Yahdi Hasan juga menegaskan, memperjuangkan identitas Aceh tersebut bukan berarti harus menafikan atau mengabaikan persoalan-persoalan ekonomi masyarakat Aceh saat ini. Persoalan ekonomi menurutnya, juga harus diperjuangkan berbarengan dengan hal-hal yang terkait simbol dan identitas Aceh.

“Dengan telah adanya tenaga-tenaga baru di lembaga DPRA ini, saya bersama teman-teman di DPRA akan mendorong penyusunan agenda kerja yang penting bagi Aceh di masa yang akan datang, serta fokus untuk mendongkrak perekonomian Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh,” kata Yahdi Hasan.

“Kami di DPRA bersama Pemerintah Aceh juga akan mengupayakan bagaimana mencari solusi alternatif sumber-sumber pendapatan Aceh, pengganti dana otonomi khusus yang akan berakhir dalam beberapa tahun ke depan. Dan, saya juga mengajak teman-teman di DPRA untuk memperkuat lembaga yang terhormat ini dalam hal memperjuangkan kekhususan Aceh lainnya, seperti energi migas, perkebunan dan perikanan serta sektor-sektor ekonomi lainnya,” tambah Yahdi Hasan yang sebelumnya menjabat Angggota Komisi II DPRA periode 2014-2019.

Dia berharap ke depannya, Pemerintah Aceh yang dalam hal ini gubernur Aceh, dapat menjalin hubungan dan komunikasi yang harmonis dengan lembaga DPRA, guna bersama-sama membawa Aceh untuk lebih baik dalam segala hal.

“Kami menghargai adanya keberagaman, karena tujuan berdemokrasi adalah untuk menyatukan pendapat dan pandangan untuk kemajuan Aceh di masa depan. Untuk itu, kesejahteraan ekonomi rakyat wajib kita perjuangkan melalui program-program unggulan Pemerintah Aceh, yaitu penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, kualitas kesehatan, serta pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan kawasan strategis di Aceh,” kata Yahdi Hasan.

“Namun yang terpeting, poin-poin di perjanjian damai Aceh (MoU Helsinki) juga harus diperjuangkan dan terealisasi seluruhnya, untuk kepentingan generasi Aceh di masa yang akan datang,” tambah anggota DPRA daerah pemilihan Aceh Tenggara - Gayo Lues ini.[]

Komentar

Loading...