KPU Sebut Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Baru 9 Persen

Ilustrasi KPU Pusat. [Foto: Istimewa]

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menggelar rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional hingga saat ini. Padahal masa rekapitulasi nasional sudah dimulai 25 April hingga 22 Mei 2019.

Komisioner KPU Ilham Saputra menyampaikan saat ini rekapitulasi suara masih berada di tingkat kabupaten/kota.

"Total 46 dari 514 kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan rekapitulasi di kabupaten/kota. Jika dipersentasekan, jumlah itu baru mencapai 9 persen," kata Ilham, Jumat (26/4/2019).

Ilham merinci di Aceh ada 8 kabupaten/kota yang sudah menuntaskan rekapitulasi. Lalu ada 2 kabupaten/kota di Sumatera Utara, 1 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, dan 1 kabupaten/kota di Bengkulu.

Kemudian di Jawa Barat (3 kabupaten/kota), Jawa Tengah (1 kabupaten/kota), DI Yogyakarta (1 kabupaten/kota), Jawa Timur (3 kabupaten/kota), dan Banten (1 kabupaten/kota).

Di Bali (1 kabupaten/kota), di Kalimantan Tengah (3 kabupaten/kota), Kalimantan Selatan (4 kabupaten/kota), Kalimantan Utara (1 kabupaten/kota).

Selanjutnya, Sulawesi Tengah (1 kabupaten/kota), Sulawesi Selatan (3 kabupaten/kota), Sulawesi Tenggara (2 kabupaten/kota), Sulawesi Barat (2 kabupaten/kota), dan Gorontalo (2 kabupaten/kota). Begitu pula di Papua (5 kabupaten/kota) dan Papua Barat (1 kabupaten/kota).

Rekapitulasi suara tingkat nasional dilaksanakan pada 25 April hingga 22 Mei 2019 di Kantor KPU, Jakarta. Namun di saat yang bersamaan, KPU masih menuntaskan rekapitulasi suara di daerah.

Pada 18 April-4 Mei 2019 dilakukan rekapitulasi di kecamatan. Lalu rekapitulasi tingkat kabupaten/kota digelar pada 22 April-7 Mei 2019. Adapun rekapitukasi tingkat provinsi dilakukan pada 22 April-7 Mei 2019. Sementara tingkat nasional dibuka 25 April dan ditutup 22 Mei 2019.

Real Count Jangan Disimpulkan sebagai Hasil Pemilu 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman mengatakan, penghitungan di situng yang dapat dilihat melalui laman https://pemilu2019.kpu.go.id/, tak bisa dijadikan sebagai kesimpulan hasil Pemilu 2019. Sebab, rekapitulasi suara tetap akan dilakukan secara manual.

"Masyarakat perlu tahu regulasi kita baik UU nomor 7 tahun 2017 maupun PKPU tentang pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, dan penetapan hasil pada bagian akhirnya. Kan dilakukan secara berjenjang berdasarkan berita acara manual yang dibuat di masing masing tingkatan," kata Arief di kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).

Arief meminta, meminta kepada seluruh pihak berlaku bijak dalam menilai hasil penghitungan suara yang di Situng. Pasalnya, itu hanya sebuah alat kontrol dalam penghitungan suara dan jangan digunakan untuk alat bukti melaporkan KPU melakukan kecurangan.

"Bagi peserta pemilu, Anda bisa lihat juga sekarang benar enggak suara Anda di situ seperti itu, ada yang dikurangi enggak, ditambah enggak, jangan hanya kalau suaranya dikurangi terus dilaporkan, kalau ditambah juga dilaporkan," ujarnya.

Arief merinci jenjang tahapan tersebut mulai dari penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hibgga ke tingkat nasional. Kemudian, petugas TPS mencatat do formulir C1 untuk direkap ke tingkap kecamatan.

"Kemudian penyelenggara pemilu di kecamatan membuat berita acara dalam Form yang disebut Form DA," katanya.

Setelah itu, formulir DA dibawa ke KPU kabupaten/kota untuk dilakukan rekapitulasi dan dituangkan ke dalam formulir DB.

"Form DB kemudian naik dibawa ke provinsi, dilakukan rekap secara terbuka dicatat di dalam Form DC. Form DC di masing-masing provinsi itu dibawa ke rekap nasional dan ditetapkan KPU sebagai hasil pemilu secara nasional," ujarnya. []

Komentar

Loading...