Jika Perppu KPK Batal Diterbitkan, Mahasiswa Ancam Kembali Gelar Aksi Demo

Aksi mahasiswa di depan Gedung DPR-MPR menolak disahkannya UU KPK yang baru dan revisi RKUHP. [Foto: Kompas.com]

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengundang sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang ada di Jakarta guna melakukan dialog terkait dengan tuntutan para mahasiswa yang menolak UU KPK yang baru saja disahkan tersebut.

Presiden Mahasiswa Trisakti, Dino Ardiansyah menegaskan bahwa pihaknya akan menerjunkan massa yang lebih besar bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau tidak ada stament dari Pak Jokowi, kita akan turun ke jalan dan lebih besar lagi. Arah dialog ini untuk membuka komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa dan kita tahu sejauh ini pemerinta tidak dengar langsung dari mahasiswa dan cara ini bukan untuk mematikan gerakan," ujar Dino usai bertemu Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019.

Dino menjelaskan, mahasiswa terus menunggu pernyataan Jokowi untuk mencabut UU KPK yang baru saja disahkan itu. Menurut dia, Moeldoko akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ini langsung ke Jokowi.

"Pak Moeldoko berjanji akan menyampaikan ini ke Pak Jokowi dan tadi apa yang kami sampaikan akan diakomodir," tegasnya.

Para mahasiswa yang bertemu dengan Moeldoko itu di antaranya berasal dari Untar, Universitas Bakrie, Universitas Paramadina, Universitas Trisakti, dan Ukrida.

Dino menegaskan bahwa pertemuan pihaknya dengan perwakilan pemerintah bukan untuk memecah belah gerakan mahasiswa yang menolak pelemahan lembaga antirasuah.

"Ini bukan memecah gerakan kita. Kita tetap solid. Karena yang ingin kita sampaikan ini hanya cara (kita)," pungkasnya. []

Komentar

Loading...