Mualem Bilang, Rakyat Aceh Tak Butuh Teror Baru

Muzakir Manaf. [Foto: AcehOnline/Reza Gunawan]

BANDA ACEH  - Masyarakat Aceh yang kini resah dengan penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), tak butuh teror baru. Sebab, yang diinginkan masyarakat saat ini, aksi nyata dari pemerintah untuk mempercepat terputusnya mata rantai wabah ini. “Sampai sekarang ini, belum ada aksi nyata yang langsung menyentuh rakyat kelas bawah (kecil) di Aceh,” kata Muzakir Manaf.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) itu menyampaikan hal tersebut melalui siaran pers yang dikirimkan Juru Bicara (Jubir) PA, Muhammad Saleh, Rabu (1/4/2020). Kata pria yang akrab disata Mualem tersebut, selama ini partai Aceh tak diam. Namun Mualem belum bersuara karena terus memantau situasi yang dilakukan pemerintah.

Teror dimaksud Mualem yakni kelangkaan perlengkapan yang dibutuhkan masyarakat untuk membunuh Covid-19. Seperti hand sanitaizer dan masker. Kalau pun ada, harganya melambung tinggi. Selain itu, kenaikan harga kebutuhan pokok juga menjadi momok baru bagi masyarakat.

Mualem mengatakan, PA mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota menangani penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). Sebab, Mualem melihat, antisipasi penyebaran wabah Covid-19 yang saat ini dilakukan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sudah menunjukkan langkah positif. Di antaranya dengan aksi nyata dari pemerintah seperti membatasi warga ke luar rumah hingga pemberlakuan jam malam.

Namun, Pemerintah Aceh belum memiliki inisiatif menggunakan anggaran daerah untuk menangani penyebaran Covid-19 ini. Mualem mencontohkan, ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi dokter dan paramedis serta masker dan sanitaizer untuk masyarakat belum pernah disediakan pemerintah Aceh dan kabupaten/kota. Jika pun ada, merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan RI, bukan pengadaan langsung dari Pemerintah Aceh.

Selain itu, pengawasan harga sembilan bahan pokok (Sembako) juga belum maksimal. Sehingga, harga di pasar tetap dimainkan oleh para spekulan. Bahkan, saat ini terjadi antrean panjang bahan bakar minyak (premium) dan lainnya, pada sejumlah SPBU di Aceh.

“Sejak 1 Maret hingga 1 April 2020, kami terus memantau perkembangan. Termasuk berbagai laporan dari kader dan pengurus PA di Aceh. Kesimpulan yang harus saya sampaikan, pemerintah daerah wajib memberi rasa aman, nyaman, dan perlindungan kepada rakyat, bukan sebaliknya menebar teror baru,” tegas Mualem.

Mualem menganjurkan, Pemerintah Aceh serta kabupaten/kota harus mempertimbangkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat dalam mengeluarkan berbagai kebijakan. Termasuk berbagai solusi alternatif melihat kini masih resah.

“Bukan sebaliknya, rakyat harus melakukan dengan caranya sendiri. Apakah langkah lockdown yang dilakukan sejumlah kabupaten/kota, termasuk gampong di Aceh, belum cukup memberi pelajaran bagi Pemerintah Aceh? Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemimpinnya,” ujar Mualem.

Kata dia, salah satu kebijakan mengisolasi diri bagi warga yang diduga terpapar Covid-19 di rumah dengan status Orang Dalam Pengawasan (ODP), memang sudah tepat. Tujuannya memutuskan mata rantai virus ini. Namun, pemerintah tidak boleh melepaskan begitu saja. Mereka harus ditempatkan pada satu kawasan dengan pantuan ketat dari pemerintah daerah. Misal, Asrama Haji Banda Aceh. Selain itu menjamin pengobatan hingga kebutuhan bahan pokok.

”Tebarkanlah rasa percaya diri dan optimisme kepada rakyat Aceh dengan informasi benar dan akurat bahwa musibah ini segera berakhir. Jangan ada yang disembunyikan untuk tujuan pencitraan tertentu. Kasihan rakyat,” sebut Mualem.

Mualem mengaku, pernyataan ini harus disampaikan setelah melihat, menilai, dan menerima masukan dari berbagai pihak. Termasuk suasana batin warga Aceh di pedesaan. “Selama ini kami terus memantau dan mempelajari berbagai kebijakan serta keputusan pemerintah dengan solusi nyata. Apakah begitu sulit hanya untuk menyediakan dan membagikan masker untuk rakyat Aceh? Sementara sejumlah rumah pejabat disemprot disinfektan. Ini tidak benar,” tegas Mualem.

Informasi diterima Mualem, Pemerintah Aceh telah mencairkan dana Rp30 miliar dari Rp100 miliar lebih yang dialokasikan. Hanya saja, jumlah dana sebesar itu belum berdampak pada kepentingan rakyat kecil. Sementara berbagai pihak, baik perorangan maupun organisasi serta perusahaan swasta (BUMN) di Aceh, telah ikut berpartisipasi membantu rakyat. “Jadi, kemana saja dana itu dicairkan. Tolong Pemerintah Aceh menjelaskan secara terbuka dan transparan kepada rakyat Aceh,” pinta Mualem.

Itu sebabnya, Mualem menegaskan seluruh anggota DPRA dan DPRK dari PA di Aceh, untuk mengawasi secara ketat dan terukur penggunaan anggaran itu.  Selain itu, DPA PA telah membentuk Gugus Tugas Penanggulangan  Wabah Covid-19 Partai Aceh di seluruh Aceh.

“Jika benar-benar dana itu untuk membantu rakyat, silakan lakukan. Jika untuk kepentingan pihak tertentu, wajib ditolak. Perjuangan dan keberpihakan PA hanya untuk rakyat,” tandas Mualem.[]

Komentar

Loading...