Irwan Djohan Alihkan Dana Pokir Rp 6 Miliar untuk Penanganan Corona

Anggota DPRA Teuku Irwan Djohan bersama sang istri usai prosesi pelantikan Anggota DPRA Periode 2019-2024 pada akhir September 2019 silam. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Teuku Irwan Djohan berinisiatif mengalihkan dana pokok pikiran (Pokir)—sebelumnya disebut dana Aspirasi—Rp 6 miliar untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Dana dimaksud sebelumnya diperuntukkan pada pelaksanaan program Aceh Sumatera Expo (ASPO) 2020 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh.

Irwan menegaskan itu melalui surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Nomor 77/FPPP/DPRA/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, yang ditandantangani sendiri oleh Irwan Djohan selaku Wakil Ketua Fraksi PPP.

Pada surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRA dimaksud, Irwan menyatakan, sebagai Anggota DPRA yang mengusulkan Pokir di dalam APBA 2020, dirinya bermaksud mengusulkan perubahan Penyelenggaraan Kegiatan Aceh Sumatera Expo (ASPO) 2020 pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata Aceh dengan total pagu Rp 6 miliar. Pokir tersebut dialihkan menjadi program yang lebih prioritas dalam kondisi Aceh saat ini, yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan serta penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan Aceh.

“Saya mohon kepada Pimpinan DPRA untuk dapat meneruskan usulan perubahan Pokir saya ini kepada saudara Plt Gubernur Aceh dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tulis Irwan Djohan pada surat dimaksud.

Pertimbangan itu diambil Irwan lantaran kian meningkatnya penularan dan penyebaran Covid-19 di Aceh dalam satu bulan terakhir. Selain itu, berdasarkan kekhawatiran terhadap situasi ke depan yang diperkirakan semakin sulit dikendalikan.

Karena itu, Irwan menyarankan, agar Pemerintah Aceh perlu segera menerapkan berbagai kebijakan yang dapat mencegah penularan dan penyebaran Covid-19, serta menangani dampak bencana nonalam Covid-19 tersebut.

Kata dia, Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh perlu segera melakukan pembahasan untuk merevisi APBA 2020 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat  melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah. “Selain itu, dasar lainnya yakni Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 tentang penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19,” ujarnya.

Saat diwawancarai Aceh Online, Irwan menyebutkan, ide mengalihkan dana Pokir tersebut bermula setelah dirinya menerima keluhan masyarakat yang ingin melakukan tes mandiri Covid-19. Kala itu, pihak rumah sakit rujukan memungut biaya Rp 1 juta untuk tes dimaksud.

Irwan merasa, inisiatif masyarakat sudah sangat bagus. Namun, masyarakat terasa sulit lantaran dimintai bayaran untuk tes. Sementara perekonomian masyarakat kala itu mulai menurun lantaran harus berdiam diri di rumah.

“Padahal kita ingin agar seluruh masyarakat kita itu dites. Jadi, saya berpikir, seandainya ada anggaran dari Pemerintah Aceh untuk menggratiskan biaya tes mandiri, akan sangat baik upaya kita mencegah virus ini. Karena itu saya mengirimkan pesan whats app kepada Plt (Gubernur), saya bilang, saya melarikan Pokir saya ini, kalau bisa untuk menggratiskan biaya Covid 19,” ujar Irwan menerangkan inisiatif awal.

Akan tetapi, sejalan perkembangan saat ini, sudah tersedia alat Rapid tes dan ada juga alat pengetesan lain tanpa biaya. Karena itu, Irwan menyerahkan sepenuhnya anggaran Rp 6 miliar kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh untuk digunakan sepenuhnya.

“Jadi, biarkan Dinkes yang menentukan mana yang lebih prioritas. Apakah akan digunakan untuk alat pelindung diri (APD) atau apapun yang menurut Dinkes yang sangat prioritas sekarang ini. Saya yang memiliki kewenangan tentang anggaran, maka saya alihkanlan dana Pokir saya ini dari Disbudpar ke Dinkes, untuk penanggulangan Covid-19 ini,” imbuhnya.

Irwan mengatakan, alasan dirinya mengalihkan anggaran ASPO 2020 karena di kegiatan itu anggaran paling besar dari program yang lain. Sementara anggaran yang telah diplotkan untuk yang lain seperti masjid, rumah duafa, pesantren, tidak dialihkan karena masyarakat sudah menunggu dan sangat berharap.

“Kalau ASPO ini, selain anggarannya besar, saya rasa juga tidak mungkin dalam kondisi negara yang seperti ini dan kondisi Aceh seperti saat ini, kegiatan itu direalisasikan. Rasanya itu sudah mustahil. Pertama izin keramaian sudah tidak dibenarkan. Kedua, melibatkan 10 provinsi di Sumatera, saya rasa itu juga sudah tak mungkin kita laksanakan. Sedangkan berbagai event telah ditunda, saya pikir ini pas untuk dialihkan ke yang lebih urgent saat ini, seperti penanganan Covid-19,” tandas Irwan.

Karena itu, dia menyampaikan rencana pengalihan anggarannya sejak yang disampaikan melalui pesan whats app ke Plt Gubernur. Kemudian, secara administratif, dia membuat surat resmi kepada pimpinan DPRA. “Nanti pimpinan DPRA yang akan mengirimkan surat itu kepada Gubernur dan TAPA. Bagaimana mekanismenya, silakan TAPA laksanakan yang penting untuk penanganan Covid-19.

Selain itu, Irwan mengatakan, pada awal Maret 2020 hingga pertengahan bulan, respons Pemerintah Aceh menangani Covid-19 sudah cukup bagus. Bahkan, Aceh termasuk provinsi kedua di Indonesia yang meliburkan sekolah setelah DKI Jakarta.

Tapi, sejak pertengahan Maret sampai ke akhir Maret ini, respons Pemerintah Aceh sedikit menurun dari sebelumnya. “Ini dalam pengamatan saya. Jadi, saya kira, Plt Gubernur beserta seluruh jajarannya juga harus melibatkan Forkopimda lain, yaitu DPRA, Pangdam, dan sebagainya untuk bisa bergerak lebih cepat,” pungkas Irwan.[]

Komentar

Loading...