Ini Pesan Jokowi ke Pihak yang Tak Puas dengan Proses Penegakan Hukum

Presiden Jokowi. [Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden]

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dalam proses penegakan hukum, wajar muncul perbedaan pendapat. Dia menilai jika hal ini terjadi, maka sudah seharusnya menggunakan prosedur hukum yang berlaku.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat dimintai tanggapan terkait peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini. Mulai dari tewasnya 4 orang warga Sigi dan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) pengawal Habib Rizieq Shihab.

“Jika ada perbedaan pendapat, biasanya ada. Jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum saya minta agar menggunakan mekanisme hukum,” katanya saat konferensi pers, Minggu (13/12/20202).

“Ikuti prosedur hukum. Ikuti proses peradilan. Hargai keputusan pengadilan,” lanjutnya.

Bahkan Jokowi mempersilakan untuk menggunakan lembaga independen jika tak puas dengan proses penegakan hukum.

“Jika perlu, jika memerlukan lembaga independen kita memiliki Komnas HAM. Di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya,” ujar Jokowi.

Dia kembali mengatakan bahwa kepastian hukum harus dijaga di Indonesia. “Sekali lagi saya tegaskan kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Menjaga pondasi bagi kemajuan Indonesia,” kata Jokowi.

Aparat Tak Boleh Mundur

Presiden Joko Widodo meminta aparat tak sedikit pun mundur dalam upaya penegakan hukum. Namun, ia juga mengingatkan agar mereka patuh pada aturan hukum selama menjalankan tugas.

Hal ini Jokowi sampaikan menanggapi tewasnya enam simpatisan pemimpin Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab pada 7 Desember kemarin, serta empat warga Sigi, Sulawesi Tengah, dalam teror yang terjadi 27 Oktober lalu.

"Aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun, tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/12/2020).

Menurut Jokowi, aparat harus melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangan secara wajar serta terukur saat bertugas.

"Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil," ujarnya.

Jokowi menyebutkan, saat menjalankan tugas aparat sejatinya dilindungi oleh hukum. Untuk itu, tidak boleh ada warga yang semena-mena melanggar hukum, merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang proses penegakkan hukum, Jokowi meminta agar seluruh pihak mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Ia ingin supaya proses peradilan diikuti dan keputusan pengadilan dihargai.

Seandainya diperlukan keterlibatan lembaga independen, terdapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dapat memfasilitasi pengaduan masyarakat.

"Sekali lagi saya tegaskan kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga pondasi bagi kemajuan Indonesia," kata Jokowi. []

Komentar

Loading...