Menanti Keseriusan Negara Dalam Mengatasi Pandemi

Ilustrasi virus corona di Indonesia. [Foto: shutterstock]

Oleh: Tia Nanda, S.IP

Masih dengan cerita lama, Sejak mewabahnya virus corona di dunia, setidaknya telah menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia. Angka infeksi virus corona mencapai 1,2 juta dengan angka kematian sebesar 69.498 dan pasien sembuh mencapai 262.985. Dari 200 negara itu, 10 negara telah melaporkan angka infeksi lebih dari 20.000, bahkan beberapa di antaranya melebih 100.000 (www.kompas.com diakses pada 12 November 2020).

Negara Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka penyebaran wabah COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Hal ini sesuai publikasi di situs Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) dengan akumulasi kasus virus corona di Indonesia mencapai 381.91. Disusul Filipina dengan kasus virus corona sebesar 365.799 jiwa orang yang terpapar virus tersebut (www.kesehatan.kontan.co.id diakses pada 12 November 2020).

Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah melakukan berbagi upaya dalam pencegahan penyebaran virus ini, diantaranya dengan melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai wilayah, mengkampanyekan penerapan protokol Kesehatan, pengadaaan alat medis, mengalihan dana ABN untuk keperluan pencegahan covid19 dan sebagainya.

Dalam negara kesejahteraan (welfare state) bisa dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (market failure) dan kegagalan negara (state failure) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Goodin (1999; dalam Simarmata, 2008: 19) negara kesejahteraan sering diasosiasikan dengan proses distribusi sumber daya yang ada kepada publik, baik secara tunai maupun dalam bentuk tertentu (cash benefits or benefits in kind). Konsep kesejahteraan juga terkait erat dengan kebijakan sosial-ekonomi yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara umum. Beberapa bidang yang paling mendesak untuk diperhatikan dalam kebijakan kesejahteraan adalah masalah pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja.

Namun pada kenyataanya implimentasi kebijakan pemerintah tersebut sangat lah jauh dari negara kesejahteraan (walefare state), kebijakan yang dibuat oleh pemerintah indonesia sampai saat ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pemulihan keadaan negara yang sampai saat ini masih dalam keadaan lumpuh, kasus positif corona terus bertambah, angka kematian terus meningkat. Belum lagi ditambah masalah kemiskinan dan kemorosotan ekonomi, sembrautnya Pendidikan, masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya. Indonesia dianggap gagal dalam menjalani fungsinya sebagai sebuah negara yang melindungi dan mensejahterakan rakyatnya seperti tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Penulis melihat kasus indonesia Hampir sama dengan yang dialami oleh Negara Amerika Serikat yang mana ketika wabah ini mulai mengguncang keadaan Kesehatan dunia, WHO mencatat pertambahan terbesar jumlah kasus virus corona dalam 24 jam, dengan 307.930 kasus di AS. Angka ini menjadi angka tertinggi kedua setelah Negara India dan Brasil (www.bbc.com diakses pada 12 November 2020).

Donald Trump pada saat itu mengaku telah memberikan kebijakan yang terbaik untuk rakyat AS, namun pada kenyataanya pemerintah AS sangat tertutup terkait informasi penyebaran virus corona tersebut, dengan dalih pemerintah tidak timbul rasa ketakutan berlebih dari rakyat AS yang akan mengganggu aktivitas mereka. Karena pemerintah AS sangat respect terhadap kebebasan rakyatnya. Hal ini menyebabkan kekecewaan yang mendalam yang dirasakan masyarakat terhadap pemerintah AS dan sepertinya berdampak terhadap kekalahan Trump terhadap lawanya Joe Biden yang menawarkan upaya pencegahan covid19 yang lebih baik dalam pemilihan presiden beberapa waktu lalu.

Sampai saat ini rakyat Indonesia masih menunggu keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi ini, sangat diharapkan kepada jajaran pemerintah, para politisi, pimpinan partai dan seluruh elemen negara agar dapat memberikan masukan serta memutuskan suatu kebijakan yang benar-benar matang dalam memutuskan mata rantai penyebaran covid19, serta memberikan jalan keluar terhadap kelumpuhan ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan segala bentu kegiatan sosial. Sehingga negara tidak terkesan bermain-main dalam penyelesaian masalah yang tidak main-main ini. []

Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia

Komentar

Loading...