KPK Nilai Ada Peluang Tersangka Korporasi di Kasus Ekspor Benih Lobster

KPK menggelar konferensi pers terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster, Rabu (25/11/2020). [Foto: Antara]

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara ihwal adanya peluang menetapkan PT Aero Citra Kargo (ACK) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (2/12/2020), mengatakan untuk saat ini pihaknya masih fokus pada pembuktian unsur pasal yang disangkakan kepada tujuh orang tersangka.

"Jika kemudian ditemukan ada bukti permulaan yang cukup, KPK tidak segan untuk menetapkan pihak-pihak lain sebagai tersangka, termasuk tentu jika ada dugaan keterlibatan pihak korporasi," ujar Ali melalui keterangan tertulisnya.

Selain itu, KPK juga bakal menganalisa terhadap peluang penggunaan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sebagaimana diketahui, salah satu dari tujuh tersangka yang ditetapkan KPK adalah pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadhi Pranoto Loe.

Menurut komisi anti-rasuah, Siswadhi merupakan pengendali ACK, satu-satunya perusahaan forwarder yang ditunjuk sebagai pihak yang mengangkut benur. ACK ditunjuk oleh Perkumpulan Pengusaha Lobster Indonesia (Pelobi) yang disinyalir berada di bawah komando tersangka lain dalam kasus yang sama, Andreau Pribadi—Staf Khusus Menteri KKP Edhy Prabowo.

KPK menduga Edhy Prabowo mengantongi saham di ACK melalui nominee atau pinjam nama. “Pemegang saham PT ACK terdiri atas AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) yang diduga merupakan nominee dari EP (Edhy Prabowo) serta YSA (Yudi Surya Atmaja),” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, pada 25 November.

Telusuri Aliran Dana Kasus Benih Lobster

KPK akan menggandeng pihak perbankan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster.

"Tentu KPK akan melibatkan pihak lain termasuk pihak perbankan maupun PPATK," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Rabu (2/12/2020).

Selain itu, Ali memastikan KPK juga akan mengembangkan proses penyidikan dan pengumpulan bukti berdasarkan keterangan para saksi yang akan dipanggil KPK.

Dalam perkara ini, Edhy menerima suap bersama lima orang lainnya, yakni Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Amiril Mukminin (AM).

edangkan sebagai pemberi Direktur PT DPP Suharjito (SJT). Edhy diduga menerima total Rp 9,8 miliar dan US$ 100 ribu dalam kasus tersebut.

Sebagai penerima, Edhy Prabowo bersama lima orang lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Suharjito dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi Direktur PT DPP Suharjito (SJT). Edhy diduga menerima total Rp 9,8 miliar dan US$ 100 ribu dalam kasus tersebut.

Sebagai penerima, Edhy Prabowo bersama lima orang lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Suharjito dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. []

Komentar

Loading...