Ketua DPRK: Persoalan Air Bersih di Banda Aceh Sangat Kompleks

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH – Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menilai persoalan air bersih di Banda Aceh sangat kompleks, di mana banyak persoalan yang harus diselesaikan agar pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat terlayani dengan baik.

“Persoalan itu seperti sumber air baku yang sering turunnya debit air sungainya, kebocoran pipa, pencurian air, persoalan manajemen dan pelayanan, persoalan reservoir (waduk penampungan air bersih) yang belum selesai, kebocoran bendungan karet, kekeruhan air, tidak terkoneksinya jalur perpipaan, serta banyak persoalan lainnya yang harus dibenahi. Makanya saya menyebutkan persoalannya sangat kompleks,” kata Farid Nyak Umar kepada acehonline.co di ruang kerjanya Senin sore (13/7/2020), saat dimintai tanggapan terkait adanya keluhan warga Banda Aceh terkait penagihan rekening air yang naik dua kali lipat.

Persoalan-persoalan tersebut, kata Farid Nyak Umar, telah disampaikannya dalam diskusi virtual yang digelar Ombudsman Aceh yang juga turut diikuti Dirut PDAM Tirta Daroy secara langsung (live) sekitar Juni lalu.

“Saya sudah sampaikan semuanya dari masalah hulu hingga ke hilir, di situ saya bedah semuanya. Saya kan di DPRK Banda Aceh sudah sejak 2004, jadi saya memahami betul persoalan air bersih di Banda Aceh yang sudah terjadi sejak lama,” ungkapnya.

Meski demikian, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai pelayanan PDAM kepada masyarakat saat ini sudah bergerak baik.

“Dulu PDAM Tirta Daroy mengeluh bahwa tidak bisa mencapai target pemasukan pemerintah, karena tarifnya masih kecil. Kemudian, Pemko Banda Aceh menaikkan tarif PDAM Tirta Daroy melalui Perwal Nomor 15 Tahun 2017, yang sebelumnya 1600 rupiah per kubik menjadi 2000 per kubik,” jelas Farid Nyak Umar.

Jadi, lanjut Farid, dengan kenaikan tarif tersebut maka keluhan yang diutarakan PDAM menjadi teratasi dan PDAM Tirta Daroy dapat meningkatkan pendapatannya.

“Dulu untuk kegiatan operasional saja tidak cukup, namun sejak tarif naik untuk operasional sudah meningkat dan manajemen sudah diperbaiki,” jelas Farid.

Di era keterbukaan informasi saat ini, Farid Nyak Umar menambahkan, Pemerintah Kota Banda Aceh yang dalam hal ini PDAM Tirta Daroy harus merespon semua masukan dan keluhan warga.

“Baik masukan yang sifatnya saran maupun kritik sekalipun, itu harus ditanggapi secara bijaksana. Kami mengapresiasi jika saat ini PDAM melakukan respon-respon terhadap warga. Jadi dengan keterbukaan informasi saat ini, tidak terlalu sulit kita merespon keluhan-keluhan warga,” ujarnya.

“Tapi kemudian, kita juga harus terbuka atas berbagai masukan yang diberikan warga. Misalnya jika ada keluhan beberapa pelanggan mendapatkan kenaikan tagihan rekening air yang tidak sewajarnya, maka PDAM harus menugaskan petugas ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual. Kita cek saja posisi meteran terakhir dengan meteran yang diprint terakhir. Jika benar, maka pelanggan harus berbesar hati, namun jika ternyata klaim pelanggan benar, maka PDAM harus melakukan penyesuaian. Jadi saya kira clear, tidak perlu risih jika dikritik,” tambahnya.

Farid juga menambahkan, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman pada Februari 2020 pada Milad PDAM Tirta Daroy ke-45 memberikan apresiasi kepada PDAM Tirta Daroy atas perbaikan layanan, dimana pelayanan sudah hampir mencapai 100 persen, meski diakui pihak PDAM belum bisa melayani perdistribusian maksimal selama 24 jam, karena ada kendala-kendala yang harus diperbaiki.

“Ketika itu saya juga ingat, Pemko Banda Aceh memberitahukan ke publik tentang call center layanan pengaduan PDAM dan pak wali sendiri juga memberikan nomor HPnya agar dapat dihubungi masyarakat terkait keluhan-keluhan air bersih. Ini resmi dipublikasikan di website Pemko Banda Aceh,” ungkap Farid.

“Jika pemimpin tertinggi di Kota Banda Aceh saja mau menerima masukan dan respon dari warga, saya kira instansi di bawah pemerintah juga harus berbesar hati. Bukan berarti jika ada respon dari warga itu untuk mencari-cari kelemahan, itu tidak. Justru kita harus bersyukur bahwa masih ada warga kita yang mau merespon. Yang kita takutkan adalah jika warga sudah apatis dan tidak peduli apapun yang dilakukan pemerintah, jadi warga tidak ada kepercayaan lagi terhadap kita. Jadi, dengan adanya warga komplain, maka mereka masih adanya kepedulian terhadap kita dan ini harus disikapi positif,” tambah Farid lagi.

Dari data dan statemen PDAM yang diterima DPRK Banda Aceh, Farid juga mejelaskan, kenaikan tarif PDAM Tirta Daroy itu terakhir pada 2017, sesuai dengan Perwal Nomor 15 Tahun 2017 tentang penyesuaian tarif PDAM Tirta Daroy.

“Mengenai keluhan warga Banda Aceh saat ini terkait tagihan naik, saya melihat sudah ada respon dari Komisi II DPRK Banda Aceh yang membidangi perekonomian, di mana salah satu mitranya adalah PDAM. Teman-teman Komisi II sudah menginformasi langsung ke PDAM Tirta Daroy bahwa tidak ada kenaikan tarif resmi. Serta meminta PDAM melakukan penyesuaian jika adanya kelebihan pembayaran atau pencatatan meteran yang tidak sesuai,” ungkap Farid.

Artinya, lanjut Farid, permasalahan yang ada selama ini adalah di pencatatan meteran, yang biasanya petugas turun ke lapangan, maka selama covid ini tidak ada petugas yang turun untuk melakukan pencatatan (foto meteran).

“Hanya diperkirakan (dari pemakaian tiga bulan terakhir), ini yang mungkin membuat tidak tepat dari kondisi di lapangan. Masyarakat yang selama ini mungkin pengunaannya Rp50 ribu kemudian tiba-tiba naik sampai dua kali lipat, ini saja saya kira yang harus dievaluasi dan dilakukan penyesuaian oleh PDAM. Jika sudah Covid sudah normal maka PDAM sudah bisa menugaskan petugasnya kembali ke lapangan,” ujar Farid.

Sementara itu terkait persoalan lain, Farid menyatakan DPRK Banda Aceh yang memiliki fungsi pengawasan, akan terus mengawasi kinerja PDAM dan persoalan lainnya, agar pelayanan air bersih bagi warga Banda Aceh semakin baik.

“Misalnya ada beberapa hal yang dijanjikan wali kota, maka ini perlu segera dituntaskan. Pemerintah hari ini sedang membangun reservoir di 2019 dan di 2020 ditergetkan bisa beroperasi, maka kami di DPRK akan mendesak Pemko Banda Aceh agar dapat segera memfungsikan ini, sehinga tiga wilayah kecamatan Banda Aceh yang selama ini bermasalah air bersih bisa terselesaikan,” harapnya.

“Tapi saya ingin menggaris bawahi, bahwa persoalan PDAM ini sangat kompleks. Sudah dari almarhum pak Mawardi Nurdin, dilanjutkan dengan Buk Illiza dan seterusnya, ini kan (persoalan air bersih) belum tuntas, jadi butuh waktu dan manejerial yang baik agar pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat betul-betul terlayani maksimal,” tutup Farid. []

Komentar

Loading...