FPI Berusaha Minta Penangguhan Penahanan Habib Rizieq

Habib Rizieq usai diperiksa di Polda Metro Jaya, Minggu dinihari (13/12/2020). [Foto: Antara]

JAKARTA - Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) FPI, Aziz Yanuar menuturkan pihaknya saat ini sedang berencana mengajukan penangguhan penahanan terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS).

Diketahui, Habib Rizieq saat ini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya usai resmi ditahan 20 hari oleh penyidik.

"Kami berupaya praperadilan atas penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan HRS. Lalu upaya permohonan penangguhan [penahanan]," kata Aziz, Minggu (13/12/2020).

Namun demikian, dia belum dapat memastikan kapan surat permintaan penangguhan penahanan itu bakal diserahkan kepada penyidik. Pasalnya, Rizieq baru saja ditahan kemarin.

Aziz pun ogah mengatakan bahwa pentolan FPI itu menyerahkan diri kemarin. Dia menegaskan bahwa Rizieq memenuhi panggilan polisi dengan jadwal yang disesuaikan oleh para tersangka.

"Kalau menyerahkan diri itu DPO [Daftar Pencarian Orang], tertangkap tangan. Ini, kan, tidak," ucap Aziz.

Aziz menuturkan, alasan pihaknya meminta penangguhan penahanan adalah karena Rizieq tak akan melarikan diri. Dia menuturkan bahwa sejumlah pihak dapat menjamin hal tersebut.

Meski demikian, Aziz belum merincikan lebih lanjut terkait rencana permohonan penangguhan penahanan yang dimaksud.

"Kondisi beliau masih pemulihan juga. Keluarga dan DPR RI (akan memberi jaminan)," ucap Aziz tanpa menerangkan lebih lanjut soal pihak yang bakal memberi jaminan.

Waketum MUI Minta Polisi Bersikap Adil

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama (MUI), Anwar Abbas meminta polisi bertindak adil menindak para pelanggar protokol kesehatan Covid-19, seperti halnya yang dilakukan terhadap pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

"Sepanjang pengetahuan saya, sangat banyak orang yang melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan. Apakah orang lain yang juga melakukan hal yang sama juga sudah diinterogasi dan ditahan?" ujar Anwar lewat keterangan tertulis, Minggu (13/12/2020).

Jika sudah, maka polisi sudah menegakkan hukum. Jika belum, kata Anwar, maka kepolisian tidak adil dan akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Polisi menetapkan Rizieq sebagai tersangka dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan di Petamburan pada 14 November lalu. Polisi menjerat Rizieq dengan Pasal 160 KUHP tentang menghasut masyarakat supaya melakukan perbuatan pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan di masyarakat dan Pasal 216 KUHP, dengan ancaman hingga 6 tahun penjara. Kini, ia ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya.

Anwar meminta polisi membuka data korban jatuh sakit dan atau meninggal gara-gara kerumunan yang telah disebabkan Rizieq. Ia juga meminta polisi membuka data terkait pelanggaran protokol kesehatan sepanjang Pilkada 2020.

"Kerumunan sewaktu kampanye dan pencoblosan banyak terjadi. Pertanyaannya, siapa yang akan dijadikan tersangka dalam hal ini oleh pihak kepolisian?" ujar Anwar.

"Barangsiapa yang melakukan pelanggaran hukum yang sama maka mereka juga harus mendapatkan hukuman yang sama."

Dalam catatan Bawaslu, pelanggaran protokol kesehatan menduduki peringkat pertama dalam seluruh tahapan Pilkada 2020. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta pemilu dan tim pemenangan pasangan calon.

“Dalam catatan Bawaslu pelanggaran prokes sebanyak 2.126 kasus. Kemudian netralitas ASN 1166. Lalu administrasi, tindak pidana pemilihan dan kode etik,” ujar Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Sabtu, 5 Desember 2020. Berbagai kasus pelanggaran tersebut ditindak dengan pembubaran, somasi, dan peringatan. []

Komentar

Loading...