Irwan Djohan Usulkan ODP Covid 19 Dikarantina Terpusat di Fasilitas Militer

Anggota DPRA Teuku Irwan Djohan. [Foto: Acehonline.co/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teuku Irwan Djohan mengusulkan agar Pemerintah Aceh mengarantina secara terpusat terhadap semua yang sudah berstatus Orang Dalam Pengawasan (ODP) selama minimal 14 hari di fasilitas militer. Usulan itu disampaikan Irwan Djohan agar masyarakat lebih patuh sehingga bisa memudahkan pemantauan dengan tujuan pemutusan mata rantai penyebaran virus corona.

Menurut Irwan, saat ini, disamping pentingnya memastikan kelengkapan peralatan pendukung rumah sakit dan tenaga medis, penting juga adanya bantuan sosial kepada masyarakat kecil yang terdampak bencana Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

Karena itu, Irwan juga menyampaikan saran konkrit kepada Pemerintah Aceh untuk pencegahan penularan virus corona agar tidak semakin meluas. Saran utama Irwan, setiap orang yang sudah berstatus ODP, tidak dibolehkan melakukan karantina mandiri. Akan tetapi, harus dikarantina terpusat bersama dengan semua keluarganya, agar tidak bertemu dengan orang lain.

“Karantina terpusat sebaiknya dilakukan di fasilitas militer milik TNI yang memiliki jumlah kamar tidur memadai, sarana olahraga, dan ruang terbuka. Misalnya, di Rindam Iskandar Muda Mata Ie atau di fasilitas milik Polri seperti SPN Seulawah,” ujar Irwan kepada acehonline.co, Minggu (29/3/2020).

Agar memudahkan pemantauan dan menguatkan kepatuhan ODP, fasilitas karantina terpusat itu dijaga 24 jam oleh aparat TNI, Polri, dan tenaga medis. Karena itu, Pemerintah Aceh harus bekerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda dan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, untuk menggunakan fasilitas milik TNI/Polri sebagai pusat karantina.

“Masing-masing ODP menempati kamar tidur sendiri. Kecuali bagi bayi atau anak-anak yang dibolehkan bersama dengan orangtuanya. Semua kebutuhan harian para ODP yang menjalani masa karantina, seperti makanan, obat-obatan, dan lainnya, ditanggung oleh Pemerintah Aceh,” usul Irwan.

Lebih lanjut Irwan mengatakan, selama masa karantina, ODP tidak dibolehkan bertemu siapapun, kecuali aparat keamanan dan tenaga medis. Di dalam pusat karantina tersebut, berisi semua ODP dari 23 kabupaten/kota di Aceh.

“Ini harus kita lakukan. Karantina terpusat harus diterapkan pada siapa saja tanpa pandang bulu. Siapapun dia, apakah pejabat pemerintah, anggota dewan, masyarakat umum, semuanya harus menjalani karantina terpusat,” imbau Irwan.

Baca juga: Irwan Djohan Alihkan Dana Pokir Rp 6 Miliar untuk Penanganan Corona

Selain itu, agar pencegahan wabah tak terus berulang, Irwan menyarankan Pemerintah Aceh menutup semua bandara, pelabuhan, dan terminal yang menjadi pintu masuk orang ke Aceh. Sejak itu, tidak dibolehkan lagi bagi siapapun untuk masuk ke Aceh, kecuali pihak yang terlibat dalam upaya penanganan Covid-19 seperti tenaga medis, aparat keamanan, dan pemasok bahan pokok yang sudah memperoleh izin khusus.

“Jika masih ada orang yang masuk ke Aceh melalui jalur tidak resmi, baik warga Aceh atau non-Aceh, harus langsung diamankan dan ditetapkan sebagai ODP. Kemudian diwajibkan menjalani karantina terpusat minimal 14 hari,” kata Irwan

Sementara bagi ODP yang menolak dikarantina, harus dijemput oleh aparat keamanan dan tenaga medis. Setelah itu, dibawa ke pusat karantina. Kemudian, setiap ODP wajib dites Covid-19 dan baru dibolehkan pulang dari lokasi karantina setelah 14 hari dan dipastikan negatif.

Kata Irwan, cara karantina terpusat ini lebih efektif dalam mengurangi kemungkinan penularan virus corona, daripada karantina mandiri. Karena, bila hanya karantina mandiri, tidak ada yang bisa menjamin orang berstatus ODP tidak keluar rumah dan bertemu orang lain.

“Selain lebih efektif mencegah penularan, cara ini juga lebih menjamin keakuratan dan kemudahan pendataan serta pengawasan terhadap para ODP, dari pada para ODP yang tersebar di 23 kabupaten/kota,” imbuhnya.

Mengenai anggaran karantina terpusat ini, Irwan mengatakan total anggarannya tidak terlalu besar. Dia meyakini, anggaran Pemerintah Aceh cukup untuk itu.[]

Komentar

Loading...