E-Voting dan Perkembangan Hukum

Ilustrasi e-voting. [Foto: Istimewa]

Oleh: Jummaidi Saputra, S.H.,M.H 

Baru-baru ini DPRK Banda Aceh menyelenggarakan webinar yang bertema tentang pemilihan keuchik serentak menggunakan e-voting. Webinar ini dilaksanakan dalam rangka persiapan Kota Banda Aceh melaksanakan pemilihan keuchik serentak menggunakan e-voting.

Penggunaan e-voting merupakan reprsentatif dari Kota Banda Aceh sebagai kota smart city. Saat ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat dari sisi positif akan memberikan kemudahan dan kemanfatan. sehingga perkembangan ini harus di manfaatkan pemerintah untuk tujuan penyelenggaraaan pemerintahan yang baik (good governace) dan bersih (clean goverment).

Electronic Voting (e-voting) merupakan suatu metode pengumpulan suara dengan menggunakan perangkat elektronik. Menurut Kersting dan Baldershein e-voting diartikan sebagai penggunaan hak pilih dalam sebuah pemilihan yang didukung oleh alat elektronik. E-voting pertama sekali digunakan di Amerika Serikat tahun 1889.

Kelebihan penggunaan e-voting dalam pemilihan umum yaitu lebih efesien dan lebih akurat. Selain kelebihan tersebut, e-voting juga akan dapat mengurangi terjadinnya sengketa dan konflik dalam pemilhan. Melihat dari aspek tersebut penggunaan e-voting dalam pemilihan keuchik serentak di Kota Banda Aceh sudah tepat.

Secara sosial masyarakat, penggunaan teknologi informasi dalam masyarakat bukanlah suatu hal yang tabu. hampir semua orang menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan baik dalam bekerja maupun dalam berinterkasi sosial seperti penggunaan media sosial dengan berbagai aplikasi. Sehingga ini akan memudahkan pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penggunakan e-voting dalam pemeilihan keuchik serentak nantinya.

Perkembangan Hukum

Terbukanya peluang digunakannya e-voting dalam pemiihan umum berawal saat pemberlakukan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi”.

Selain itu juga pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009 tanggal 30 Maret 2010, memutuskan bahwa ”Mencoblos /mencentang dapat juga diartikan dengan menggunakan metode evoting (sentuh panel komputer/peralatan elektronik voting) dengan syarat kumulatif sebagai berikut : “Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan”.

Penggunaan e-voting juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 85 dijelaskan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan memberikan suara melalui Pemilihan suara secara elektronik dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa penggunaan e-voting di Indonesia dalam pemilihan telah dibuka peluang dan dapat dilaksanakan. Di Indonesia penggunaan e-voting telah digunakan dibeberapa kabupaten/kota dalam pemilihan kepala desa (keuchik) seperti yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pidie Jaya dan beberapa kabupaten/kota lainnya.

Jummaidi Saputra. [Foto: Istimewa]
Di Kota Banda Aceh, dalam pemilihan keuchik saat ini masih menggunakan pemungutan suara secara manual. Landasan hukum tentang pemilhan keuchik di Banda Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh. Kedua landasan hukum tersebut tidak mengatur pemungutan suara menggunakan elektronik voting.

Secara hirarki pemilhan keuchik di Aceh berlandaskan dari kedua landasan hukum tersebut. Bila diamati bahwa secara khusus kedua landansan tersebut belum mengikuti perkembangan informasi teknologi dan masyarakat salah satunya penggunaan e-voting tersebut. Yang seharusnya sudah dilakukan perubahan ke arah perkembangan saat ini.

Perubahan hukum dan masyarakat terbagi kedalam dua macam; pertama perubahan hukum yang bersifat ratifikasi, yaitu sebenarnya masyarakat sudah terlebih dahulu berubah dan sudah mempraktikkan perubahan yang dimaksud. Kedua, perubahan hukum yang bersifat proaktif, yaitu masyarakat belum mempraktikkan perubahan tersebut, tetapi sudah ada ide-ide yang berkembang terhadap perubahan yang dimaksud.

Hukum dan masyarakat terus berkembang, sehingga perlu ada perubahan dan pembaharuan hukum untuk menyesuaikan perkembangan tersebut agar tidak terjadinya kekosongangan hukum. E-voting merupakan suatu inovasi dari perkembangan teknologi yang memberikan manfaat dan kemudahan yang efesien dan efektif.

Secara praktis dan teknis kita mampu melaksanakan e-voting dalam pemilihan keuchik serentak di Kota Banda Aceh. Akan tetapi, hanya saja kita perlu pembaharuan hukum terkait dengan pemilihan keuchik menggunakan e-voting, sehingga ada payung hukum yang kuat untuk melaksanakan e-voting tersebut dalam pemilihan keuchik di Kota Banda Aceh dan tidak bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum, khususnya pemilihan keuchik.

Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Hukum
[email protected]

Komentar

Loading...