KPU Pelajari Seluruh Gugatan Sengketa Pemilu, Siakan 20 Pengacara Hadapi Prabowo

Ilustrasi KPU Pusat. [Foto: Istimewa]

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mempelajari seluruh gugatan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu guna mengetahui secara subtansif yang didalilkan para pemohon.

"Untuk menyusun jawaban tersebut, KPU mempersiapkan dua hal. Pertama, KPU akan mempelajari pokok-pokok permohonan pemohon, untuk memastikan di mana locus persoalan dan apa substansi yang dimohonkan," ujar Komisioner KPU RI Pramono Ubaid, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/5/2019).

Dalam menyusun jawaban, KPU juga akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi hingga Kab/Kota. Sehingga jelas Pram, jawaban yang diberikan nanti lebih jelas sesuai dengan kronologis aslinya.

"Kedua, KPU akan mengkoordinasikan seluruh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam menyusun jawaban atas pokok-pokok permohonan. Kami ingin memastikan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota menguraikan jawaban secara jelas baik dari sisi data kuantitatif maupun uraian kronologis," ucapnya.

Dengan begitu, KPU menurut Pram dapat membantah tuduhan adanya kecurangan selama proses pemilu. KPU jelasnya akan maksimal menghadapi persidangan di MK.

"Dengan demikian forum persidangan di MK akan kami maksimalkan untuk membantah dalil-dalil yang diajukan pemohon, serta mematahkan tuduhan bahwa KPU telah melakukan berbagai kecurangan selama proses tahapan pemilu," tuturnya.

Sebelumnya, dilihat dari situs resmi MK terdapat total 339 gugatan Pileg 2019 yang telah terdaftar. Sebanyak 329 permohonan merupakan gugatan DPR/DPRD sedangkan 10 permohonan lainnya gugatan DPD. MK akan meregistrasi gugatan itu pada 1 Juli 2019, usai menyelesaikan gugatan pilpres yang diajukan oleh pasangan 02 Prabowo-Sandi.

Siapkan 20 Pengacara Hadapi Gugatan Prabowo

KPU akan menghadapi gugatan yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait hasil rekapitulasi nasional di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim Hukum KPU mengatakan telah menyiapkan 20 pengacara.

"Dari tim kuasa hukum kami (untuk pilpres) ada 20 orang," ujar kuasa hukum KPU Ali Nurdin di hotel Le Meridien, Jl Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019).

Ali mengatakan telah menerima salinan gugatan yang diajukan BPN. Pihaknya juga telah membaca dan mempelajari gugatan tersebut.

"Sudah, kami sudah baca internal dan pelajari internal. Tapi kami tidak akan komentari dulu," tuturnya.

Dia mengatakan salah satu hal yang akan dipelajari yaitu terkait kecurangan yang dituduhkan. Selain itu, menurutnya bukti-bukti juga akan disampaikan dalam persidangan.

"Nanti kami akan pelajari kecurangannya dimana, buktinya apa. Tentunya, KPU akan menunjukkan bukti-bukti KPU telah bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Ali.

Ali juga menyebut, pihaknya akan menyiapkan beberapa bukti yang berkaitan dengan hasil perolehan suara. Bukti ini akan diambil dari seluruh tingkatan pada tahapan berjenjang.

"Dipersiapkan tentunya terkait pelaksanaan tahapan pemilu, pertama berkaitan hasil perolehan suara, baik ditingkat TPS, PPS, PPK, sampai ke rekap Nasional. Itu nanti kita koordinasikan dengan tim sekretariat KPU datanya," ujar Ali. []

Komentar

Loading...