Banmus DPRA Sepakat Persoalan Proyek Multiyears Dilanjutkan ke Sidang Paripurna

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait Sidang Paripurna Persetujuan Pembatalan MoU Proyek Multiyears 2020-2022. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sepakat persoalan Proyek Multiyears senilai Rp2,7 triliun Tahun 2020-2022 dilanjutkan ke sidang paripurna.

Keputusan itu disepakati setelah Banmus DPRA menggelar rapat yang dipimpin Ketua Banmus DPRA Dahlan Jamaluddin, didampingi unsur pimpinan lainnya yakni Dalimi, Hendra Budian, dan Safaruddin, bersama sejumlah anggota Banmus DPRA, Senin (20/7/2020), di Gedung DPR Aceh.

Rapat Banmus DPRA menyepakati sidang paripurna terkait proyek tahun jamak tersebut akan dilaksanakan pada Rabu siang, 22 Juli 2020, Pukul 14.00 WIB. Dalam rapat banmus tersebut, paripurna yang sebelumnya berjudul “Persetujuan Pembatalan Proyek Multiyears Tahun 2020-2022” diubah menjadi “Persetujuan Pembatalan MoU Proyek Multiyears Tahun 2020-2022”.

Selain itu pada Rabu nantinya, juga digelar paripurna pembentukan Pansus DPRA terkait Pembangunan Gedung Oncology RSUDZA, Pansus PT Bank Aceh Syariah, serta Pansus Pengadaan Barang dan Jasa APBA-P Tahun 2019.

Sementara itu rapat tersebut juga memutuskan diagendakannya sidang paripurna “Penyampaian Rekomendasi DPR Aceh Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun 2019” yang akan digelar pada Jumat siang, 24 Juli 2020. Pada hari yang sama tersebut juga diagendakan paripurna penyerahan KUA-PPAS 2021.

Sedangkan paripurna “Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) DPR Aceh Terhadap LHP-BPK” belum diagendakan, karena masih menunggu laporan tim pansus secara keseluruhan.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin kepada wartawan usai rapat tersebut, Senin sore, mengatakan meski persoalan proyek multiyears diparipurnakan, Banmus DPRA sepakat bahwa hal itu bukan berarti DPRA menolak pembangunan di Aceh. Melainkan, untuk meluruskan adanya permasalahan mekanisme penganggaran yang dinilai tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Saya kira clear kan, perdebatannya (di banmus DPRA), bukan pada subtansi pembangunan. Kami sepakat yang namanya kebijakan publik dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki, termasuk fiskal, dia kan alternatif dari banyak program yang mesti kita lakukan. Pembangunan itu keniscayaan, menjadi mandat dasar dari pemerintah. Dan kami tidak ada yang anti dengan pembangunan, semua telah bersepakat,” ungkap Dahlan.

“Namun dalam konteks lain, kami juga harus taat asas dan taat hukum, itu saja yang akan kita tegakkan nanti. Dan kami di lembaga legislatif, sesuai dengan mandat konstitusi dalam hal kerja pengawasan, melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan kami, tidak lebih dari itu,” tambah politisi Partai Aceh ini.

Rapat Banmus DPRA membahas agenda Sidang Paripurna Persetujuan Pembatalan MoU Proyek Multiyears, Senin (20/7/2020), di Gedung DPR Aceh. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]
Sementara itu ketika ditanyai apakah dengan disetujui pembatalan MoU proyek multiyears itu, menyebabkan proyek tersebut batal dilaksanakan, Dahlan menyatakan ada tafsir hukum terkait hal tersebut.

“Kami tidak masuk di tarsir hukumnya. Kami masuk di ketentuan bahwa ada pelanggaran ketentuan perencanaan penganggaran. Termasuk tidak ada persetujuan bersama yang dibawa ke paripurna, atau yang lebih awalnya lagi, tidak ada kesepakatan di KUA-PPAS,” jelasnya.

Dengan pembatalan MoU Multiyeras tersebut, Dahlan menjelaskan, tidak mempengaruhi Qanun APBA 2020 yang telah disahkan sebelumnya.

“Qanun sebagai suatu kesatuan yang telah menjadi produk kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif dalam bentuk APBA 2020 itu satu hal. Namun adanya pelanggaran mekanisme dalam proses perencanaan penganggaran dalam hal proyek multiyears itu satu hal lain. Kami tidak bicara pembatalan qanunnya (APBA 2020),” ungkap Dahlan.

Proses penganggaran yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, Dahlan menegaskan, itu batal demi hukum.

“Kami hanya mengambil sikap politik. Dikarenakan kami lembaga politik, maka sikap kami menggelar paripurna untuk meminta persetujuan agar ini ada kepastian hukum untuk ke depan,” ujarnya.

“Bahwa kemudian ada orang atau publik yang mempersoalkan secara hukum ya silakan. Pemerintah (Aceh) juga mau melaksanakan proyek tersebut untuk tahun ini karena sudah ada anggarannya di APBA 2020 ya silahkan. Kami tidak masuk di ranah itu. Kami hanya bersikap agar ada kepastian (hukum) dan proyek ini tidak berlanjut di APBA 2021-2022,” ungkapnya.

“Jika pemerintah mau melanjutkan karena itu dianggap penting dan strategis dalam konteks pembangunan pencapaian visi-misi pemerintah hari ini, tinggal kita uji di anggaran 2021 ini. Silakan diikuti perundang-undangan yang ada, bersamaan dengan KUA-PPAS, diajukan proyek yang sifatnya multiyears ke kami untuk sama-sama kita bahas. Dan kalau itu kita anggap itu penting, urgent, serta sesuai fiskal kita dan tersedia, maka tinggal berlanjut, masih ada waktu 2021-2022. Jadi bisa diusul kembali, tapi mekanismenya dipenuhi agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari,” tambah Dahlan lagi.

Dahlan berharap, kerja-kerja pansus dan pengawasan DPRA tersebut, akan ada output dalam tata kelola dalam pembangunan Aceh yang lebih baik ke depannya. []

Komentar

Loading...