Panglima TNI Petakan Potensi Konflik dan Pengerahan Massa Pasca-Pemilu 2019

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. [Foto: Istimewa]

JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memaparkan sejumlah prediksi situasi pasca-Pemilu 2019. Salah satunya prediksi adanya aksi di KPU dan Bawaslu seusai penetapan hasil pemilu.

"Dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau penyerangan terhadap kantor penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan sebagainya yang sudah kami prediksi dan siagakan dengan Bapak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian)," kata Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Hadi menyampaikan hal itu dalam rapat kerja (raker) bersama DPD RI. Agenda rapat adalah evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019.

Selain itu, Hadi memprediksi peningkatan penyebaran informasi hoax. Menurut dia, penyebaran hoax bisa memicu kericuhan di masyarakat.

"Diprediksi juga akan ada peningkatan penyebaran berita hoax di media. Hoax disebar karena ada aktor ingin memanfaatkan situasi yang berkembang. Dan polarisasi yang terbentuk selama masa kampanye menyebabkan identitas primordial, kesukuan, agama, dan kesenjangan sosial dapat dimanfaatkan menimbulkan anarkisme massa," ujarnya.

Hadi pun memaparkan sejumlah langkah antisipasi yang telah disiapkan TNI. Pemetaan potensi konflik juga sudah dilakukan.

"Antara lain melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan adanya potensi konflik maupun indikasi pengarahan massa di masing-masing wilayah," sebut Hadi.

"Melalui pembinaan teritorial, saya telah memerintahkan tiap satuan kewilayahan untuk membangun kedewasaan politik masyarakat," lanjut dia.

Selain itu, kata Hadi, TNI menerapkan deteksi dini, cegah dini, serta temu cepat dan lapor cepat. Lalu, patroli TNI bersama Polri.

Hadi menambahkan, pasukan cadangan dan alutsista juga disiagakan. Hadi juga mewaspadai adanya serangan terorisme.

Ada Gerakan Kepung KPU pada 22 Mei

Badan Intelijen Negara telah mendeteksi adanya isu people power atau penggerakan massa pada saat penghitungan rekapitulasi secara nasional di kantor Komisi Pemilihan Umum pada 22 Mei 2019.

"Seluruh aparat keamanan komitmen jaga keamanan kondusif. Saat ini terus dibangun isu kecurangan dan ajakan kepung ke KPU tanggal 22 Mei. BIN mendeteksi dan mencegah lebih dini potensi ancaman," ujar Wakil Kepala BIN, Letnan Jenderal (Purn) Teddy Lhaksmana, saat rapat kerja evaluasi pemilu bersama DPD RI di Nusantara V DPR, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.

Demi menjaga keamanan di negeri ini, BIN mengajak kepada para tokoh masyarakat dan elite politik untuk mempercayakan proses penghitungan suara kepada KPU yang saat ini masih berlangsung.

Menurut Teddy, secara penuh institusi TNI akan bertanggung jawab melakukan pengamanan pada pesta demokrasi tahun ini.

"BIN akan bertanggung jawab terhadap seluruh potensi ancaman baik luar dan dalam ancam keutuhan bangsa," katanya.

Tak hanya itu, BIN juga terus mewaspadai terkait adanya ancaman serius terhadap kelompok radikal selama proses kegiatan Pemilihan Umum 2019.

"Potensi ancaman teror dari kelompok radikal yang ingin manfaatkan momentum pemilu perlu terus diwaspadai," ujar Teddy. []

Komentar

Loading...