Sekilas Info

Dilema Kebijakan Lockdown

Ilustrasi Lockdown. [Foto: Istimewa]

Oleh:Jummaidi Saputra, S.H.,M.H

Kata lockdown menjadi popular semenjak virus corona (Covid-19) mewabah kebeberapa negara. Sebagai upaya mengantisipasi menyebarnya wabah (Covid-19) beberapa negara telah menetapkan lockdown seperti: China, Spanyol, Malaysia, Italia, Perancis, Denmark, Irlandia, Belanda, Belgia, Filipina, Lebanon, dan Selandia Baru.

Lockdown memiliki arti kuncian, lockdown seperti yang dikutip dari cambrige, yaitu sebagai situasi dimana orang tidak diperbolehkan masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau kawasan bebas karena kondisi darurat (kompas.2020). Tujuan dari lockdown itu sendiri adalah mengantisipasi agar virus tidak menyebar lebih luas dalam hal ini adalah Covid-19.

Saat ini Indonesia dalam mengatasi penyebaran Covid-19 belum menetapkan lockdown hanya menetapkan social Distance atau pembatasan jarak antar masyarakat. Pengaturan tentang lockdown di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut lockdown dipersamakan dengan karantina.

Karantina dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.

Bahwa dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.

Kebijakan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan yang patut diketahui adalah karantina yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat dan dibantu daerah memiliki tanggung jawab, yaitu: Pertama Karantina Rumah, Selama penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, dibantu Pemerintah Daerah dan Pihak terkait.

Kedua Karantina Wilayah, Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dibantu Pemerintah Daerah dan Pihak terkait.

Ketiga Karantina Rumah Sakit, Selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah harus melaksanakan tanggung jawabnya bila nanti akan mengambil kebijakan lockdown . Tidak mudah memang yang harus dipersiapkan pemerintah dalam memutuskan untuk melakukan lockdown.

Selain tanggung jawab di atas permerintah juga harus memikirkan bagaimana solusi bila nanti perekomian masyarakat menjadi merosot seperti tempat-tempat usaha tutup baik itu usaha-usaha kecil serta akan mengahasilkan pengangguran. Banyak lagi dampak yang terjadi jika dilakukan lockdown atau karantina tersebut. Jangan sampai dengan memutuskan lockdown akan menimbulkan masalah baru.

Disisi lain dengan semakin banyaknya masyarakat yang tertular Covid-19 mau tidak mau Pemerintah harus memutuskan untuk melakukan lockdown atau karantina untuk dapat mencegah semakin banyak korban dari Covid-19. Saat ini Negara China cukup berhasil menekan jumlah penyebaran Covid-19 dengan cara melakukan lockdown dan termasuk beberapa negara lain.

Di Aceh, Gubernur telah mengeluarkan himbauan kembali dengan menutup warung atau kedai kopi, cafe dan tempat-tempat hiburan lainnya. Dari himbauan tersebut ada beberapa para pelaku usaha sudah merasakan kerugian, apalagi bila dilaksanakan lockdown. sebaliknya, disisi lain pasien yang terduga terinfeksi Covid-19 meninggal dunia di Rumah Sakit Umum dr Zainal Abidin Banda Aceh, sehingga Pemerintah harus mengambil langkah tegas dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

Memang dilema dalam mengeluarkan kebijakan lockdown. akan tetapi mudah-mudahan Pemerintah dapat mengambil kebijakan yang terbaik dalam menangani Covid-19, kebijakan terbaik tersebut adalah kebijakan yang dapat memberikan keseimbangan yang tidak merugikan semua pihak. Dan kita doakan semoga Covid-19 ini segera berakhir sehingga tida ada korban lagi. []

Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Hukum di Aceh

Komentar

Loading...