Anggota DPRA dari PDA Sarankan Pemerintah Aceh Realokasi Penerapan Perbankan Konvensional ke Sabang

Anggota DPRA dari Partai Daerah Aceh (PDA), Wahyu Wahab Usman. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Wahyu Wahab Usman dari Partai Daerah Aceh (PDA) menilai penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang melarang beroperasinya bank konvensional di Aceh pada 2021 terlalu dini untuk ditetapkan secara menyeluruh. Dia menyarakan agar Pemerintah Aceh merealokasi penerapan perbankan bank konvensional ke Sabang.

“Sebenarnya terlalu dini untuk diterapkan secara menyeluruh, dikarenakan secara nasional kita baru akan memulainya pada 2023,” kata Wahyu Wahab dalam keterangan tertulisnya yang diterima acehonline.co, Jumat dinihari (25/12/2020).

Dia pun mengaku setuju dengan rencana gubenur Aceh yang akan mengusulkan perpanjangan operasional bank konvensional di Aceh.

“Saya setuju dengan Pak Nova, pastinya sebelum berbicara mengenai perpanjangan operasional bank konvensional hingga 2026, beliau telah melakukan observasi sehingga mengerti advantages (keuntungan) dan disadvantages (kerugian) apabila terlalu terburu-buru melaksanakan perintah Qanun LKS. Tetapi seorang kepala daerah harus mematuhi seluruh perintah qanun yang telah disahkan, dan ini tidak terbantahkan oleh siapapun,” ujar Wahyu Wahab.

Dia juga menilai, seluruh kegiatan operasional perbankan konvensional tidak harus dikeluarkan dari wilayah Pemerintah Aceh secara menyeluruh, dikarenakan wilayah Aceh terdapat Kota Sabang yang memerlukan bank konvensional dalam pengembangan ekonomi di daerah itu.

“Untuk mendorong Sabang menjadi Megapolitan District, maka diharapkan Pemerintah Kota Sabang dengan dukungan BPKS Sabang dapat menerima keberadaan serta mendukung operasional kegiatan Bank Konvensional di wilayah Sabang,” ungkapnya.

Wahyu Wahab menyarankan, rencana gubernur Aceh untuk perpanjangan bank konvensional dipindahkan untuk Sabang.

“Ini bertujuan agar Sabang dijadikan wilayah bebas untuk transaksi umum keuangan yang mgkn dapat membantu pariwisata Sabang dan memudahkan transaksi untuk transportasi kapal laut (Aceh hebat 2),” imbuhnya.

Selain itu, dia meminta semua pihak di Aceh dapat menanggapi dengan bijak soal larangan bank konvensional di Aceh secara menyeluruh.

“Jadi semua pihak di Aceh harus dapat memikirkan maang-matang atas untung atau ruginya penerapan Qanun LKS secara menyeluruh demi kemajuan perekonomian Aceh,” tegas anggota Komisi III DPRA yang membidangi investasi ini. []

Komentar

Loading...