Hanura Desak DPRA Surati Presiden Terkait Penetapan Gubernur Aceh Definitif

Ketua DPD Partai Hanura Aceh, Ibnu Rusdi. [Foto: Istimewa]

BANDA ACEH - Ketua Partai Hanura Aceh, Ibnu Rusdi, mendesak pimpinan DPRA segera menyurati Presiden Republik Indonesia (RI) melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk meminta Surat Keputusan (SK) pemberhentian Irwandi Yusuf, sebagai Gubernur Aceh nonaktif serta segera mendefinitifkan Nova Iriansyah sebagai gubernur Aceh.

“Untuk meringankan tugas Plt Gubernur Aceh sudah sepatutnya didampingi wakil gubernur, tapi prosesnya Gubernur Aceh harus definitif dulu,” kata Ibnu Rusdi dalam keterangannya tertulisnya yang diterima acehonline.co, Kamis (18/6/2020).

Ibnu Rusdi menjelaskan, Pemerintah Pusat harus segera mengeluarkan SK pemberhentian Irwandi Yusuf dari Gubernur nonaktif, dikarenakan pututusan hukum terkait kasus korupsi yang menimpanya telah lama inkrah. Hanura Aceh juga mendorong agar Nova Iriansyah segera diangkat sebagai gubernur Aceh definitif.

“Setelah adanya SK pemberhentian Irwandi Yusuf dari presiden, baru DPRA bisa mengusulkan pengangkatan Gubernur Aceh definitif,” ungkap Ibnu Rusdi.

Setalah turunnya SK pemberhentian, Ibnu Rusdi menambahkan, kemudian DPRA akan menetapkan gubernur definitif dalam sidang paripurna. Selanjutnya, kata dia, proses pengusulan wakil gubernur (wagub) akan dapat dilakukan oleh partai pengusung melalui DPRA, yang nantinya wakil gubernur pengganti tersebut akan membantu tugas-tuga Nova menjalankan roda pemerintahan Aceh.

“Untuk memaksimalkan jalannya roda pemerintahan, Aceh membutuhkan gubernur definitif, karena Pelaksana tugas (Plt) gubernur itu kan terbatas kewenangannya dalam berbagai hal,” katanya.

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), Ibnu Rusdi menambahkan, jabatan Plt gubernur dalam kewenanganya memiliki kendala, seperti mempromosikan dan mutasi jabatan pejabat struktural dan eselon.

“Beban kerja Pemerintahan Aceh saat ini sangat berat, ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Posisi wakil gubernur Aceh saat ini sangat dibutuhkan, karena dengan adanya wagub ada pembagian tugas yang dapat meringankan beban gubernur,” ungkap Ibnu Rusdi yang juga Ketua IMI Aceh ini.

“Ditinjau dari sisi politik pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan masyarakat dan efektivitas pembangunan, Gubernur Aceh definitif dengan didampingi wakil gubernur menjadi hal yang mendesak saat ini,” kata dia.

Ibnu Rusdi berharap Ketua DPRA dapat fokus dan lebih serius dalam menindaklanjuti persoalan tersebut dan segera mengkomunikasikannya ke Kemendagri.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin menyatakan belum dapat mengusulkan pengangkatan Nova Iriansyah Gubernur Aceh definitif. Hal itu dikarenakan DPRA belum menerima surat pemberhentian Irwandi Yusuf dari jabatan Gubernur Aceh.

Surat pemberhentian itu menjadi pedoman bagi DPRA mengusulkan pengangkatan Gubernur Aceh secara definitif. []

Komentar

Loading...